Antarajabar.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara mendorong peran swasta agar lebih besar lagi dalam mengisi pembangunan di tanah air karena terbatasnya kemampuan biaya pemerintah, baik APBN maupun APBD.
"Peran serta atau kemitraan swasta sangat kuat diharapkan dana kemampuan anggaran negara hanya mampu mengungkit perekonomian sekita 12 persen saja. Padahal, kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat jauh lebih besar," kata Irfan Suryanagara, di Bandung, Minggu.
Ia menuturkan melalui kombinasi pembiayaan dari negara dan swasta maka dirinya optimistis pembangunan akan cepat terlaksana. "Salah satunya menyangkut pembangunan infrastruktur di mana dana swasta sangat diperlukan," katanya.
Politisi dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat ini menuturkan untuk mempercepat pembangunan pun diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pusat.
Ia mengatakan lobi-lobi politik di antara keduanya harus dilakukan agar daerah mendapat bantuan dana yang besar dari pusat.
"Sehingga untuk mendapatkannya, harus ada lobi-lobi politik di tingkat DPR RI hingga DPRD tingkat provinsi. Kalau tidak dilobi, tak akan jadi," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat masih belum berjalan optimal bahkan sejumlah proyek memerlukan waktu hingga puluhan tahun untuk menuntaskannya.
"Padahal seharusnya proyek infrastruktur ini bisa tuntas dalam waktu beberapa tahun saja. Waduk Jatigede perlu 50 tahun. Tol Cisumdawu, belum selesai," katanya.
Wagub Jabar menuturkan pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) masih belum tuntas sejak 25 tahun lalu direncanakan. "Sekarang pembebasan lahan sesi pertama sudah 95 persen kontruksinya baru 14,5 persen," katanya.
Selain itu, lanjutnya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka masih belum rampung hingga saat ini.
Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah pusat lebih serius dalam membantu pembangunan infrastruktur di Provinsi Jabar.
"Provinsi Jawa Barat ini penduduknya terbanyak. Tapi kenapa tak punya pelabuhan dan bandara berkelas internasional. Padahal investasi manufaktur 60 persennya ada di Jabar. Migrasi penduduk ke Jabar juga sangat tinggi," katanya.
Ia juga meminta unsur pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar lebih aktif dalam mengawal proyek infrastruktur ke pemerintah pusat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Peran serta atau kemitraan swasta sangat kuat diharapkan dana kemampuan anggaran negara hanya mampu mengungkit perekonomian sekita 12 persen saja. Padahal, kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat jauh lebih besar," kata Irfan Suryanagara, di Bandung, Minggu.
Ia menuturkan melalui kombinasi pembiayaan dari negara dan swasta maka dirinya optimistis pembangunan akan cepat terlaksana. "Salah satunya menyangkut pembangunan infrastruktur di mana dana swasta sangat diperlukan," katanya.
Politisi dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat ini menuturkan untuk mempercepat pembangunan pun diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pusat.
Ia mengatakan lobi-lobi politik di antara keduanya harus dilakukan agar daerah mendapat bantuan dana yang besar dari pusat.
"Sehingga untuk mendapatkannya, harus ada lobi-lobi politik di tingkat DPR RI hingga DPRD tingkat provinsi. Kalau tidak dilobi, tak akan jadi," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat masih belum berjalan optimal bahkan sejumlah proyek memerlukan waktu hingga puluhan tahun untuk menuntaskannya.
"Padahal seharusnya proyek infrastruktur ini bisa tuntas dalam waktu beberapa tahun saja. Waduk Jatigede perlu 50 tahun. Tol Cisumdawu, belum selesai," katanya.
Wagub Jabar menuturkan pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) masih belum tuntas sejak 25 tahun lalu direncanakan. "Sekarang pembebasan lahan sesi pertama sudah 95 persen kontruksinya baru 14,5 persen," katanya.
Selain itu, lanjutnya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka masih belum rampung hingga saat ini.
Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah pusat lebih serius dalam membantu pembangunan infrastruktur di Provinsi Jabar.
"Provinsi Jawa Barat ini penduduknya terbanyak. Tapi kenapa tak punya pelabuhan dan bandara berkelas internasional. Padahal investasi manufaktur 60 persennya ada di Jabar. Migrasi penduduk ke Jabar juga sangat tinggi," katanya.
Ia juga meminta unsur pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar lebih aktif dalam mengawal proyek infrastruktur ke pemerintah pusat.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016