Bandung (Antaranews Jabar) -Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sukabumi, Jawa Barat melakukan jemput bola langsung ke warga untuk memudahkan masyarakat yang ingin membuat dan mendapatkan sertifikat tanah.
"Kami mulai hari ini, Selasa, (20/3) berkantor di kelurahan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi," kata Kepala BPN Kota Sukabumi A Wajah Ganjar di Sukabumi, Selasa.
Menurutnya, progam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang digagasnya bertujuan untuk mewujudkan pendaftaran tanah Kota Sukabumi lengkap. Pihaknya pada 2018 ini menargetkan sebanyak 30 ribu bidang tanah harus bersertifikat.
Untuk hari pertama berkantor di kelurhanan ini, pihaknya mengambil tempat di Kelurahan Tipar yang nantinya akan pindah lagi ke kantor kelurahan lainnya yang ada di 33 titi
Adapun harinya, pihaknya mengambil Selasa dan Kamis. Lanjut dia, program tersebut juga untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat yakni Presiden RI Joko Widodo yang menargetkan 7 juta sertifikat pada 2018.
"Bagi warga yang ingin berkosultasi mengenai permasalan pertanahan dengan kami, tidak perlu lagi ke kantor BPN cukup mendatangi kelurahan sesuai jadwal yang telah dibuat," tambahnya.
Ganjar menargetkan BPN ngantor di kelurahan bisa memaksimalkan memantauan dan pengawasan PTSL, menyelesaikan permasalahan PTSL dan lahan lainnya tentang pertanahan serta Kota Sukabumi menjadi kota lengkap bersertifikat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Kami mulai hari ini, Selasa, (20/3) berkantor di kelurahan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi," kata Kepala BPN Kota Sukabumi A Wajah Ganjar di Sukabumi, Selasa.
Menurutnya, progam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang digagasnya bertujuan untuk mewujudkan pendaftaran tanah Kota Sukabumi lengkap. Pihaknya pada 2018 ini menargetkan sebanyak 30 ribu bidang tanah harus bersertifikat.
Untuk hari pertama berkantor di kelurhanan ini, pihaknya mengambil tempat di Kelurahan Tipar yang nantinya akan pindah lagi ke kantor kelurahan lainnya yang ada di 33 titi
Adapun harinya, pihaknya mengambil Selasa dan Kamis. Lanjut dia, program tersebut juga untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat yakni Presiden RI Joko Widodo yang menargetkan 7 juta sertifikat pada 2018.
"Bagi warga yang ingin berkosultasi mengenai permasalan pertanahan dengan kami, tidak perlu lagi ke kantor BPN cukup mendatangi kelurahan sesuai jadwal yang telah dibuat," tambahnya.
Ganjar menargetkan BPN ngantor di kelurahan bisa memaksimalkan memantauan dan pengawasan PTSL, menyelesaikan permasalahan PTSL dan lahan lainnya tentang pertanahan serta Kota Sukabumi menjadi kota lengkap bersertifikat.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018