Antaranews Jabar - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandatangi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Rabu.
Gubernur Aher menandatangi naskas tersebut bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Irjen Pol. Agung Budi Maryoto, Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo, Kapolda Metro Jaya (diwakili Kepala Bidang Keuangan Polda Metro Jaya), Pangdam V/Jaya (diwakili oleh Pasirenprogar 051/Wijayakarta).
Pada 2018 Provinsi Jawa Barat akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur serta pemilihan Kepala Daerah di 16 kabupaten/kota.
Pelaksanaan tahapan Pilkada serentak yang aman, tertib, dan lancar mutlak dibutuhkan dan untuk mendukung pengamanan tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran pengamanan Pilkada yang ditujukan untuk institusi pengamanan di daerah.
Anggaran ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, terdiri dari untuk Polda Jabar sebesar Rp145 miliar lebih, Polda Metro Jaya sebesar Rp22 miliar lebih, Kodam III/Siliwangi sebesar Rp26 miliar lebih, dan untuk Kodam V/Jaya sebesar Rp2,8 miliar lebih.
"Kita berharap dana ini segera cair. Oleh karena itu, anggaran pencairannya kan 2018 tapi NPHD-nya sudah kita laksanakan tahun 2017 ini," kata Aher.
"Ini diluar kebiasaan. Kan kalau hibah 2018 ya perjanjiannya 2018, mengurusnya 2018. Tapi untuk keamanan ini, kita ingin rasa aman terjamin, tidak ada gangguan apapun dalam Pilkada serentak di Jawa Barat. Oleh karena itu, kita lakukan sejak dini," katanya.
Selain itu, kata Aher program pengamanan Pilkada di Jawa Barat bisa dilakukan sejak 1 Januari 2018 dan hal ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, pada saat hingga setelah hari pelaksanaan Pilkada, sehingga seluruh rangkaian pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan situasi yang terkendali.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
Gubernur Aher menandatangi naskas tersebut bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Irjen Pol. Agung Budi Maryoto, Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo, Kapolda Metro Jaya (diwakili Kepala Bidang Keuangan Polda Metro Jaya), Pangdam V/Jaya (diwakili oleh Pasirenprogar 051/Wijayakarta).
Pada 2018 Provinsi Jawa Barat akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur serta pemilihan Kepala Daerah di 16 kabupaten/kota.
Pelaksanaan tahapan Pilkada serentak yang aman, tertib, dan lancar mutlak dibutuhkan dan untuk mendukung pengamanan tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran pengamanan Pilkada yang ditujukan untuk institusi pengamanan di daerah.
Anggaran ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, terdiri dari untuk Polda Jabar sebesar Rp145 miliar lebih, Polda Metro Jaya sebesar Rp22 miliar lebih, Kodam III/Siliwangi sebesar Rp26 miliar lebih, dan untuk Kodam V/Jaya sebesar Rp2,8 miliar lebih.
"Kita berharap dana ini segera cair. Oleh karena itu, anggaran pencairannya kan 2018 tapi NPHD-nya sudah kita laksanakan tahun 2017 ini," kata Aher.
"Ini diluar kebiasaan. Kan kalau hibah 2018 ya perjanjiannya 2018, mengurusnya 2018. Tapi untuk keamanan ini, kita ingin rasa aman terjamin, tidak ada gangguan apapun dalam Pilkada serentak di Jawa Barat. Oleh karena itu, kita lakukan sejak dini," katanya.
Selain itu, kata Aher program pengamanan Pilkada di Jawa Barat bisa dilakukan sejak 1 Januari 2018 dan hal ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, pada saat hingga setelah hari pelaksanaan Pilkada, sehingga seluruh rangkaian pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan situasi yang terkendali.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017