Antarajabar.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) wilayah Bandung-Lodaya mencatat, peserta yang berasal dari sektor pekerja formal dan informal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mencapai 135 ribu orang.
"Rinciannya sekitar 125 ribu peserta dari pekerja formal dan 10 ribu dari pekerja informal. Jumlah itu yang tercatat aktif di BPJS Ketenagakerjaan," ujar kepala pemasaran BPJS-TK Bandung-Lodaya, Yanuar Wirandono saat menggelar sosialisasi BPJS-TK di Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu.
Yanuar mengatakan, jumlah tersebut masih terbilang sedikit, jika dibandingkan dengan angkatan kerja yang ada di Kabupaten Bandung. Terlebih, wilayah ini merupakan salah satu pusat industri di kawasan Bandung Raya.
Agar lebih banyak menarik peserta dari kalangan pekerja formal maupun informal, ia meminta keterlibatan aktif pemerintah daerah terkait, dalam rangka meningkatkan jumlah kepesertaan aktif BPJS-TK.
"Kami juga akan terus melakukan sosialisasi untuk menggaet pekerja di sektor informal," katanya.
Menurutnya, sosialisasi akan terus digencarkan hingga akhir tahun 2017. Ia menargetkan jumlah pekerja formal yang menjadi peserta dapat mencapai angka 54.000 orang, dan sektor informal menyentuh 9.000 orang.
"Ini memang program BPJS yang sifatnya program pemerintah, tentu saja perlu dukungan kuat dari pemerintah daerah. Tanpa adanya dukungan penuh mungkin akan sulit untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat," kata dia.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendy, mengatakan belum maksimalnya pemanfaatan BPJS-TK, karena masyarakat lebih mengenal BPJS kesehatan dibanding ketenagakerjaan.
"Jadi fungsi sosialisasi ini adalah untuk memperkenalkan apa bedanya BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan," katanya.
Ia berharap, masyarakat yang memiliki penghasilan agar ikut dalam program yang dicanangkan pemerintah pusat tersebut. Hal ini penting untuk melindungi dirinya ketika sewaktu-waktu mengalami kecelakaan kerja.
"Negara mengatakan pekerja harus diselamatkan agar bisa terus bekerja dan menghasilkan uang untuk menafkahi keluarganya agar ekonomi tetap berjalan. Negara wajib memberikan keamanan bagi pekerja," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Rinciannya sekitar 125 ribu peserta dari pekerja formal dan 10 ribu dari pekerja informal. Jumlah itu yang tercatat aktif di BPJS Ketenagakerjaan," ujar kepala pemasaran BPJS-TK Bandung-Lodaya, Yanuar Wirandono saat menggelar sosialisasi BPJS-TK di Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu.
Yanuar mengatakan, jumlah tersebut masih terbilang sedikit, jika dibandingkan dengan angkatan kerja yang ada di Kabupaten Bandung. Terlebih, wilayah ini merupakan salah satu pusat industri di kawasan Bandung Raya.
Agar lebih banyak menarik peserta dari kalangan pekerja formal maupun informal, ia meminta keterlibatan aktif pemerintah daerah terkait, dalam rangka meningkatkan jumlah kepesertaan aktif BPJS-TK.
"Kami juga akan terus melakukan sosialisasi untuk menggaet pekerja di sektor informal," katanya.
Menurutnya, sosialisasi akan terus digencarkan hingga akhir tahun 2017. Ia menargetkan jumlah pekerja formal yang menjadi peserta dapat mencapai angka 54.000 orang, dan sektor informal menyentuh 9.000 orang.
"Ini memang program BPJS yang sifatnya program pemerintah, tentu saja perlu dukungan kuat dari pemerintah daerah. Tanpa adanya dukungan penuh mungkin akan sulit untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat," kata dia.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendy, mengatakan belum maksimalnya pemanfaatan BPJS-TK, karena masyarakat lebih mengenal BPJS kesehatan dibanding ketenagakerjaan.
"Jadi fungsi sosialisasi ini adalah untuk memperkenalkan apa bedanya BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan," katanya.
Ia berharap, masyarakat yang memiliki penghasilan agar ikut dalam program yang dicanangkan pemerintah pusat tersebut. Hal ini penting untuk melindungi dirinya ketika sewaktu-waktu mengalami kecelakaan kerja.
"Negara mengatakan pekerja harus diselamatkan agar bisa terus bekerja dan menghasilkan uang untuk menafkahi keluarganya agar ekonomi tetap berjalan. Negara wajib memberikan keamanan bagi pekerja," kata dia.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017