Bandung (Antaranews Jabar) - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP Gatot Tjahyono mengatakan usulan penyegaran direksi bank bjb harus disesuaikan dengan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa dan masa jabatan dari direksi tersebut yang memiliki periode tertentu.
"Susunan direksi saat ini berlaku sampai RUPS selanjutnya pada 2022. Jadi usulan ini harus disesuaikan dengan jadwal RUPS luar biasa dan masa jabatan dari direksi tersebut yang memiliki periode tertentu," kata Gatot Tjahyono, ketika dihubungi melalui telepon, Rabu.
Menurut dia, usulan penyegaran susunan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank bjb yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus ditindaklanjuti secara hati-hati dan bertahap.
"Bank BJB merupakan bank sistemik yang masuk dalam 12 besar bank dengan aset Rp110 triliun di Indonesia, serta merupakan perusahaan daerah standard nasional yang sudah jadi perusahaan terbuka atau Tbk, memiliki mekanisme profesional. Sehingga tidak bisa asal melaksanakan RUPS," kata dia.
Dia mengatakan dalam sejarah perkembangan Bank BJB sampai saat ini, pihaknya melihat jajaran direksi sudah bekerja secara profesional dan baik.
Manajeme Bank BJB, katanya, selalu mampu menjaga performance dengan baik.
"Sehingga hal ini terlihat saat DPRD Jabar mengundang OJK Kanwil Jabar dalam rapat kerja LKPJ akhir masa jabatan gubernur kemarin, yang kebetulan saya jadi ketua pansusnya," katanya.
Memasuki musim politik, kata dia, pihaknya mengingatkan agar dalam memilih direksi BUMD, harus mengedepankan profesionalitas.
Selain itu, lanjut dia, sumber daya manusia unggulan yang kreatif dan inovatif serta disesuaikan dengan standard dan kompetensi yang di milikinya.
Sementara itu, terkait isu putra daerah dalam direksi bank bjb, Gatot menyatakan tidak setuju jika ukuran profesionalitas direksi dilihat dari hal personal seperti suku atau bahkan agama.
Hal ini, kata dia, dikarenakan kini bank bjb milik masyarakat Indonesia, bukan hanya terkenal di Jabar dan Banten.
"Jadi sebagai penganut ideologi Pancasila dan NKRI, saya kira sebaiknya fokus saja kepada kompetensi dan profesionalitas dan teruji dengan pengalaman yang baik. Dan saya percaya Kang Emil dan Kang Uu (Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum) tentu akan memprioritaskan pandangan seperti itu," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan pada tahun ini bank bjb rencananya mendapat penambahan modal Rp 88 miliar dan tahun depan rencananya mendapat tambahan modal kembali sekitar Rp300 miliar dan hal tersebut sesuai dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan.Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Susunan direksi saat ini berlaku sampai RUPS selanjutnya pada 2022. Jadi usulan ini harus disesuaikan dengan jadwal RUPS luar biasa dan masa jabatan dari direksi tersebut yang memiliki periode tertentu," kata Gatot Tjahyono, ketika dihubungi melalui telepon, Rabu.
Menurut dia, usulan penyegaran susunan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank bjb yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus ditindaklanjuti secara hati-hati dan bertahap.
"Bank BJB merupakan bank sistemik yang masuk dalam 12 besar bank dengan aset Rp110 triliun di Indonesia, serta merupakan perusahaan daerah standard nasional yang sudah jadi perusahaan terbuka atau Tbk, memiliki mekanisme profesional. Sehingga tidak bisa asal melaksanakan RUPS," kata dia.
Dia mengatakan dalam sejarah perkembangan Bank BJB sampai saat ini, pihaknya melihat jajaran direksi sudah bekerja secara profesional dan baik.
Manajeme Bank BJB, katanya, selalu mampu menjaga performance dengan baik.
"Sehingga hal ini terlihat saat DPRD Jabar mengundang OJK Kanwil Jabar dalam rapat kerja LKPJ akhir masa jabatan gubernur kemarin, yang kebetulan saya jadi ketua pansusnya," katanya.
Memasuki musim politik, kata dia, pihaknya mengingatkan agar dalam memilih direksi BUMD, harus mengedepankan profesionalitas.
Selain itu, lanjut dia, sumber daya manusia unggulan yang kreatif dan inovatif serta disesuaikan dengan standard dan kompetensi yang di milikinya.
Sementara itu, terkait isu putra daerah dalam direksi bank bjb, Gatot menyatakan tidak setuju jika ukuran profesionalitas direksi dilihat dari hal personal seperti suku atau bahkan agama.
Hal ini, kata dia, dikarenakan kini bank bjb milik masyarakat Indonesia, bukan hanya terkenal di Jabar dan Banten.
"Jadi sebagai penganut ideologi Pancasila dan NKRI, saya kira sebaiknya fokus saja kepada kompetensi dan profesionalitas dan teruji dengan pengalaman yang baik. Dan saya percaya Kang Emil dan Kang Uu (Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum) tentu akan memprioritaskan pandangan seperti itu," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan pada tahun ini bank bjb rencananya mendapat penambahan modal Rp 88 miliar dan tahun depan rencananya mendapat tambahan modal kembali sekitar Rp300 miliar dan hal tersebut sesuai dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan.Budi Suyanto
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018