Antarajabar.com - Anggota DPR Komisi VIII, Maman Imanulhaq mengatakan kebijakan sekolah delapan jam per hari selama lima hari dalam seminggu yang dikeluarkan oleh Mendikbud bisa menggusur eksistensi Madrasah Diniyah.
"Kebijakan sekolah lima hari berpotensi mengancam eksistensi Madrasah Diniyah yang sekian lama ada tumbuh berkembang di masyarakat," kata Maman melalui pesan tertulisnya yang diterima di Cirebon, Selasa.
Dia melanjutkan kebijakan Kemendikbud seharusnya sejalan dengan visi Presiden Jokowi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah dan Pesantren.
Dimana dalam kampanye politiknya, Jokowi berjanji akan membawa kualitas pendidikan Madrasah dan Pesantren menjadi lebih baik. Maman menyebut kebijakan Mendikbud justru kontraproduktif dengan visi dan harapan Presiden Jokowi.
Maman menyesalkan sikap Mendikbud yang bersikeras kukuh mengeluarkan kebijakan tersebut. Padahal sejak awal digulirkan banyak yang menentang, termasuk dirinya yang keras menolak.
"Kinerja Jokowi dalam hal pendidikan sudah bagus, justru Mendikbud malah bikin gaduh dengan kebijakan kontroversial itu," ujarnya.
Politikus PKB itu meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, agar mengkaji ulang dan membatalkan kebijakan kontroversi itu.
Melihat dinamika yang berkembang saat ini, Pemerintah harus bersikap arif untuk menghentikan kegaduhan yang timbul demi menjaga kondusifitas penyelenggaraan pendidikan Nasional kita.
"Kami minta Pemerintah ambil langkah segera duduk bersama dengan semua pihak yang berkepentingan untuk menyerap masukan dan menemukan solusi terbaik," kata Maman.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Kebijakan sekolah lima hari berpotensi mengancam eksistensi Madrasah Diniyah yang sekian lama ada tumbuh berkembang di masyarakat," kata Maman melalui pesan tertulisnya yang diterima di Cirebon, Selasa.
Dia melanjutkan kebijakan Kemendikbud seharusnya sejalan dengan visi Presiden Jokowi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah dan Pesantren.
Dimana dalam kampanye politiknya, Jokowi berjanji akan membawa kualitas pendidikan Madrasah dan Pesantren menjadi lebih baik. Maman menyebut kebijakan Mendikbud justru kontraproduktif dengan visi dan harapan Presiden Jokowi.
Maman menyesalkan sikap Mendikbud yang bersikeras kukuh mengeluarkan kebijakan tersebut. Padahal sejak awal digulirkan banyak yang menentang, termasuk dirinya yang keras menolak.
"Kinerja Jokowi dalam hal pendidikan sudah bagus, justru Mendikbud malah bikin gaduh dengan kebijakan kontroversial itu," ujarnya.
Politikus PKB itu meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, agar mengkaji ulang dan membatalkan kebijakan kontroversi itu.
Melihat dinamika yang berkembang saat ini, Pemerintah harus bersikap arif untuk menghentikan kegaduhan yang timbul demi menjaga kondusifitas penyelenggaraan pendidikan Nasional kita.
"Kami minta Pemerintah ambil langkah segera duduk bersama dengan semua pihak yang berkepentingan untuk menyerap masukan dan menemukan solusi terbaik," kata Maman.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017