Antarajabar.com - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat akan melakukan pengawasan persiapan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) di Jawa Barat.
"Seperti tahun sebelumnya turun kembali melakukan pengawasan dan pemantauan di kota/kabupaten Jawa Barat. Ada sistem yang berbeda tidak hanya ujian nasional tapi ada USBN," kata Koordinator Pemantauan dan Pelaksanaan UN-USBN Ombudsman Jabar, Noer Adhe Purnama di Bandung, Kamis.
Adhe mengatakan, Ombudsman RI Perwakilan Jabar akan meninjau langsung kesiapan sejumlah sekolah yang akan melaksanakan UNBK 2017 ini, di tingkat sekolah menengah Kejuruan negeri (SMKN), sekolah menengah atas negeri (SMAN) dan sekolah menengah atas swasta di kabupaten/kota di Jabar.
"Kami akan mengecek kesiapan, pertama dari pengadaan sarana-prasarana, sampai antisipasinya bagaimana serta memantau jika ada kendala-kendala lainnya," ucap dia.
Menurutnya, pemantauan ke sejumlah sekolah yang melaksanakan UNBK tersebut untuk mengecek kesiapan, mengingat ada beberapa sekolah di Jabar baru melaksanakan UNBK pada tahun ini.
"Kemudian siswa yang baru akan melakukan UNBK apakah sekolah sudah melakukan sosialisasi kepada siswanya atau belum, itu kami pantau. Selain itu kami mengecek kesiapan tim Proktor di sekolah," kata dia.
Ia berharap, semua sekolah yang baru akan melaksanakan UNBK terus melakukan sosialisasi, agar siswa tidak merasa canggung dalam pengisian data ke komputer.
Selain itu, ia mengimbau kepada seluruh sekolah agar tidak menggunakan alasan pelaksanaan UNBK untuk melakukan pungutan kepada siswa, seperti sumbangan untuk membeli komputer.
"Selalu kita tekankan kepada pihak sekolah target untuk mengikuti UNBK, jangan sampai target ini menjadi satu hal yang memberatkan sekolah seperti pengadaan sarana-prasarana, contoh ketika kurang komputer meminta sumbangan kepada orang tua melakukan pengadaan komputer, itu akan kami tindak," kata dia.
Ia menyebut, ada beberapa kabupaten/kota di Jabar yang menjadi fokus pengawasan seperti di Kota Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Kuningan.
"Kita terjunkan 10 orang karena keterbatasan sumber daya manusia," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Seperti tahun sebelumnya turun kembali melakukan pengawasan dan pemantauan di kota/kabupaten Jawa Barat. Ada sistem yang berbeda tidak hanya ujian nasional tapi ada USBN," kata Koordinator Pemantauan dan Pelaksanaan UN-USBN Ombudsman Jabar, Noer Adhe Purnama di Bandung, Kamis.
Adhe mengatakan, Ombudsman RI Perwakilan Jabar akan meninjau langsung kesiapan sejumlah sekolah yang akan melaksanakan UNBK 2017 ini, di tingkat sekolah menengah Kejuruan negeri (SMKN), sekolah menengah atas negeri (SMAN) dan sekolah menengah atas swasta di kabupaten/kota di Jabar.
"Kami akan mengecek kesiapan, pertama dari pengadaan sarana-prasarana, sampai antisipasinya bagaimana serta memantau jika ada kendala-kendala lainnya," ucap dia.
Menurutnya, pemantauan ke sejumlah sekolah yang melaksanakan UNBK tersebut untuk mengecek kesiapan, mengingat ada beberapa sekolah di Jabar baru melaksanakan UNBK pada tahun ini.
"Kemudian siswa yang baru akan melakukan UNBK apakah sekolah sudah melakukan sosialisasi kepada siswanya atau belum, itu kami pantau. Selain itu kami mengecek kesiapan tim Proktor di sekolah," kata dia.
Ia berharap, semua sekolah yang baru akan melaksanakan UNBK terus melakukan sosialisasi, agar siswa tidak merasa canggung dalam pengisian data ke komputer.
Selain itu, ia mengimbau kepada seluruh sekolah agar tidak menggunakan alasan pelaksanaan UNBK untuk melakukan pungutan kepada siswa, seperti sumbangan untuk membeli komputer.
"Selalu kita tekankan kepada pihak sekolah target untuk mengikuti UNBK, jangan sampai target ini menjadi satu hal yang memberatkan sekolah seperti pengadaan sarana-prasarana, contoh ketika kurang komputer meminta sumbangan kepada orang tua melakukan pengadaan komputer, itu akan kami tindak," kata dia.
Ia menyebut, ada beberapa kabupaten/kota di Jabar yang menjadi fokus pengawasan seperti di Kota Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Kuningan.
"Kita terjunkan 10 orang karena keterbatasan sumber daya manusia," kata dia.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017