Antarajabar.com - Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 Kabupaten Garut, Jawa Barat, semakin mahal mencapai Rp78 miliar.
"Sekarang (pilkada) lebih mahal," kata Bupati Garut usai menggelar apel hari pertama kerja setelah libur Lebaran di Lapang Sekretariat Pemerintah Kabupaten Garut, Senin.
Ia menuturkan, Pemerintah Kabupaten Garut harus menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Garut serentak 2018 yang bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Jabar.
Anggaran yang dibutuhkan itu, kata dia, lebih tinggi dibandingkan Pilkada Garut sebelumnya yang hanya membutuhkan dana Rp41 miliar untuk dua putaran.
"Dulu waktu zaman saya, dua putraran Rp41 miliaran lebih, sekarang Rp78 miliar satu putaran," katanya.
Ia menjelaskan, dana yang dibutuhkan itu terbagi untuk penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Garut.
Pemerintah daerah bersama Provinsi Jabar, kata dia, siap mengalokasikan anggarannya, khusus Garut akan dilakukan secara bertahap dalam dua tahun anggaran.
"Beban anggarannya daerah dan provinsi, kita sudah ada perjanjian dengan pemerintah provinsi," katanya.
Ketua KPU Kabupaten Garut, Hilwan Fanaqi menambahkan, besaran biaya yang dibutuhkan KPU untuk Pilkada Garut sebesar Rp55 miliar.
"Kalau di kita KPU saja Rp55 miliar, belum dengan Panwaslu Garut," kata Hilwan.
Sementara itu, kehadiran Bupati Garut dan Ketua KPU Garut di Lapang Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut dalam rangka penyerahan mobil operasional KPU Garut dari pemerintah.
Hilwan menyatakan sebelumnya KPU Garut mengusulkan untuk beberapa mobil dinas operasional yang biasa, tidak mewah seperti Toyota Innova.
"Kami mintanya yang biasa saja, tapi diberi Innova, nanti ini juga akan dipakai oleh anggota-anggota KPU," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Sekarang (pilkada) lebih mahal," kata Bupati Garut usai menggelar apel hari pertama kerja setelah libur Lebaran di Lapang Sekretariat Pemerintah Kabupaten Garut, Senin.
Ia menuturkan, Pemerintah Kabupaten Garut harus menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Garut serentak 2018 yang bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Jabar.
Anggaran yang dibutuhkan itu, kata dia, lebih tinggi dibandingkan Pilkada Garut sebelumnya yang hanya membutuhkan dana Rp41 miliar untuk dua putaran.
"Dulu waktu zaman saya, dua putraran Rp41 miliaran lebih, sekarang Rp78 miliar satu putaran," katanya.
Ia menjelaskan, dana yang dibutuhkan itu terbagi untuk penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Garut.
Pemerintah daerah bersama Provinsi Jabar, kata dia, siap mengalokasikan anggarannya, khusus Garut akan dilakukan secara bertahap dalam dua tahun anggaran.
"Beban anggarannya daerah dan provinsi, kita sudah ada perjanjian dengan pemerintah provinsi," katanya.
Ketua KPU Kabupaten Garut, Hilwan Fanaqi menambahkan, besaran biaya yang dibutuhkan KPU untuk Pilkada Garut sebesar Rp55 miliar.
"Kalau di kita KPU saja Rp55 miliar, belum dengan Panwaslu Garut," kata Hilwan.
Sementara itu, kehadiran Bupati Garut dan Ketua KPU Garut di Lapang Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut dalam rangka penyerahan mobil operasional KPU Garut dari pemerintah.
Hilwan menyatakan sebelumnya KPU Garut mengusulkan untuk beberapa mobil dinas operasional yang biasa, tidak mewah seperti Toyota Innova.
"Kami mintanya yang biasa saja, tapi diberi Innova, nanti ini juga akan dipakai oleh anggota-anggota KPU," katanya.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017