Bandung (Antaranews Jabar) - Bupati Bandung, Dadang Naser, menduga ada jaringan kuat yang melibatkan penjual dan oknum pejabat tinggi terkait peredaran minuman keras ilegal di wilayahnya.
"Jadi selama saya jadi Bupati itu sudah berapa ratus truk minuman dimusnahkan, tapi itu ada lagi ada lagi. Dari informasi, kalau barang disita lima dus, diganti 10 dus. Kita satu truk disita, dua truk itu diganti sama bosnya. Inilah kejahatan jaringan yang masif yang terorganisir," kata Dadang di Cicalengka Kabupaten Bandung, Kamis.
Dadang mengatakan, Pemda melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) rutin melakukan razia minuman keras ke sejumlah titik yang dicurigai di Kabupaten Bandung.
Dari hasil razia, banyak miras yang berhasil disita oleh petugas. Namun saat masuk ke pengadilan, ia mengaku heran karena barang yang telah disita terutama melibatkan pedagang besar, diputuskan harus dikembalikan lagi ke pemilik.
"Ada oknum yang berjejaring tempo hari, jejaringnya ketika disita oleh kita, pengadilan malah nyuruh dibalikin lagi ke pemilik," kata dia.
Ia juga menduga ada oknum pejabat di Pemkab Bandung yang `bermain` di bisnis minuman haram tersebut. Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat agar melaporkan apabila menemukan pejabat atau seseorang yang bermain atau memiliki keterkaitan dengan penjualan/peredaran miras.
"Ada oknum diberbagai jenjang ada, mungkin saja di Pemda juga ada. Makanya informasi dari masyarakat dibutuhkan. Kalau ada aparat kami yang terlibat, akan kami tindak tegas," kata dia.
Sementara terkait pembuatan miras cap Gingseng di Cicalengka, ia mengaku kaget saat ditemukan bungker yang digunakan sebagai tempat peracikan.
Menurut dia, setelah dikaji, rumah yang dihuni pelaku SS tidak memiliki izin usaha. Pemda kata dia, hanya mengeluarkan izin mendirikan bangunan semata bukan izin usaha.
Meski begitu, ia bersyukur dengan terungkapnya kasus ini, dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan-jaringan lain khususnya yang ada di Kabupaten Bandung.
"Kami ga mungkin bikin izin bangunan untuk pabrik untuk jual beli bebas minuman, ini ada indikasi main-mainnya," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Jadi selama saya jadi Bupati itu sudah berapa ratus truk minuman dimusnahkan, tapi itu ada lagi ada lagi. Dari informasi, kalau barang disita lima dus, diganti 10 dus. Kita satu truk disita, dua truk itu diganti sama bosnya. Inilah kejahatan jaringan yang masif yang terorganisir," kata Dadang di Cicalengka Kabupaten Bandung, Kamis.
Dadang mengatakan, Pemda melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) rutin melakukan razia minuman keras ke sejumlah titik yang dicurigai di Kabupaten Bandung.
Dari hasil razia, banyak miras yang berhasil disita oleh petugas. Namun saat masuk ke pengadilan, ia mengaku heran karena barang yang telah disita terutama melibatkan pedagang besar, diputuskan harus dikembalikan lagi ke pemilik.
"Ada oknum yang berjejaring tempo hari, jejaringnya ketika disita oleh kita, pengadilan malah nyuruh dibalikin lagi ke pemilik," kata dia.
Ia juga menduga ada oknum pejabat di Pemkab Bandung yang `bermain` di bisnis minuman haram tersebut. Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat agar melaporkan apabila menemukan pejabat atau seseorang yang bermain atau memiliki keterkaitan dengan penjualan/peredaran miras.
"Ada oknum diberbagai jenjang ada, mungkin saja di Pemda juga ada. Makanya informasi dari masyarakat dibutuhkan. Kalau ada aparat kami yang terlibat, akan kami tindak tegas," kata dia.
Sementara terkait pembuatan miras cap Gingseng di Cicalengka, ia mengaku kaget saat ditemukan bungker yang digunakan sebagai tempat peracikan.
Menurut dia, setelah dikaji, rumah yang dihuni pelaku SS tidak memiliki izin usaha. Pemda kata dia, hanya mengeluarkan izin mendirikan bangunan semata bukan izin usaha.
Meski begitu, ia bersyukur dengan terungkapnya kasus ini, dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan-jaringan lain khususnya yang ada di Kabupaten Bandung.
"Kami ga mungkin bikin izin bangunan untuk pabrik untuk jual beli bebas minuman, ini ada indikasi main-mainnya," kata dia.
Editor : Isyati Putri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018