Garut (Antaranews Jabar) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, segera memeriksa pihak terkait yang melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk memintai keterangan tentang warga yang mengeluhkan buruknya program tersebut.
"Kami akan memintai keterangan dari pihak-pihak yang ada kaitannya dengan program BPNT," kata Wakil Bupati Garut Helmi Budiman kepada wartawan di Garut, Minggu.
Ia menuturkan, BPNT merupakan program pemerintah pusat yang ditangani oleh Kementerian Sosial, kemudian dikelola oleh dinas terkait di pemerintah daerah dan melibatkan pihak penyuplai barang.
Realisasi program BPNT di Garut, kata dia, ternyata banyak dikeluhkan warga, bahkan kepala desa menyampaikan persoalan BPNT tersebut ke Pemkab Garut.
"Selain warga penerima manfaat BPNT, keluhan juga disampaikan sejumlah kepala desa," katanya.
Adanya persoalan itu, kata Helmi, jajarannya akan melakukan penelusuran di lapangan untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai harapan atau tidak.
"Akan ditindak lanjuti keluhan tersebut dengan melakukan penelusuran," kata Helmi.
Sebelumnya, program BPNT dikeluhkan warga Desa Pancasura, Kecamatan Singajaya, Garut, karena kondisi pangannya seperti telur sudah tidak layak konsumsi dan beras kualitasnya kurang bagus.
Bahkan barang yang diterima seperti beras dan telur diperkirakan hanya sebesar Rp80 ribuan atau tidak sesuai besaran yang ditetapkan pemerintah untuk satu kepala keluarga sebesar Rp110 ribu.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Kami akan memintai keterangan dari pihak-pihak yang ada kaitannya dengan program BPNT," kata Wakil Bupati Garut Helmi Budiman kepada wartawan di Garut, Minggu.
Ia menuturkan, BPNT merupakan program pemerintah pusat yang ditangani oleh Kementerian Sosial, kemudian dikelola oleh dinas terkait di pemerintah daerah dan melibatkan pihak penyuplai barang.
Realisasi program BPNT di Garut, kata dia, ternyata banyak dikeluhkan warga, bahkan kepala desa menyampaikan persoalan BPNT tersebut ke Pemkab Garut.
"Selain warga penerima manfaat BPNT, keluhan juga disampaikan sejumlah kepala desa," katanya.
Adanya persoalan itu, kata Helmi, jajarannya akan melakukan penelusuran di lapangan untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai harapan atau tidak.
"Akan ditindak lanjuti keluhan tersebut dengan melakukan penelusuran," kata Helmi.
Sebelumnya, program BPNT dikeluhkan warga Desa Pancasura, Kecamatan Singajaya, Garut, karena kondisi pangannya seperti telur sudah tidak layak konsumsi dan beras kualitasnya kurang bagus.
Bahkan barang yang diterima seperti beras dan telur diperkirakan hanya sebesar Rp80 ribuan atau tidak sesuai besaran yang ditetapkan pemerintah untuk satu kepala keluarga sebesar Rp110 ribu.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018