eri Purnama
Antarajabar.com - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) efektif dalam meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.
"Komplementaritas bansos (bantuan sosial) PKH dengan bantuan sosial dan program subsidi lainnya berdampak signifikan dalam percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia," kata Khofifah saat menyalurkan bantuan sosial nontunai di Aula Pendopo Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu.
Ia menuturkan, data BPS tahun 2016, IPM Indonesia telah mencapai 70,18, angka ini meningkat sebesar 0,63 poin dibandingkan dengan IPM Indonesia pada tahun 2015 yang sebesar 69,55.
Demikian pula dengan status pembangunan manusia di Indonesia, kata Khofifah, meningkat dari sedang menjadi tinggi karena IPM Indonesia pada tahun 2016 tumbuh sebesar 0,91 persen dibandingkan tahun 2015.
Ia memaparkan bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup meningkat, karena dalam program PKH diintervensi sejak anak masih dalam kandungan, selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan.
"Ini untuk mencegah bayi tidak normal atau kematian bayi, alhamdulillah cara ini mampu mendongkrak peluang hidup bayi," katanya.
Selain itu, lanjut dia, anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah, bahkan pengeluaran per kapita masyarakat juga mencapai Rp10,42 juta di tahun 2016 atau meningkat Rp270 ribu dibandingkan 2015.
Khofifah menegaskan, khusus bidang pendidikan, anak keluarga penerima manfaat (KPM) PKH wajib untuk bersekolah di berbagai level pendidikan, syarat itu harus dilaksanakan agar bantuan berkelanjutan.
"Saya optimistis, IPM akan semakin meningkat, terlebih di tahun 2017 ini bantuan sosial disalurkan secara nontunai, dan di tahun 2018 mendatang, jumlah KPM pun meningkat dari sebelumnya 6 Juta KPM menjadi 10 juta KPM," katanya.
Kementerian Sosial menargetkan awal Juni 2017 bansos PKH nontunai akan menjangkau 514 kabupaten/kota, terobosan penyaluran bansos tersebut hanya menyentuh 98 kota dan 200 kabupaten.
Khusus di Kabupaten Tasikmalaya pada 2017 menerima bantuan sosial sebanyak Rp259,1 miliar untuk alokasi PKH Non Tunai sebanyak 47.820 keluarga, Beras Sejahtera untuk 125.555 keluarga, bansos keserasian sosial untuk 2 desa/forum, bansos disabilitas bagi 148 jiwa, dan bansos lansia bagi 90 jiwa.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
Antarajabar.com - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) efektif dalam meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.
"Komplementaritas bansos (bantuan sosial) PKH dengan bantuan sosial dan program subsidi lainnya berdampak signifikan dalam percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia," kata Khofifah saat menyalurkan bantuan sosial nontunai di Aula Pendopo Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu.
Ia menuturkan, data BPS tahun 2016, IPM Indonesia telah mencapai 70,18, angka ini meningkat sebesar 0,63 poin dibandingkan dengan IPM Indonesia pada tahun 2015 yang sebesar 69,55.
Demikian pula dengan status pembangunan manusia di Indonesia, kata Khofifah, meningkat dari sedang menjadi tinggi karena IPM Indonesia pada tahun 2016 tumbuh sebesar 0,91 persen dibandingkan tahun 2015.
Ia memaparkan bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup meningkat, karena dalam program PKH diintervensi sejak anak masih dalam kandungan, selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan.
"Ini untuk mencegah bayi tidak normal atau kematian bayi, alhamdulillah cara ini mampu mendongkrak peluang hidup bayi," katanya.
Selain itu, lanjut dia, anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah, bahkan pengeluaran per kapita masyarakat juga mencapai Rp10,42 juta di tahun 2016 atau meningkat Rp270 ribu dibandingkan 2015.
Khofifah menegaskan, khusus bidang pendidikan, anak keluarga penerima manfaat (KPM) PKH wajib untuk bersekolah di berbagai level pendidikan, syarat itu harus dilaksanakan agar bantuan berkelanjutan.
"Saya optimistis, IPM akan semakin meningkat, terlebih di tahun 2017 ini bantuan sosial disalurkan secara nontunai, dan di tahun 2018 mendatang, jumlah KPM pun meningkat dari sebelumnya 6 Juta KPM menjadi 10 juta KPM," katanya.
Kementerian Sosial menargetkan awal Juni 2017 bansos PKH nontunai akan menjangkau 514 kabupaten/kota, terobosan penyaluran bansos tersebut hanya menyentuh 98 kota dan 200 kabupaten.
Khusus di Kabupaten Tasikmalaya pada 2017 menerima bantuan sosial sebanyak Rp259,1 miliar untuk alokasi PKH Non Tunai sebanyak 47.820 keluarga, Beras Sejahtera untuk 125.555 keluarga, bansos keserasian sosial untuk 2 desa/forum, bansos disabilitas bagi 148 jiwa, dan bansos lansia bagi 90 jiwa.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017