Bandung (Antaranews Jabar) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Rifki Ali Mubarok mengatakan KPU setempat kesulitan merekrut masyarakat yang mau menjadi anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).
"Kadang-kadang susah (rekrut anggota KPPS), ada kualifikasi yang kita dapatkan bagus tapi kan kebanyakan sudah afiliasi, yang pintarnya sudah jadi tim sukses," kata Rifki di sela-sela rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat kota pilkada serentak, di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Kamis.
Menurut Rifki, terdapat beberapa faktor yang membuat warga enggan menjadi anggota KPPS seperti honor yang kecil dan beban kerja yang tergolong cukup berat.
"`Disingsieunan` (ditakut-takuti) pidana. Banyak orang yang lulusan SMA tapi tidak banyak yang mau, itu problem kita," katanya.
Dia mengatakan kesulitan merekrut anggota KPPS ini berdampak pada kualitas sumber daya manusianya.
Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pemilihan wali kota Bandung dan Pemilihan Gubernur Jawa Barat, KPU mendapat sejumlah keluhan dari anggota KPPS, saksi, maupun tim sukses para calon kepala daerah.
Salah satu keluhannya yakni kualitas sejumlah anggota KPPS yang tidak mengetahui atau paham mengenai prosedur teknis pelaksanaan pemungutan suara meski telah mengikuti Bimtek.
Hal tersebut tergambar saat rekapitulasi suara dari PPK Arcamamanik. Anggota KPPS diduga salah memasukan dokumen DA (berita acara rekapitulasi penghitungan suara) untuk Pilgub Jabar.
Tak hanya itu, tetapi juga ada kesalahan pemahaman mengenai saksi.
Ada KPPS yang memperbolehkan saksi mendaftar saat hari pencoblosan, namun ada pula KPPS yang meminta saksi mendaftar sehari sebelumnya. Ada juga saksi yang mengeluhkan anggota KPPS yang kebingungan dalam mengisi dokumen-dokumen penghitungan.
"Itu prosedur yah, prosedur yang tidak dilaksanakan secara penuh oleh petugas TPS," katanya.
Menurut Rifki, sejumlah keluhan tersebut akan dicatat dan menjadi bahan evaluasi bagi KPU untuk penyelenggaraan Pemilu 2019. Apalagi saat pemilihan presiden dan legislatif tergolong cukup berat dibanding pilkada serentak.
"Kuncinya partisipasi masyarakat, masyarakat diharapkan jadi penyelenggara di tingkat TPS. Kalau itu bisa itu sangat luar biasa," kata dia.
Hingga Kamis sore, rapat pleno penghitungan pemilihan wali kota Bandung dan Pilgub Jabar masih berlangsung.
Terdapat 30 kecamatan yang akan direkap dari hasil perolehan suara di 419 TPS.
"Nanti setelah selesai (rekapitulasi Pilgub) tandatangan berita acara diserahkan ke KPU provinsi. Tapi untuk Pilwalkot langsung kita tetapkan ini sebagai hasil penetapan. Nah penetapan hasil ini menjadi dasar untuk penetapan calon terpilih," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Kadang-kadang susah (rekrut anggota KPPS), ada kualifikasi yang kita dapatkan bagus tapi kan kebanyakan sudah afiliasi, yang pintarnya sudah jadi tim sukses," kata Rifki di sela-sela rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat kota pilkada serentak, di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Kamis.
Menurut Rifki, terdapat beberapa faktor yang membuat warga enggan menjadi anggota KPPS seperti honor yang kecil dan beban kerja yang tergolong cukup berat.
"`Disingsieunan` (ditakut-takuti) pidana. Banyak orang yang lulusan SMA tapi tidak banyak yang mau, itu problem kita," katanya.
Dia mengatakan kesulitan merekrut anggota KPPS ini berdampak pada kualitas sumber daya manusianya.
Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pemilihan wali kota Bandung dan Pemilihan Gubernur Jawa Barat, KPU mendapat sejumlah keluhan dari anggota KPPS, saksi, maupun tim sukses para calon kepala daerah.
Salah satu keluhannya yakni kualitas sejumlah anggota KPPS yang tidak mengetahui atau paham mengenai prosedur teknis pelaksanaan pemungutan suara meski telah mengikuti Bimtek.
Hal tersebut tergambar saat rekapitulasi suara dari PPK Arcamamanik. Anggota KPPS diduga salah memasukan dokumen DA (berita acara rekapitulasi penghitungan suara) untuk Pilgub Jabar.
Tak hanya itu, tetapi juga ada kesalahan pemahaman mengenai saksi.
Ada KPPS yang memperbolehkan saksi mendaftar saat hari pencoblosan, namun ada pula KPPS yang meminta saksi mendaftar sehari sebelumnya. Ada juga saksi yang mengeluhkan anggota KPPS yang kebingungan dalam mengisi dokumen-dokumen penghitungan.
"Itu prosedur yah, prosedur yang tidak dilaksanakan secara penuh oleh petugas TPS," katanya.
Menurut Rifki, sejumlah keluhan tersebut akan dicatat dan menjadi bahan evaluasi bagi KPU untuk penyelenggaraan Pemilu 2019. Apalagi saat pemilihan presiden dan legislatif tergolong cukup berat dibanding pilkada serentak.
"Kuncinya partisipasi masyarakat, masyarakat diharapkan jadi penyelenggara di tingkat TPS. Kalau itu bisa itu sangat luar biasa," kata dia.
Hingga Kamis sore, rapat pleno penghitungan pemilihan wali kota Bandung dan Pilgub Jabar masih berlangsung.
Terdapat 30 kecamatan yang akan direkap dari hasil perolehan suara di 419 TPS.
"Nanti setelah selesai (rekapitulasi Pilgub) tandatangan berita acara diserahkan ke KPU provinsi. Tapi untuk Pilwalkot langsung kita tetapkan ini sebagai hasil penetapan. Nah penetapan hasil ini menjadi dasar untuk penetapan calon terpilih," kata dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018