Antarajabar.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menuturkan pemerintah provinsi akan menindaklanjuti catatan dari BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016.
"Kami membuat rencana aksi sebagai langkah penyelesaian catatan BPK RI. Salah satunya terkait persoalan aset PON/Peparnas 2016. PB PON akan membuat laporan keuangan terintegrasi yang kemudian diaudit inspektorat," kata Iwa Karniwa, di Bandung, Rabu.
Menurut dia, laporan tersebut setelah selesai diaudit Inspektorat nantinya akan diserahkan oleh PB PON pada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam waktu 60 hari setelah BPK menyampaikan LHP LKPD.
"Untuk saat ini perbaikan sudah mulai berjalan, kita optimistis perbaikan berjalan dengan baik," ujarnya.
Dirinya mengaku bersyukur LHP LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 berbuah opini WTP dari BPK dan meskipun tahun lalu BPK menemukan beberapa catatan dalam kegiatan organisasi perangkat daerah juga pelaksanaan PON/Peparnas namun tidak memengaruhi pada opini WTP.
"Hal ini hasil perjuangan seluruh jajaran Pemprov Jawa Barat siang malam yang didukung juga oleh teman-teman DPRD," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan dari sisi kualitas dan akuntabilitas, laporan Pemprov Jawa Barat makin baik dibanding tahun sebelumnya dan dari laporan juga tergambar bahwa nilai aset yang dimiliki Pemprov sudah mencapai Rp28,8 triliun lebih.
"Prestasi kita meraih opini ini mencerminkan keuangan pemprov sudah menuju ke arah yang benar guna mewujudkan anggaran tepat sasaran," kata dia.
Ia menambahkan selain itu dari sisi ketaatan kualitas dan kuantitas temuan BPK pada 2016 menurun dibanding laporan keuangan sebelumnya.
Oleh karena itu Iwa yakin pada akhir masa jabatan Gubernur Ahmad Heryawan 2018 mendatang, Pemprov Jawa Barat akan kembali meraih opini WTP ke tujuh kali.
"Kemarin kan Pak Gubernur menyatakan optimis bisa meraih WTP ketujuh. Saya akan koordinasikan agar bisa terus meraih opini WTP ini karena sejak 2011 lalu perjuangan siang malam sudah kita tunjukkan dan bisa menghadirkan yang terbaik," kata Iwa.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Kami membuat rencana aksi sebagai langkah penyelesaian catatan BPK RI. Salah satunya terkait persoalan aset PON/Peparnas 2016. PB PON akan membuat laporan keuangan terintegrasi yang kemudian diaudit inspektorat," kata Iwa Karniwa, di Bandung, Rabu.
Menurut dia, laporan tersebut setelah selesai diaudit Inspektorat nantinya akan diserahkan oleh PB PON pada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam waktu 60 hari setelah BPK menyampaikan LHP LKPD.
"Untuk saat ini perbaikan sudah mulai berjalan, kita optimistis perbaikan berjalan dengan baik," ujarnya.
Dirinya mengaku bersyukur LHP LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 berbuah opini WTP dari BPK dan meskipun tahun lalu BPK menemukan beberapa catatan dalam kegiatan organisasi perangkat daerah juga pelaksanaan PON/Peparnas namun tidak memengaruhi pada opini WTP.
"Hal ini hasil perjuangan seluruh jajaran Pemprov Jawa Barat siang malam yang didukung juga oleh teman-teman DPRD," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan dari sisi kualitas dan akuntabilitas, laporan Pemprov Jawa Barat makin baik dibanding tahun sebelumnya dan dari laporan juga tergambar bahwa nilai aset yang dimiliki Pemprov sudah mencapai Rp28,8 triliun lebih.
"Prestasi kita meraih opini ini mencerminkan keuangan pemprov sudah menuju ke arah yang benar guna mewujudkan anggaran tepat sasaran," kata dia.
Ia menambahkan selain itu dari sisi ketaatan kualitas dan kuantitas temuan BPK pada 2016 menurun dibanding laporan keuangan sebelumnya.
Oleh karena itu Iwa yakin pada akhir masa jabatan Gubernur Ahmad Heryawan 2018 mendatang, Pemprov Jawa Barat akan kembali meraih opini WTP ke tujuh kali.
"Kemarin kan Pak Gubernur menyatakan optimis bisa meraih WTP ketujuh. Saya akan koordinasikan agar bisa terus meraih opini WTP ini karena sejak 2011 lalu perjuangan siang malam sudah kita tunjukkan dan bisa menghadirkan yang terbaik," kata Iwa.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017