Antarajabar.com - Puluhan sekolah SMA/SMK di Cianjur, Jabar, tandatangani kesepakatan bersama "Cianjur anti tawuran", dimana dalam kesepakatan tersebut jika siswa terlibat tawuran akan dikeluarkan dari sekolahnya dan tidak diterima disekolah manapun di wilayah tersebut.
Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman di Cianjur, Selasa, mengatakan, kesepakatan Cianjur anti tawuran yang ditandatangani perwakilan dari 30 sekolah yang dinilai kerap terlibat tawuran. Dimana sebelumnya mereka diambil sumpah mewakili teman-teman satu sekolah, untuk menolak aksi tawuran.
"Ini tindaklanjut dari pembinaan dan sosialisasi Cianjur Anti Tawuran di SMK AMS beberapa waktu lalu. Saat ini, puluhan sekolah SMA dan SMK yang ada sepakat untuk menghentikan dan tidak terlibat tawuran karena selain sanksi hukum mereka tidak akan diterima disekolah manapun," katanya.
Dia menuturkan, siswa yang terkena sanksi dikeluarkan dari sekolah dan tidak diterima di sekolah manapun di Cianjur, sebagai bentuk
sanksi tegas dan evek jera agar siswa tidak mau menerima ajakan untuk melakukan tawuran.
"Lebih baik mengeluarkan satu orang daripada lebih banyak korban yang jatuh. Kalau sampai dikeluarkan, mereka tidak akan diterima disekolah manapun, kecuali mencari sekolah di luar kota. Tidak hanya pelaku kekerasan saat tawuran, tapi yang ikut serta sama akan diberi sanksi serupa," katanya.
Namun, tambah dia, siswa yang diketahui hanya ikut-ikutan atau disuruh oleh seniornya akan menjalani rehabilitasi sosial selama satu sampai dua tahun."Pemutusan rantai tawuran pun akan dilakukan agar tidak berkepanjangan, selama ini ada senioritas, mereka ikut karena dipaksa atau disuruh seniornya. Pihak sekolah didorong untuk kooperatif agar pencegahan tawuran bisa maksimal," katanya.
Kepala SMK AMS, Deni Koswara, mengatakan, tidak hanya pihak sekolah, lingkungan dan keluarga harus ikut serta membimbing anaknya karena pendidikan di sekolah hanya beberapa jam, sedangkan waktu bersama keluarga dan lingkungan lebih panjang.
"Ini harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya sekolah, lingkungan, tokoh, ulama dan orangtua harus ikut serta dalam melakukan pengawasan dan bimbingan. Harapan kami ini, tidak hanya formalitas dan tugas guru serta aparat, tapi semua pihak," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman di Cianjur, Selasa, mengatakan, kesepakatan Cianjur anti tawuran yang ditandatangani perwakilan dari 30 sekolah yang dinilai kerap terlibat tawuran. Dimana sebelumnya mereka diambil sumpah mewakili teman-teman satu sekolah, untuk menolak aksi tawuran.
"Ini tindaklanjut dari pembinaan dan sosialisasi Cianjur Anti Tawuran di SMK AMS beberapa waktu lalu. Saat ini, puluhan sekolah SMA dan SMK yang ada sepakat untuk menghentikan dan tidak terlibat tawuran karena selain sanksi hukum mereka tidak akan diterima disekolah manapun," katanya.
Dia menuturkan, siswa yang terkena sanksi dikeluarkan dari sekolah dan tidak diterima di sekolah manapun di Cianjur, sebagai bentuk
sanksi tegas dan evek jera agar siswa tidak mau menerima ajakan untuk melakukan tawuran.
"Lebih baik mengeluarkan satu orang daripada lebih banyak korban yang jatuh. Kalau sampai dikeluarkan, mereka tidak akan diterima disekolah manapun, kecuali mencari sekolah di luar kota. Tidak hanya pelaku kekerasan saat tawuran, tapi yang ikut serta sama akan diberi sanksi serupa," katanya.
Namun, tambah dia, siswa yang diketahui hanya ikut-ikutan atau disuruh oleh seniornya akan menjalani rehabilitasi sosial selama satu sampai dua tahun."Pemutusan rantai tawuran pun akan dilakukan agar tidak berkepanjangan, selama ini ada senioritas, mereka ikut karena dipaksa atau disuruh seniornya. Pihak sekolah didorong untuk kooperatif agar pencegahan tawuran bisa maksimal," katanya.
Kepala SMK AMS, Deni Koswara, mengatakan, tidak hanya pihak sekolah, lingkungan dan keluarga harus ikut serta membimbing anaknya karena pendidikan di sekolah hanya beberapa jam, sedangkan waktu bersama keluarga dan lingkungan lebih panjang.
"Ini harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya sekolah, lingkungan, tokoh, ulama dan orangtua harus ikut serta dalam melakukan pengawasan dan bimbingan. Harapan kami ini, tidak hanya formalitas dan tugas guru serta aparat, tapi semua pihak," katanya.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017