Bandung (Antaranews Jabar) - Dinas Pendidikan Kota Bandung menampung berbagai pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 yang dikeluhkan orang tua siswa, terutama yang gagal lolos ke sekolah negeri.
"Kami menampung setiap aspirasi dari masyarakat. Di sekolah ada sub PPID Pembantu, kalau di sekolah tidak bisa selesai dalam 2x24 jam, maka bisa langsung menyampaikan pengaduan ke Disdik," ujar Sekretaris Disdik Kota Bandung, Mia Rumiasari di Bandung, Kamis.
Mia mengatakan, sejak pengumuman PPDB tingkat Kota Bandung pada Senin (9/7), sejumlah orang tua mendatangi kantor Disdik untuk menyampaikan beragam pengaduan.
Menurutnya, pelaksanaan PPDB selalu mengalami permasalahan dari tahun ke tahun karena kebijakan tidak bisa mengakomodasi semua pihak.
Apabila tahun lalu banyak pengaduan mengenai Rawan Melanjutkan Sekolah (RMP), sementara tahun ini lebih ke permasalahan zonasi sesuai kebijakan yang diterapkan
"Terpenting bagaimana menyikapi permasalahan itu. Karena biasanya yang bermasalah itu yang tidak diterima di sekolah negeri. Hanya beda kecenderungan masalahnya saja," kata dia.
Guna menyelesaikan berbagai permasalahan terutama bagi anak yang masuk dalam kategori RMP, Disdik akan menyalurkannya ke sekolah swasta dengan beban biaya yang disesuaikan.
"Sejauh ini belum ada datanya berapa banyak yang disalurkan. Hanya dari pendaftar SMP Negeri sebanyak 21.122 orang, yang diterima 16.028 orang, sedangkan sisanya 5.098 orang tidak diterima," kata dia.
Disdik juga akan melakukan pendampingan calon peserta didik yang disalurkan ke sekolah swasta apabila sekolah yang dituju tidak menerima dengan alasan kuota telah ditutup.
"Kita akan dampingi mereka. Yang paling penting semua anak di Kota Bandung bisa bersekolah," katanya.
Dalam jangka panjang, Mia menjelaskan, Disdik Kota Bandung tengah memikirkan untuk menempatkan minimal satu SMP Negeri di masing-masing kecamatan. Sementara untuk SD sudah terpenuhi karena jumlahnya mencapai 274 sekolah dan mencakup setiap kelurahan.
"Wilayah yang belum ada SMP Negeri itu Kecamatan Cinambo. Sebenarnya lahannya sudah ada, akan tetapi akses jalan masuk belum ada. Mudah-mudahan kalau tahun ini sudah bisa dibebaskan, tahun depan bisa mulai dibangun," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Kami menampung setiap aspirasi dari masyarakat. Di sekolah ada sub PPID Pembantu, kalau di sekolah tidak bisa selesai dalam 2x24 jam, maka bisa langsung menyampaikan pengaduan ke Disdik," ujar Sekretaris Disdik Kota Bandung, Mia Rumiasari di Bandung, Kamis.
Mia mengatakan, sejak pengumuman PPDB tingkat Kota Bandung pada Senin (9/7), sejumlah orang tua mendatangi kantor Disdik untuk menyampaikan beragam pengaduan.
Menurutnya, pelaksanaan PPDB selalu mengalami permasalahan dari tahun ke tahun karena kebijakan tidak bisa mengakomodasi semua pihak.
Apabila tahun lalu banyak pengaduan mengenai Rawan Melanjutkan Sekolah (RMP), sementara tahun ini lebih ke permasalahan zonasi sesuai kebijakan yang diterapkan
"Terpenting bagaimana menyikapi permasalahan itu. Karena biasanya yang bermasalah itu yang tidak diterima di sekolah negeri. Hanya beda kecenderungan masalahnya saja," kata dia.
Guna menyelesaikan berbagai permasalahan terutama bagi anak yang masuk dalam kategori RMP, Disdik akan menyalurkannya ke sekolah swasta dengan beban biaya yang disesuaikan.
"Sejauh ini belum ada datanya berapa banyak yang disalurkan. Hanya dari pendaftar SMP Negeri sebanyak 21.122 orang, yang diterima 16.028 orang, sedangkan sisanya 5.098 orang tidak diterima," kata dia.
Disdik juga akan melakukan pendampingan calon peserta didik yang disalurkan ke sekolah swasta apabila sekolah yang dituju tidak menerima dengan alasan kuota telah ditutup.
"Kita akan dampingi mereka. Yang paling penting semua anak di Kota Bandung bisa bersekolah," katanya.
Dalam jangka panjang, Mia menjelaskan, Disdik Kota Bandung tengah memikirkan untuk menempatkan minimal satu SMP Negeri di masing-masing kecamatan. Sementara untuk SD sudah terpenuhi karena jumlahnya mencapai 274 sekolah dan mencakup setiap kelurahan.
"Wilayah yang belum ada SMP Negeri itu Kecamatan Cinambo. Sebenarnya lahannya sudah ada, akan tetapi akses jalan masuk belum ada. Mudah-mudahan kalau tahun ini sudah bisa dibebaskan, tahun depan bisa mulai dibangun," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018