Antarajabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat menyatakan bangga karena Pemprov Jabar menjadi percontohan tata kelola pemerintahan yang akuntabel setelah mendapatkan predikat A dalam evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
"Tentunya kami bangga, Jabar bisa ditunjuk oleh Kemenpan Reformasi Birokrasi menjadi contoh bagi provinsi lain berkat prestasinya yang meraih predikat 'A' hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahannya," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari di Bandung, Kamis.
Ineu berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk senantiasa menjaga laporan akuntabilitasnya sehingga tercipta pelayanan publik yang maksimal dan bersih dari segala pungli.
"Selamat dan kami mengapresiasi atas diraihnya predikat 'A' dari Kemenpan RB untuk laporan akuntabilitas pemerintahan," kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Pemprov Jawa Barat tersebut, lanjut dia, juga bisa menjadi semacam semangat bagi ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menuturkan Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi percontohan terkait teta kelola pemerintahan yang akuntabel karena keduanya mendapatkan predikat A hasil evaluasi akuntabilitas kinerja insta pemerintahannya.
"Sekarang sudah dijadikan role model (Kota Bandung dan Banyuwangi sudah. Karena ada dua kota kabupaten ini dapat nilai A. Kemudian Provinsi Jawa barat, Yogjakarta dan Jawa Timur itu provinsi kita jadikan role model juga karena dapat nilai A," kata Asman Abnur, usai Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah I, di Bandung, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan dengan adanya daerah yang dijadikan role model tata kelola pemerintahan akuntabel tersebut maka daerah lainnya tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri jika ingin melakukan studi banding tentang tata kelola akuntabilitas pemerintahan.
"Jadi pemerintah daerah dituntut lebih memperhatikan tatakelola pemerintahan di daerahnya masing-masing. Ini penting agar jalannya pembangunan bisa lebih dirasakan masyarakat," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Tentunya kami bangga, Jabar bisa ditunjuk oleh Kemenpan Reformasi Birokrasi menjadi contoh bagi provinsi lain berkat prestasinya yang meraih predikat 'A' hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahannya," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari di Bandung, Kamis.
Ineu berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk senantiasa menjaga laporan akuntabilitasnya sehingga tercipta pelayanan publik yang maksimal dan bersih dari segala pungli.
"Selamat dan kami mengapresiasi atas diraihnya predikat 'A' dari Kemenpan RB untuk laporan akuntabilitas pemerintahan," kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Pemprov Jawa Barat tersebut, lanjut dia, juga bisa menjadi semacam semangat bagi ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menuturkan Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi percontohan terkait teta kelola pemerintahan yang akuntabel karena keduanya mendapatkan predikat A hasil evaluasi akuntabilitas kinerja insta pemerintahannya.
"Sekarang sudah dijadikan role model (Kota Bandung dan Banyuwangi sudah. Karena ada dua kota kabupaten ini dapat nilai A. Kemudian Provinsi Jawa barat, Yogjakarta dan Jawa Timur itu provinsi kita jadikan role model juga karena dapat nilai A," kata Asman Abnur, usai Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah I, di Bandung, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan dengan adanya daerah yang dijadikan role model tata kelola pemerintahan akuntabel tersebut maka daerah lainnya tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri jika ingin melakukan studi banding tentang tata kelola akuntabilitas pemerintahan.
"Jadi pemerintah daerah dituntut lebih memperhatikan tatakelola pemerintahan di daerahnya masing-masing. Ini penting agar jalannya pembangunan bisa lebih dirasakan masyarakat," kata dia.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017