Antaranews Jabar - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan akses pendukung kehadiran Bandar udara Internasional Jawa Barat (BIJB), di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, terus dipercepat.
Percepatan itu ditandai dengan adanya penandatanganan Kesepakatan Bersama Pembebasan Tanah untuk Pembangunan BIJB di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Rabu, bersamaan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pengamanan Pemilihan Gubernur Jawa Barat pada 2018.
Penandatanganan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Bupati Majalengka Sutrisno, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat, Sri Mujitono, serta unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida).
"Besar harapan melalui penandatanganan ini dapat mempercepat target operasional BIJB yang ditargetkan beroperasi pertengahan 2018. Beberapa kendala di lapangan antara lain berkaitan dengan proses pembebasan tanah untuk jalan tol dan nontol menuju BIJB," kata Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan.
Menurut dia akses pembangunan jalan non-tol menunju bandara sudah mulai dibangun pada akhir tahun 2017. Sedangkan pembebasan lahan yang mengambil jalur lurus di lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mendekati akhir.
Ia menuturkan lahan sepanjang 1,8 kilometer dengan lebar sekitar 60 meter atau seluas 40 hektare ini berada di atas lahan sebanyak 218 bidang.
"Fisik untuk non-tol kan sudah mulai ya. Pembabaasan lahannya hanya ada di sepanjang 1,74 kilometer. Selesainya bisa lebih dulu non tol (dibandingkan Bandara). Pokoknya 2017 karena kami harap untuk bisa diselesaikan segera," kata dia.
Hal lainnya, kata dia, pemerintah provinsi juga sedang menyiapkan akses tol sepanjang 3,8 kilometer menuju bandara. Akses tol tersebut memiliki jalur sendiri dari Tol Cipali.
Pemprov Jabar untuk menujang akses menuju bandara tersebut menyuntik anggaran sekitar Rp 90 miliar untuk pembebasan lahan yang dikucurkan dari APBD.
"Dari sini kami melakukan perjanjian dilakukan untuk percepatan,. Kalau (pembebasan lahan tol) akhir tahun harus selesai 2018 akhir dan pembangunannya baru bisa 2019," kata dia.
"Padahal Presiden menginginkan dan bercita-cita agar haji bisa di Bandara Internasional Jawa Barat. Ini semua biar bisa menjadi kebanggaan warga," lanjut Aher.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jawa Barat Eddy Nasution menambahkan, BIJB merupakan infrastruktur strategis nasional untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan daerah.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Jo. Nomor 38 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
Dia berharap dengan adanya penandatanganan ini akselerasi untuk aksebiltas bandara bisa terselesaikan seiring beroperasinya pada pertengahan 2018
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
Percepatan itu ditandai dengan adanya penandatanganan Kesepakatan Bersama Pembebasan Tanah untuk Pembangunan BIJB di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Rabu, bersamaan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pengamanan Pemilihan Gubernur Jawa Barat pada 2018.
Penandatanganan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Bupati Majalengka Sutrisno, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat, Sri Mujitono, serta unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida).
"Besar harapan melalui penandatanganan ini dapat mempercepat target operasional BIJB yang ditargetkan beroperasi pertengahan 2018. Beberapa kendala di lapangan antara lain berkaitan dengan proses pembebasan tanah untuk jalan tol dan nontol menuju BIJB," kata Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan.
Menurut dia akses pembangunan jalan non-tol menunju bandara sudah mulai dibangun pada akhir tahun 2017. Sedangkan pembebasan lahan yang mengambil jalur lurus di lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mendekati akhir.
Ia menuturkan lahan sepanjang 1,8 kilometer dengan lebar sekitar 60 meter atau seluas 40 hektare ini berada di atas lahan sebanyak 218 bidang.
"Fisik untuk non-tol kan sudah mulai ya. Pembabaasan lahannya hanya ada di sepanjang 1,74 kilometer. Selesainya bisa lebih dulu non tol (dibandingkan Bandara). Pokoknya 2017 karena kami harap untuk bisa diselesaikan segera," kata dia.
Hal lainnya, kata dia, pemerintah provinsi juga sedang menyiapkan akses tol sepanjang 3,8 kilometer menuju bandara. Akses tol tersebut memiliki jalur sendiri dari Tol Cipali.
Pemprov Jabar untuk menujang akses menuju bandara tersebut menyuntik anggaran sekitar Rp 90 miliar untuk pembebasan lahan yang dikucurkan dari APBD.
"Dari sini kami melakukan perjanjian dilakukan untuk percepatan,. Kalau (pembebasan lahan tol) akhir tahun harus selesai 2018 akhir dan pembangunannya baru bisa 2019," kata dia.
"Padahal Presiden menginginkan dan bercita-cita agar haji bisa di Bandara Internasional Jawa Barat. Ini semua biar bisa menjadi kebanggaan warga," lanjut Aher.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jawa Barat Eddy Nasution menambahkan, BIJB merupakan infrastruktur strategis nasional untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan daerah.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Jo. Nomor 38 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
Dia berharap dengan adanya penandatanganan ini akselerasi untuk aksebiltas bandara bisa terselesaikan seiring beroperasinya pada pertengahan 2018
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017