Antarajabar.com - Pemkab Cianjur, Jawa Barat, anggarkan dana Rp7 miliar dari APBD 2017, untuk insentif K2 yang saat ini tinggal menunggu regulasi dan mekanisme pencairan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Cianjur, M Isnaeni di Cianjur, Rabu, mengatakan, pihaknya mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Cianjur dan Bagian Hukum Setda Cianjur, untuk memenuhi persyaratan pencairan serta membuat payung hukum dan mekanisme pencairan.
"Harapan kami pencairan dapat dilakukan pada triwulan kedua dengan menyiapkan payung hukum dan mekanisme yang tidak menyalahi aturan. Uangnya sudah ada dan tinggal menunggu payung hukum serta mekanismenya saja. Harapan kami sesuai dengan yang telah disepakati,"katanya.
Surat Kuasa untuk K2 di lingkungan pendidikan itu, dapat terakomodir oleh dinas yang tercatat dalam peraturan menteri terbaru. Sebagai bentuk perlindungan pada tenaga K2 untuk mendapatkan haknya, terutama yang berkaitan dalam upah dari dana BOS.
"Semoga dinas dan bagian hukum dapat mengakomodir hal tersebut, termasuk SK-nya harus selesai April karena berkaitan dengan banyak hal yang bersangkutan dengan hak tenaga K2. Pendataan bisa menggunakan NUPTK sebagai landasan," katanya.
Kepala Bidang PLS Disdikbud Cianjur, M Rochman, mengatakan, pihaknya akan bekerja optimal untuk mengejar target triwulan dua rampung langsung dilakukan pencairan uang tersebut."Peraturannya sudah ada dan dananya telah disiapkan, untuk kesejahteraan tenaga K2, namun saat ini pendistribusiannya harus hati-hati, tapi kami akan upayakan secepatnya,"kata Rochman.
Kasubbag PHD Bagian Hukum Setda Cianjur, Yuki Bahtiar menjelaskan, payung hukum menjadi kendala pelaksanaan pencairan, dimana saat ini, pihaknya akan berkonsultasi dengan pihak BPK dan dinas yang menaungi masing-masing K2, sehingga dapat melangsungkan proses penyaluran anggaran tanpa bersinggungan dengan aturan.
"Kan semuanya sudah jelas, tinggal payung hukumnya, kami upayakan secepatnya, sehingga semua dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Saat ini kami terus berkonsulatasi dengan berbagai pihak,"katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
Wakil Ketua Komisi I DPRD Cianjur, M Isnaeni di Cianjur, Rabu, mengatakan, pihaknya mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Cianjur dan Bagian Hukum Setda Cianjur, untuk memenuhi persyaratan pencairan serta membuat payung hukum dan mekanisme pencairan.
"Harapan kami pencairan dapat dilakukan pada triwulan kedua dengan menyiapkan payung hukum dan mekanisme yang tidak menyalahi aturan. Uangnya sudah ada dan tinggal menunggu payung hukum serta mekanismenya saja. Harapan kami sesuai dengan yang telah disepakati,"katanya.
Surat Kuasa untuk K2 di lingkungan pendidikan itu, dapat terakomodir oleh dinas yang tercatat dalam peraturan menteri terbaru. Sebagai bentuk perlindungan pada tenaga K2 untuk mendapatkan haknya, terutama yang berkaitan dalam upah dari dana BOS.
"Semoga dinas dan bagian hukum dapat mengakomodir hal tersebut, termasuk SK-nya harus selesai April karena berkaitan dengan banyak hal yang bersangkutan dengan hak tenaga K2. Pendataan bisa menggunakan NUPTK sebagai landasan," katanya.
Kepala Bidang PLS Disdikbud Cianjur, M Rochman, mengatakan, pihaknya akan bekerja optimal untuk mengejar target triwulan dua rampung langsung dilakukan pencairan uang tersebut."Peraturannya sudah ada dan dananya telah disiapkan, untuk kesejahteraan tenaga K2, namun saat ini pendistribusiannya harus hati-hati, tapi kami akan upayakan secepatnya,"kata Rochman.
Kasubbag PHD Bagian Hukum Setda Cianjur, Yuki Bahtiar menjelaskan, payung hukum menjadi kendala pelaksanaan pencairan, dimana saat ini, pihaknya akan berkonsultasi dengan pihak BPK dan dinas yang menaungi masing-masing K2, sehingga dapat melangsungkan proses penyaluran anggaran tanpa bersinggungan dengan aturan.
"Kan semuanya sudah jelas, tinggal payung hukumnya, kami upayakan secepatnya, sehingga semua dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Saat ini kami terus berkonsulatasi dengan berbagai pihak,"katanya.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017