Bandung (Antaranews Jabar) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat penghargaan atas prestasi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan 2013-2017.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis.
Wagub Uu mengatakan, bersyukur atas apresiasi ini dan menyebutkan bahwa raihan opini WTP paling tidak mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memenuhi kualitas terbaik.
"Predikat WTP memang bukanlah akhir dari tujuan setiap instansi terkait laporan keuangan, namun itu membuktikan bahwa laporan keuangan sudah menuju ke arah yang benar guna mewujudkan anggaran yang tepat sasaran," katanya usai menerima penghargaan.
Menurut dia, keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penilaian bergengsi ini tidak lepas dari peran serta seluruh Perangkat Daerah yang menghasilkan akuntabilitas yang baik dalam pertanggungjawaban APBD.
Pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini merupakan pencapaian opini WTP yang ketujuh kalinya secara berturut turut dan ketiga kalinya untuk penerapan akuntansi berbasis akrual penuh.
Sebelumnya pada 2011, 2012, 2013,2014, 2015 dan 2016 juga meraih opini WTP, hal ini diraih karena LKPD sudah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan permasalahan yang ada relatif sudah dapat diselesaikan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan berbagai Rencana Aksi yang telah direkomendasikan BPK.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah berupaya terus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tahun-tahun sebelumnya serta senantiasa mempertahankan dan meningkatkan upaya perbaikan terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Tidak menjadi akhir tugas kita kalau WTP sudah tercapai, kita harus pastikan apakah anggaran sudah tepat sasaran, apakah sudah cost effective, apakah sudah akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Ia mengatakan penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga 2018 dan dapat meraih opini WTP untuk ke delapan kali untuk mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin.
Begitupun untuk seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat dapat memperoleh opini WTP.
Berdasarkan catatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov. Jabar , Laporan Keuangan tahun 2017, terdapat 3 Kabupaten/Kota yang masih mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan diharapkan tahun 2018 dapat memperoleh opini WTP.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis.
Wagub Uu mengatakan, bersyukur atas apresiasi ini dan menyebutkan bahwa raihan opini WTP paling tidak mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memenuhi kualitas terbaik.
"Predikat WTP memang bukanlah akhir dari tujuan setiap instansi terkait laporan keuangan, namun itu membuktikan bahwa laporan keuangan sudah menuju ke arah yang benar guna mewujudkan anggaran yang tepat sasaran," katanya usai menerima penghargaan.
Menurut dia, keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penilaian bergengsi ini tidak lepas dari peran serta seluruh Perangkat Daerah yang menghasilkan akuntabilitas yang baik dalam pertanggungjawaban APBD.
Pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini merupakan pencapaian opini WTP yang ketujuh kalinya secara berturut turut dan ketiga kalinya untuk penerapan akuntansi berbasis akrual penuh.
Sebelumnya pada 2011, 2012, 2013,2014, 2015 dan 2016 juga meraih opini WTP, hal ini diraih karena LKPD sudah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan permasalahan yang ada relatif sudah dapat diselesaikan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan berbagai Rencana Aksi yang telah direkomendasikan BPK.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah berupaya terus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tahun-tahun sebelumnya serta senantiasa mempertahankan dan meningkatkan upaya perbaikan terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Tidak menjadi akhir tugas kita kalau WTP sudah tercapai, kita harus pastikan apakah anggaran sudah tepat sasaran, apakah sudah cost effective, apakah sudah akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Ia mengatakan penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga 2018 dan dapat meraih opini WTP untuk ke delapan kali untuk mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin.
Begitupun untuk seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat dapat memperoleh opini WTP.
Berdasarkan catatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov. Jabar , Laporan Keuangan tahun 2017, terdapat 3 Kabupaten/Kota yang masih mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan diharapkan tahun 2018 dapat memperoleh opini WTP.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018