Antarajabar.com - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jabar, Kantor Cabang Pelayanan Cianjur, mencatat ratusan ribu unit kendaraan di wilayah tersebut belum membayar pajak, 1237 diantaranya merupakan kendaraan milik Pemkab Cianjur alias kendaraan dinas.
"Jumlah total kendaraan menunggak pajak di Cianjur masih sangat banyak, tahun 2016, sebanyak 120.000 kendaraan belum membayar pajak, sedangkan ribuan diantaranya merupakan kendaraan dinas," kata Kepala Cabang Pembantu Dispenda Jabar wilayah Cianjur, Hany Dahliani Dahuli, pada wartawan Selasa.
Dia menuturkan, saat ini pihaknya sedang menjalankan program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan denda pajak, namun masih banyaknya wajib pajak (WP) yang belum membayar pajak kendaraan karena sosialisasi belum merata hingga ke pelosok, dimana pembebasan denda berlaku sejak 17 Oktober hingga 24 Desember.
Pihaknya menyayangkan masih banyaknya aparatur negara yang belum membayar pajak kendaraan dinas yang dipakainya meskipun telah diberikan keringanan tidak mebayar denda. Pihaknya berharap pembebasan bea balik nama dan bebas denda harus menjadi momen untuk Pemkab Cianjur.
"Masih banyak kendaraan plat merah belum membayar pajak terbukti dengan diamankannya sebuah sepeda motor berplat merah dalam operasi gabungan pada triwulan ketiga yang digelar Dispenda, bersama Satlantas Polres Cianjur, Dishub dan Subdenpom," katanya.
Dia menjelaskan, STNK sepeda motor bernopol F 6165 yang merupakan aset Desa Limbangansari, belum membayar pajak sejak yahun 2012 dan belum didaftarkan ulang hingga saat ini.
"Sesuai dengan Undang-undang nomor 22/2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan pasal 70 dijelaskan STNK berlaku selama lima tahun," katanya.
Sementara Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kantor Cabang Pelayanan Cianjur, Ahmad Solihat, mengatakan kalau kendaraan dinas tidak didaftar ulang secara otomatis STNKnya sudah tidak berlaku.
Sehingga pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, terkait pajak kendaraan plat merah yang belum dibayarkan itu. Bahkan untuk pajak, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OpD) telah dianggarkan untuk membayar pajak kendaraan yang ada di tangan OPD.
"Kami tidak tahu apa alasan dinas belum membayarkan pajak kendaraan milik pemerintah itu karena hingga saat ini jumlah kendaraan dinas yang belum membayar pajak mencapai ribuan dan didominasi kendaraan jenis roda dua," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Jumlah total kendaraan menunggak pajak di Cianjur masih sangat banyak, tahun 2016, sebanyak 120.000 kendaraan belum membayar pajak, sedangkan ribuan diantaranya merupakan kendaraan dinas," kata Kepala Cabang Pembantu Dispenda Jabar wilayah Cianjur, Hany Dahliani Dahuli, pada wartawan Selasa.
Dia menuturkan, saat ini pihaknya sedang menjalankan program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan denda pajak, namun masih banyaknya wajib pajak (WP) yang belum membayar pajak kendaraan karena sosialisasi belum merata hingga ke pelosok, dimana pembebasan denda berlaku sejak 17 Oktober hingga 24 Desember.
Pihaknya menyayangkan masih banyaknya aparatur negara yang belum membayar pajak kendaraan dinas yang dipakainya meskipun telah diberikan keringanan tidak mebayar denda. Pihaknya berharap pembebasan bea balik nama dan bebas denda harus menjadi momen untuk Pemkab Cianjur.
"Masih banyak kendaraan plat merah belum membayar pajak terbukti dengan diamankannya sebuah sepeda motor berplat merah dalam operasi gabungan pada triwulan ketiga yang digelar Dispenda, bersama Satlantas Polres Cianjur, Dishub dan Subdenpom," katanya.
Dia menjelaskan, STNK sepeda motor bernopol F 6165 yang merupakan aset Desa Limbangansari, belum membayar pajak sejak yahun 2012 dan belum didaftarkan ulang hingga saat ini.
"Sesuai dengan Undang-undang nomor 22/2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan pasal 70 dijelaskan STNK berlaku selama lima tahun," katanya.
Sementara Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kantor Cabang Pelayanan Cianjur, Ahmad Solihat, mengatakan kalau kendaraan dinas tidak didaftar ulang secara otomatis STNKnya sudah tidak berlaku.
Sehingga pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, terkait pajak kendaraan plat merah yang belum dibayarkan itu. Bahkan untuk pajak, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OpD) telah dianggarkan untuk membayar pajak kendaraan yang ada di tangan OPD.
"Kami tidak tahu apa alasan dinas belum membayarkan pajak kendaraan milik pemerintah itu karena hingga saat ini jumlah kendaraan dinas yang belum membayar pajak mencapai ribuan dan didominasi kendaraan jenis roda dua," katanya.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016