antarajabar - Pemerintah Kota Bandung kembali menjajaki kerja sama dengan menghibahkan beberapa aplikasi kepada lima pemerintah daerah mengenai Smart City untuk pengelolaan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat.
Kelima pemerintah tersebut yakni Pemerintah Kabupaten Balangan, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una dan Pemerintah Kota Pematang Siantar.
"Sebelumnya sudah 52 kerjasama kita lakukan, sekarang tambah 5, maka jumlahnya sudah mencapai 57 kerjasama dengan daerah kita tandatangani," ujar Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil di Bandung, Senin.
Dalam kerja sama tersebut, aplikasi-aplikasi yang dihibahkan seperti E-RK (E-Renumerasi Kinerja), perizinan online seperti GAMPIL (Gadget Mobile Aplication for License) dan aplikasi Hibah Bansos "Sabilulungan".
Aplikasi-aplikasi tersebut sangat disarankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena membantu kinerja pemerintah yang lebih transparan.
"Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat dan bisa di gunakan oleh SKPD maupun masyarakat sebaik mungkin," katanya.
Meski begitu, ia juga menyarankan kepada pemerintah daerah agar penerapan aplikasi-aplikasi ini ditunjang oleh sumber daya manusia yang kompeten.
"Karena beberapa aplikasi ini harus bisa digunakan dan dipahami. Mudah-mudahan yang diberikan Kota Bandung bermanfaat, karena dengan maju bersama-sama lebih senang dari pada maju sendiri-sendiri," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
Kelima pemerintah tersebut yakni Pemerintah Kabupaten Balangan, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una dan Pemerintah Kota Pematang Siantar.
"Sebelumnya sudah 52 kerjasama kita lakukan, sekarang tambah 5, maka jumlahnya sudah mencapai 57 kerjasama dengan daerah kita tandatangani," ujar Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil di Bandung, Senin.
Dalam kerja sama tersebut, aplikasi-aplikasi yang dihibahkan seperti E-RK (E-Renumerasi Kinerja), perizinan online seperti GAMPIL (Gadget Mobile Aplication for License) dan aplikasi Hibah Bansos "Sabilulungan".
Aplikasi-aplikasi tersebut sangat disarankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena membantu kinerja pemerintah yang lebih transparan.
"Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat dan bisa di gunakan oleh SKPD maupun masyarakat sebaik mungkin," katanya.
Meski begitu, ia juga menyarankan kepada pemerintah daerah agar penerapan aplikasi-aplikasi ini ditunjang oleh sumber daya manusia yang kompeten.
"Karena beberapa aplikasi ini harus bisa digunakan dan dipahami. Mudah-mudahan yang diberikan Kota Bandung bermanfaat, karena dengan maju bersama-sama lebih senang dari pada maju sendiri-sendiri," katanya.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017