Antarajabar.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong kabupaten/kota mewujudkan daerah peduli Hak Asasi Manusia (HAM), karena saat ini masih ada kelompok masyarakat yang masih bermasalah dalam hal persoalan sensitif.
"Misalnya terkait hak hidup orang untuk mendapat ketenangan dalam pelaksanaan ibadah,," ujar Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa usai Rakor Teknis Pelaporan Aksi HAM daerah 2017 di Gedung Sate, Bandung, Kamis.
Iwa mengatakan, dalam rakor bersama Kementerian Hukum dan HAM serta lembaga NGO Friedrich Nauman Stiftung membahas beberapa poin rencana aksi penegakkan HAM di Jawa Barat.
Adapun poin yang bahas mengenai evaluasi pelaksanaan HAM di setiap daerah dan hak seseorang mendapatkan pelayanan publik yang sama dari pemerintah.
"Masih ada daerah yang belum memenuhi kriteria peduli HAM, semoga ini disadari bersama,"katanya.
Dua hal ini akan didorong oleh pemerintah provinsi agar daerah bisa meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar warga dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Di tempat yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jabar, Seprizal mengatakan dalam peringatan hari HAM se-Dunia tahun 2016 di Surabaya, tercatat Pemprov Jabar sudah memiliki 19 dari 27 kabupaten/kota yang peduli dan sadar HAM.
"Alhamdulilah, ini 50 persen lebih daerah di Jabar yang peduli HAM," kata dia.
Sementara sisanya, kata dia, belum memenuhi kriteria menjadi kabupaten/kota peduli HAM. Ia menunjuk Kabupaten Bekasi yang menurut catatan Sekretaris Kepresidenan beraport merah dalam urusan peduli HAM.
"Kata Bupati bukan berarti tidak peduli HAM karena sudah membangun untuk memenuhi hak dasar warga, tapi mungkin datanya belum cepat masuk," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Misalnya terkait hak hidup orang untuk mendapat ketenangan dalam pelaksanaan ibadah,," ujar Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa usai Rakor Teknis Pelaporan Aksi HAM daerah 2017 di Gedung Sate, Bandung, Kamis.
Iwa mengatakan, dalam rakor bersama Kementerian Hukum dan HAM serta lembaga NGO Friedrich Nauman Stiftung membahas beberapa poin rencana aksi penegakkan HAM di Jawa Barat.
Adapun poin yang bahas mengenai evaluasi pelaksanaan HAM di setiap daerah dan hak seseorang mendapatkan pelayanan publik yang sama dari pemerintah.
"Masih ada daerah yang belum memenuhi kriteria peduli HAM, semoga ini disadari bersama,"katanya.
Dua hal ini akan didorong oleh pemerintah provinsi agar daerah bisa meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar warga dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Di tempat yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jabar, Seprizal mengatakan dalam peringatan hari HAM se-Dunia tahun 2016 di Surabaya, tercatat Pemprov Jabar sudah memiliki 19 dari 27 kabupaten/kota yang peduli dan sadar HAM.
"Alhamdulilah, ini 50 persen lebih daerah di Jabar yang peduli HAM," kata dia.
Sementara sisanya, kata dia, belum memenuhi kriteria menjadi kabupaten/kota peduli HAM. Ia menunjuk Kabupaten Bekasi yang menurut catatan Sekretaris Kepresidenan beraport merah dalam urusan peduli HAM.
"Kata Bupati bukan berarti tidak peduli HAM karena sudah membangun untuk memenuhi hak dasar warga, tapi mungkin datanya belum cepat masuk," kata dia.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017