Antarajabar.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemungkinan bisa menambah porsi saham hingga 70 persen di PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) selaku pengelola Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.
"Pemprov minimal 51 persen, bisa bertambah jadi sekitar 70 persen," ujar Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra di Bandung, Selasa.
Virda mengatakan, saat ini pengelolaan saham Bandara Kertajati terbagi kepada beberapa pemegang yakni Pemprov Jabar, BUMD PT Jasa Sarana, pembeli reksa dana penyediaan terbatas (RDPT), dan PT Angkasa Pura II.
"Skema RDPT 25 persen, artinya PT Angkasa Pura II 5 persen," katanya.
Menurutnya, kepemilikan Pemprov Jabar kemungkinan meningkat. Hal itu mengingat hingga tahun depan Pemprov akan terus mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan yang akan menjadi aset PT BIJB.
Sementara, porsi Angkasa Pura II makin kecil mengingat PT BIJB sudah melepas RPDT senilai Rp1,4 triliun yang kemungkinan besar akan diminati banyak perusahaan BUMN maupun swasta.
Lanjut dia, saat rapat terakhir bersama Kementerian Koordinator dan Kemaritiman serta Kementerian Perhubungan menghasilkan keputusan bahwa PT Angkasa Pura II diberi tenggat waktu hingga November 2017, untuk bisa masuk dalam pemegang saham PT BIJB.
"Ini diatur dalam ketentuan-ketentuan kerjasama pemegang saham yang sudah disepakati bersama," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Pemprov minimal 51 persen, bisa bertambah jadi sekitar 70 persen," ujar Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra di Bandung, Selasa.
Virda mengatakan, saat ini pengelolaan saham Bandara Kertajati terbagi kepada beberapa pemegang yakni Pemprov Jabar, BUMD PT Jasa Sarana, pembeli reksa dana penyediaan terbatas (RDPT), dan PT Angkasa Pura II.
"Skema RDPT 25 persen, artinya PT Angkasa Pura II 5 persen," katanya.
Menurutnya, kepemilikan Pemprov Jabar kemungkinan meningkat. Hal itu mengingat hingga tahun depan Pemprov akan terus mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan yang akan menjadi aset PT BIJB.
Sementara, porsi Angkasa Pura II makin kecil mengingat PT BIJB sudah melepas RPDT senilai Rp1,4 triliun yang kemungkinan besar akan diminati banyak perusahaan BUMN maupun swasta.
Lanjut dia, saat rapat terakhir bersama Kementerian Koordinator dan Kemaritiman serta Kementerian Perhubungan menghasilkan keputusan bahwa PT Angkasa Pura II diberi tenggat waktu hingga November 2017, untuk bisa masuk dalam pemegang saham PT BIJB.
"Ini diatur dalam ketentuan-ketentuan kerjasama pemegang saham yang sudah disepakati bersama," kata dia.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017