Garut (Antaranews Jabar) - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, siap mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperbaiki maupun membangun jalan desa sebagai upaya memberikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.
"Oleh kabupaten yang desanya tidak mampu (memperbaiki jalan) siap dibantu," kata Bupati Garut Rudy Gunawan kepada wartawan di Garut, Senin.
Ia menuturkan, jalan yang ada di wilayah Kabupaten Garut kewenangannya terbagi, yakni jalan nasional oleh pemerintah pusat, jalan provinsi oleh pemerintah provinsi, jalan kabupaten oleh pemerintah kabupaten dan jalan desa oleh pemerintah desa.
Jika ada jalan rusak di pelosok daerah Garut, kata dia, belum tentu wilayah kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan kewenangan pemeliharaan maupun perbaikannya oleh pemerintah desa.
Kalau pemerintah desa tidak mampu memperbaiki jalan karena tidak ada anggaran, kata Rudy, maka bisa dibantu perbaikannya oleh pemerintah di tingkat lebih tinggi yakni kabupaten.
"Kalau memang desa tidak ada dananya bisa (dibantu) tapi coba lihat saja situasinya," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut, Uu Saepudin mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki jalan, bahkan sedang membangun jalan baru di sejumlah tempat yang kewenangannya oleh kabupaten.
Ia menyampaikan, sementara pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan jalan utama yang banyak dilintasi kendaraan, termasuk jalur objek wisata.
"Kami bertahap memperbaikinya, karena anggaran untuk jalan itu sangat besar," kata Uu.
Sebelumnya, warga di wilayah selatan pelosok Garut mengeluhkan kondisi jalan yang sudah bertahun-tahun rusak sehingga mengganggu aktivitas warga untuk ke pasar, sekolah ke kantor kecamatan maupun ke kota Garut.
Salah satunya di Desa Pangrumasan, Kecamatan Peundeuy, kondisi jalannya bebatuan yang belum pernah diperbaiki oleh pemerintah sejak tahun 2001.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Oleh kabupaten yang desanya tidak mampu (memperbaiki jalan) siap dibantu," kata Bupati Garut Rudy Gunawan kepada wartawan di Garut, Senin.
Ia menuturkan, jalan yang ada di wilayah Kabupaten Garut kewenangannya terbagi, yakni jalan nasional oleh pemerintah pusat, jalan provinsi oleh pemerintah provinsi, jalan kabupaten oleh pemerintah kabupaten dan jalan desa oleh pemerintah desa.
Jika ada jalan rusak di pelosok daerah Garut, kata dia, belum tentu wilayah kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan kewenangan pemeliharaan maupun perbaikannya oleh pemerintah desa.
Kalau pemerintah desa tidak mampu memperbaiki jalan karena tidak ada anggaran, kata Rudy, maka bisa dibantu perbaikannya oleh pemerintah di tingkat lebih tinggi yakni kabupaten.
"Kalau memang desa tidak ada dananya bisa (dibantu) tapi coba lihat saja situasinya," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut, Uu Saepudin mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki jalan, bahkan sedang membangun jalan baru di sejumlah tempat yang kewenangannya oleh kabupaten.
Ia menyampaikan, sementara pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan jalan utama yang banyak dilintasi kendaraan, termasuk jalur objek wisata.
"Kami bertahap memperbaikinya, karena anggaran untuk jalan itu sangat besar," kata Uu.
Sebelumnya, warga di wilayah selatan pelosok Garut mengeluhkan kondisi jalan yang sudah bertahun-tahun rusak sehingga mengganggu aktivitas warga untuk ke pasar, sekolah ke kantor kecamatan maupun ke kota Garut.
Salah satunya di Desa Pangrumasan, Kecamatan Peundeuy, kondisi jalannya bebatuan yang belum pernah diperbaiki oleh pemerintah sejak tahun 2001.
Editor : Isyati Putri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018