Antarajabar.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyatakan data kemiskinan harus valid agar penanggulangan kemiskinan dapat diselesaikan secara optimal dan tepat sasaran.
"Misalkan suatu keluarga sudah dapat program kemiskinan apa saja. Minimal dia harus tersentuh oleh empat program, yakni PKH, KIS, KIP, dan Rastra," kata Wakil Gubernur saat Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Kemiskinan Daerah di aula Kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Bogor melalui siaran pers Biro Humas Provinsi Jabar di Bandung, Rabu.
Ia menuturkan, rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jabar terus digelar sebagai upaya menyinergikan penanganan kemiskinan di Jabar.
Pemerintah, kata dia, berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan, terutama bagi masyarakat miskin yang selama ini tidak tersentuh berbagai program kemiskinan.
"Jangan sampai ada dobel, atau yang dapat (program) terus-terusan, yang tidak pernah, tak pernah dapat sama sekali, makanya perlu koordinasi dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota," kata Deddy.
Ia menambahkan, selama ini TKPK Jabar selalu menjalankan perannya menanggulangi kemiskinan walaupun belum secara signifikan mengurangi kemiskinan itu sendiri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Deddy, tercatat jumlah penduduk miskin di Jabar periode September 2016 hingga Maret 2017 mencapai 4.168.440 jiwa, jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 0,6 persen dibandingkan kondisi September 2016 yang tercatat sebesar 4.168.110 jiwa.
"Maka koordinasi dan sinergi perlu dibangun antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Itulah sebabnya ada rapat koordinasi ini," kata Demiz.
Ia berharap berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah tidak ada lagi salah sasaran dalam memberikan program bantuan penanggulangan kemiskinan.
"Kini kita perlu bagaimana melatih tenaga di setiap kabupaten/kota untuk mengupdate data tersebut," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Misalkan suatu keluarga sudah dapat program kemiskinan apa saja. Minimal dia harus tersentuh oleh empat program, yakni PKH, KIS, KIP, dan Rastra," kata Wakil Gubernur saat Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Kemiskinan Daerah di aula Kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Bogor melalui siaran pers Biro Humas Provinsi Jabar di Bandung, Rabu.
Ia menuturkan, rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jabar terus digelar sebagai upaya menyinergikan penanganan kemiskinan di Jabar.
Pemerintah, kata dia, berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan, terutama bagi masyarakat miskin yang selama ini tidak tersentuh berbagai program kemiskinan.
"Jangan sampai ada dobel, atau yang dapat (program) terus-terusan, yang tidak pernah, tak pernah dapat sama sekali, makanya perlu koordinasi dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota," kata Deddy.
Ia menambahkan, selama ini TKPK Jabar selalu menjalankan perannya menanggulangi kemiskinan walaupun belum secara signifikan mengurangi kemiskinan itu sendiri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Deddy, tercatat jumlah penduduk miskin di Jabar periode September 2016 hingga Maret 2017 mencapai 4.168.440 jiwa, jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 0,6 persen dibandingkan kondisi September 2016 yang tercatat sebesar 4.168.110 jiwa.
"Maka koordinasi dan sinergi perlu dibangun antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Itulah sebabnya ada rapat koordinasi ini," kata Demiz.
Ia berharap berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah tidak ada lagi salah sasaran dalam memberikan program bantuan penanggulangan kemiskinan.
"Kini kita perlu bagaimana melatih tenaga di setiap kabupaten/kota untuk mengupdate data tersebut," katanya.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017