Antarajabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat berharap kebijakan alih kelola SMA/SMK negeri dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi bisa meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan menengah atas.
"Kami berharap kebijakan alih kelola SMA/SMK negeri yang per awal tahun 2017 ini bisa berdampak positif bagi angka partisipasi kasar sekolah menengah atas di Jawa Barat," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari di Bandung, Kamis.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat angka partisipasi kasar untuk Sekolah Menengah Atas di Jawa Barat saat ini hanya 67 persen (tahun 2016).
Ineu berharap dengan adanya alih kelola SMA/SMK negeri tersebut nantinya para guru SMA/SMK akan menerima tambahan perbaikan penghasilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Selama ini TPP guru itu ada yang dapat dan ada juga yang tidak. Pemprov bakal memberikan TPP terkait alih kelola ini, dan kami berharap TPP ini bisa menjadi motivasi bagi guru SMA/SMK negeri agar memberikan kinerja lebih baik lagi untuk dunia pendidikan di Jawa Barat," kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Ahmad Hadadi mengungkapkan, pasca alih kelola SMU/SMK, pihaknya saat ini tengah disibukkan melakukan pengukuhan-pengukuhan dan penguatan khususnya kepada beberapa UPTD yang baru saja dibentuk.
"Kami kemarin memperkuat pengokohan UPTD yang ada di Ciayumajakuning, kemarin juga kami sudah kumpulkan seluruh kepala sekolah untuk pengarahan dan penguatan," ujarnya.
Dengan demikian alih kelola SMU/SMK dalam beberapa bulan diharapkan bisa kokoh dan kualitas pendidikan meningkat.
Selain itu, pihaknya menargetkan Provinsi Jawa Barat siap untuk menyelenggarakn UNBK dengan sukses minimal di angka 80 persen.
"Target kami adalah sukses UNBK Jabar. Jabar siap menyelenggarakan UNBK mudah-mudahan bisa sampai 80 persen. Kami juga ingin meningkatkan APK untuk sekolah menengah yang saat ini baru di angka 67 persen dan komitmen kami di tahun 2018 APK masyarakat Jabar bisa diatas 90 persen," kata Hadadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Kami berharap kebijakan alih kelola SMA/SMK negeri yang per awal tahun 2017 ini bisa berdampak positif bagi angka partisipasi kasar sekolah menengah atas di Jawa Barat," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari di Bandung, Kamis.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat angka partisipasi kasar untuk Sekolah Menengah Atas di Jawa Barat saat ini hanya 67 persen (tahun 2016).
Ineu berharap dengan adanya alih kelola SMA/SMK negeri tersebut nantinya para guru SMA/SMK akan menerima tambahan perbaikan penghasilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Selama ini TPP guru itu ada yang dapat dan ada juga yang tidak. Pemprov bakal memberikan TPP terkait alih kelola ini, dan kami berharap TPP ini bisa menjadi motivasi bagi guru SMA/SMK negeri agar memberikan kinerja lebih baik lagi untuk dunia pendidikan di Jawa Barat," kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Ahmad Hadadi mengungkapkan, pasca alih kelola SMU/SMK, pihaknya saat ini tengah disibukkan melakukan pengukuhan-pengukuhan dan penguatan khususnya kepada beberapa UPTD yang baru saja dibentuk.
"Kami kemarin memperkuat pengokohan UPTD yang ada di Ciayumajakuning, kemarin juga kami sudah kumpulkan seluruh kepala sekolah untuk pengarahan dan penguatan," ujarnya.
Dengan demikian alih kelola SMU/SMK dalam beberapa bulan diharapkan bisa kokoh dan kualitas pendidikan meningkat.
Selain itu, pihaknya menargetkan Provinsi Jawa Barat siap untuk menyelenggarakn UNBK dengan sukses minimal di angka 80 persen.
"Target kami adalah sukses UNBK Jabar. Jabar siap menyelenggarakan UNBK mudah-mudahan bisa sampai 80 persen. Kami juga ingin meningkatkan APK untuk sekolah menengah yang saat ini baru di angka 67 persen dan komitmen kami di tahun 2018 APK masyarakat Jabar bisa diatas 90 persen," kata Hadadi.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017