Antarajabar.com - Pusat Data dan Analisa Pembangunan (Pusdalisbang) Pemerintah Provinsi Jawa Barat menemukan sejumlah kejanggalan data kemiskinan di wilayahnya.
Kepala Pusdalisbang Jawa Barat Agus Ismail saat rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Kantor Bappeda Jawa Barat, Bandung, Rabu mengatakan, kejanggalan itu antara lain sekitar 1.700 kepala keluarga dengan latar belakang pekerjaan sebagai anggota polisi/TNI, PNS sampai legislator masuk kategori miskin.
"Data kemiskinan tersebut diperoleh dari pemerintah pusat melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Setelah kami mendalami data TNP2K, kami menemukan keunikan yakni dari empat juta warga miskin, ada 48 KK lulusan S2 dan S3, kemudian 1.700 KK status pekerjaan sebagai PNS, anggota polisi/TNI, anggota DPRD masuk kategori miskin," katanya.
Ia mengaku tidak mengetahui kebenaran di lapangan apakah data 1.700 KK itu salah dalam pengisian data atau memang benar tergolong sebagai warga miskin sehingga diperlukan verifikasi ulang.
"Jadi kami bukan meragukan data yang ada tapi ingin lihat kebenarannya," kata dia.
Menurut dia, verifikasi ulang ini penting untuk mengetahui jumlah pasti warga miskin di Jawa Barat. Karena data tersebut akan menentukan rencana program penanggulangan kemiskinan pada 2017 di Jawa Barat.
"Nanti itu akan kami laporkan data yang ada dan akan kita sampaikan ke TNP2K untuk mengoreksi. Karena kami tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi," kata dia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, pemutakhiran data kemiskinan mutlak dilakukan dan jangan sampai anggaran untuk pengentasan kemiskinan ini terbuang percuma karena tidak akuratnya data.
"Sehingga jangan sampai menambah anggaran untuk pengentasan kemiskinan, tapi tidak signifikan kemiskinan berkurang. Perlu mengenali di tempat mana kemiskinan terjadi sehingga anggaran diarahkan secara tepat dan rumah tangga sasaran yang tepat," kata dia.
Menurut dia untuk merencanakan program pengentasan kemiskinan perlu ditopang dengan data yang tepat. "Jangan sampai dari 2011, itu saja datanya. Sementara ada yang baru jatuh miskin ada yang keluar dari kemiskinan, tidak terdata," kata dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
Kepala Pusdalisbang Jawa Barat Agus Ismail saat rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Kantor Bappeda Jawa Barat, Bandung, Rabu mengatakan, kejanggalan itu antara lain sekitar 1.700 kepala keluarga dengan latar belakang pekerjaan sebagai anggota polisi/TNI, PNS sampai legislator masuk kategori miskin.
"Data kemiskinan tersebut diperoleh dari pemerintah pusat melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Setelah kami mendalami data TNP2K, kami menemukan keunikan yakni dari empat juta warga miskin, ada 48 KK lulusan S2 dan S3, kemudian 1.700 KK status pekerjaan sebagai PNS, anggota polisi/TNI, anggota DPRD masuk kategori miskin," katanya.
Ia mengaku tidak mengetahui kebenaran di lapangan apakah data 1.700 KK itu salah dalam pengisian data atau memang benar tergolong sebagai warga miskin sehingga diperlukan verifikasi ulang.
"Jadi kami bukan meragukan data yang ada tapi ingin lihat kebenarannya," kata dia.
Menurut dia, verifikasi ulang ini penting untuk mengetahui jumlah pasti warga miskin di Jawa Barat. Karena data tersebut akan menentukan rencana program penanggulangan kemiskinan pada 2017 di Jawa Barat.
"Nanti itu akan kami laporkan data yang ada dan akan kita sampaikan ke TNP2K untuk mengoreksi. Karena kami tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi," kata dia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, pemutakhiran data kemiskinan mutlak dilakukan dan jangan sampai anggaran untuk pengentasan kemiskinan ini terbuang percuma karena tidak akuratnya data.
"Sehingga jangan sampai menambah anggaran untuk pengentasan kemiskinan, tapi tidak signifikan kemiskinan berkurang. Perlu mengenali di tempat mana kemiskinan terjadi sehingga anggaran diarahkan secara tepat dan rumah tangga sasaran yang tepat," kata dia.
Menurut dia untuk merencanakan program pengentasan kemiskinan perlu ditopang dengan data yang tepat. "Jangan sampai dari 2011, itu saja datanya. Sementara ada yang baru jatuh miskin ada yang keluar dari kemiskinan, tidak terdata," kata dia. (*)
Editor : Isyati Putri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016