Bandung (Antaranews Jakarta) - Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali membahas masalah perbatasan wilayah daratan antara kedua negara dalam sidang Forum Bilateral Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM) yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa.
Dalam persidangan JIM ke-42 ini, Indonesia diwakili Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo, sedangkan delegasi Malaysia diwakili Sekretaris Jenderal Ministry Of Water, Land and Natural Resources Dato Tan Yew Cong.
Hadi mengatakan, dalam forum ini fokus membahas mengenai batas daratan di sektor timur yakni Pulau Sebatik dan Sungai Simantipal-Sungai Sinapad.
"Sektor timur itu Pulau Sebatik itu 4 derajat 10 menit Lintang Utara kemudian, Sungai Simantipal-Sinapad 4 derajat 20 menit Lintang Utara, kemudian titik B 2.700-3.100 dan titik C 500-600. Secara nyata sebenarnya untuk titik C dan untuk Simantipal itu sudah selesai," ujar Hadi, di Hotel El Royale, Kota Bandung.
Menurutnya, belum rampung permasalahan penetapan batas negara karena mengacu pada perjanjian antara Belanda dan Inggris. Belanda dan Inggris tidak melakukan penegasan batas secara keseluruhan.
"Belanda-Inggris meletakkan pilarnya tidak tepat 4 derajat 10 menit Lintang Utara. Pilarnya itu dipasang tidak dipakai GPS zaman sekarang. Kita ingin kembali pada titik 4 derajat 10 menit Lintang Utara danb kita akan masuk ke wilayah Malaysia kurang lebih 154 hektare," katanya pula.
Menurut dia, penegakan batas negara sudah tertuang dalam Konvensi London pada 1891 antara Belanda-Inggris (Britania Raya).
Namun perjanjian batas yang ditulis dengan kondisi di lapangan tidak sama. Hal ini lah yang membuat Indonesia dan Malaysia harus melakukan pengukuran ulang.
"Pada saat itu, peralatan serba terbatas, sehingga antara yang tertulis dengan perjanjian tidak sama. Kita meminta wilayah kita sebagaimana perjanjian atau agreement," kata dia pula.
Ia berharap dalam forum ini terdapat beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman antarkedua negara perihal penegasan penetapan perbatasan.
"Kita harapkan pelaksanaan dua hari ke depan lancar dan ada kesepakatan-kesepakatan, ada upaya percepatan penyelesaiannya. Menerima laporan dan juga merencanakan menyetujui program tahun berikutnya," kata dia lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
Dalam persidangan JIM ke-42 ini, Indonesia diwakili Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo, sedangkan delegasi Malaysia diwakili Sekretaris Jenderal Ministry Of Water, Land and Natural Resources Dato Tan Yew Cong.
Hadi mengatakan, dalam forum ini fokus membahas mengenai batas daratan di sektor timur yakni Pulau Sebatik dan Sungai Simantipal-Sungai Sinapad.
"Sektor timur itu Pulau Sebatik itu 4 derajat 10 menit Lintang Utara kemudian, Sungai Simantipal-Sinapad 4 derajat 20 menit Lintang Utara, kemudian titik B 2.700-3.100 dan titik C 500-600. Secara nyata sebenarnya untuk titik C dan untuk Simantipal itu sudah selesai," ujar Hadi, di Hotel El Royale, Kota Bandung.
Menurutnya, belum rampung permasalahan penetapan batas negara karena mengacu pada perjanjian antara Belanda dan Inggris. Belanda dan Inggris tidak melakukan penegasan batas secara keseluruhan.
"Belanda-Inggris meletakkan pilarnya tidak tepat 4 derajat 10 menit Lintang Utara. Pilarnya itu dipasang tidak dipakai GPS zaman sekarang. Kita ingin kembali pada titik 4 derajat 10 menit Lintang Utara danb kita akan masuk ke wilayah Malaysia kurang lebih 154 hektare," katanya pula.
Menurut dia, penegakan batas negara sudah tertuang dalam Konvensi London pada 1891 antara Belanda-Inggris (Britania Raya).
Namun perjanjian batas yang ditulis dengan kondisi di lapangan tidak sama. Hal ini lah yang membuat Indonesia dan Malaysia harus melakukan pengukuran ulang.
"Pada saat itu, peralatan serba terbatas, sehingga antara yang tertulis dengan perjanjian tidak sama. Kita meminta wilayah kita sebagaimana perjanjian atau agreement," kata dia pula.
Ia berharap dalam forum ini terdapat beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman antarkedua negara perihal penegasan penetapan perbatasan.
"Kita harapkan pelaksanaan dua hari ke depan lancar dan ada kesepakatan-kesepakatan, ada upaya percepatan penyelesaiannya. Menerima laporan dan juga merencanakan menyetujui program tahun berikutnya," kata dia lagi.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018