Antarajabar.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan Layanan Terpadu Satu Pintu untuk tenaga kerja Indonesia yang disepakati Pemerintah Provinsi Jabar dan sembilan kabupaten sejak 14 Mei 2016 belum berjalan optimal.
"Sekarang kita evaluasi bagaimana hasilnya dari komitmen bersama antara kabupaten yang jadi kantong penyumbang TKI terbesar di Jabar, rupaya belum berjalan secara optimal, baru satu saja yang siap," kata Deddy Mizwar di Bandung, Kamis.
Ditemui usai Rapat Evaluasi Tata Kelola Pelayanan TKI dan Pembentukan Layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, ia menuturkan pada 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan sembilan kabupaten meresmikan Program Sentra Layanan Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Terintegrasi.
Wagub menuturkan layanan ini sebagai upaya perbaikan tata kelola layanan pengiriman TKI di provinsi ini mulai dari pelayanan administrasi hingga pengiriman ke negara tujuan.
"Oleh karena itu, tadi kami dari pemprov mendorong agar daerah lain siap melaksanakan komitmen ini," kata dia.
Kesembilan daerah yang melakukan komitmen program Sentra Layanan Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Terintegrasi ialah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakrta, Kabupaten Cianjur, Sukabumi, dan Kabupaten Bandung.
"Kami berharap atau metargetkan sebenarnya tahun ini sudah bisa berjalan semua. Tapi kelihatannya belum bisa. Sementara TKI perlu perlindungan. Pelayanan juga harus cepat. Makanya tadi dievaluasi," katanya.
Menurut dia, alasan daerah yang belum siap menjalankan komitmen tersebut beragam seperti belum memiliki tempat untuk dijadikan kantor Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) ini.
"Misalnya untuk peralatannya mereka belum ada, kalau proposalnya silakan ajukan ke kami jauh-jauh hari jangan mepet," kata dia.
Pemprov Jawa Barat, kata dia, siap membantu daerah apabila tidak memiliki dana dalam membangun layanan ini tapi ampai saat ini tidak ada daerah yang mengajukan bantuan anggaran kepada Pemprov terkait hal ini.
"Jika perlu bantuan keuangan dari provinsi. Misalnya untuk peralatan, kalau proposalnya ada kita bantu. Ada kesempatan dari Mei 2016 untuk mengajukan. Tapi sampai sekarang tidak ada yang mengajukan," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan keberadaan LTSP TKI ini sebenarnya memudahkan proses para calon TKI yang akan bekerja di luar negeri.
"Jadi mereka tidak perlu repot mengurus proses keberangkatan. Semuanya bisa dilakukan secara langsung dan menghemat biaya," kata dia.
Contohnya di Indramayu yang sudah berjalan. Mereka menghemat biaya 40 persen untuk perizinan segala macam. Sekitar hampir Rp4 juta dari Rp10 jutaan tiap TKI nya. Ini kan menguntungkan, lanjut Deddy Mizwar.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Sekarang kita evaluasi bagaimana hasilnya dari komitmen bersama antara kabupaten yang jadi kantong penyumbang TKI terbesar di Jabar, rupaya belum berjalan secara optimal, baru satu saja yang siap," kata Deddy Mizwar di Bandung, Kamis.
Ditemui usai Rapat Evaluasi Tata Kelola Pelayanan TKI dan Pembentukan Layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, ia menuturkan pada 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan sembilan kabupaten meresmikan Program Sentra Layanan Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Terintegrasi.
Wagub menuturkan layanan ini sebagai upaya perbaikan tata kelola layanan pengiriman TKI di provinsi ini mulai dari pelayanan administrasi hingga pengiriman ke negara tujuan.
"Oleh karena itu, tadi kami dari pemprov mendorong agar daerah lain siap melaksanakan komitmen ini," kata dia.
Kesembilan daerah yang melakukan komitmen program Sentra Layanan Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Terintegrasi ialah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakrta, Kabupaten Cianjur, Sukabumi, dan Kabupaten Bandung.
"Kami berharap atau metargetkan sebenarnya tahun ini sudah bisa berjalan semua. Tapi kelihatannya belum bisa. Sementara TKI perlu perlindungan. Pelayanan juga harus cepat. Makanya tadi dievaluasi," katanya.
Menurut dia, alasan daerah yang belum siap menjalankan komitmen tersebut beragam seperti belum memiliki tempat untuk dijadikan kantor Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) ini.
"Misalnya untuk peralatannya mereka belum ada, kalau proposalnya silakan ajukan ke kami jauh-jauh hari jangan mepet," kata dia.
Pemprov Jawa Barat, kata dia, siap membantu daerah apabila tidak memiliki dana dalam membangun layanan ini tapi ampai saat ini tidak ada daerah yang mengajukan bantuan anggaran kepada Pemprov terkait hal ini.
"Jika perlu bantuan keuangan dari provinsi. Misalnya untuk peralatan, kalau proposalnya ada kita bantu. Ada kesempatan dari Mei 2016 untuk mengajukan. Tapi sampai sekarang tidak ada yang mengajukan," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan keberadaan LTSP TKI ini sebenarnya memudahkan proses para calon TKI yang akan bekerja di luar negeri.
"Jadi mereka tidak perlu repot mengurus proses keberangkatan. Semuanya bisa dilakukan secara langsung dan menghemat biaya," kata dia.
Contohnya di Indramayu yang sudah berjalan. Mereka menghemat biaya 40 persen untuk perizinan segala macam. Sekitar hampir Rp4 juta dari Rp10 jutaan tiap TKI nya. Ini kan menguntungkan, lanjut Deddy Mizwar.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017