Antarajabar.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menuturkan seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat harus memiliki badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) sebagai bentuk kesiagaan dan kewaspadaan terhadap bencana alam.
"Terkait masih ada lima daerah yang belum punya BPBD. Saya menilai itu harus segera dibentuk dan harus siap sedia terhadap kondisi rawan bencana di musim hujan ini," kata Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari di Bandung, Rabu.
Ia mengatakan dengan situasi dan kondisi cuaca ekstrim beberapa hari ini ini yang terjadi di wilayah Jawa Barat maka pihaknya mengimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk waspada dan tanggap terhadap kondisi tersebut.
"Perlu ada kewaspadaan dari pemda dan masyarakat, utamanya yang berada di daerah rawan bencana alam seperti banjir dan longsor," kata politisi perempuan dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat ini.
Kewaspadaan terhadap bencana alam ini, menurut Ineu, sangat diperlukan karena dampak yang disebabkan oleh bencana alam sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan.
"Contoh, Jembatan Putrapinggan dan Blok Kopo di Kota Banjar yang ambles kemarin sangat dirasakan oleh warga sekitar. Akses transportasi menjadi sulit untuk dijangkau dan pergerakan orang atau barang pun menjadi terhambat," ujar dia.
Ia juga meminta kepada pemda yang wilayahnya masuk zona rawan bencana alam agar lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap siaga dan waspada bencana, terlebih memasuki November 2016 yang diprediksi menjadi puncak musim hujan di Provinsi Jawa Barat.
"Khusus daerah yang rawan bencana, sosialisasi oleh pemda sangat penting karena kita khawatir malah masyarakat tidak tahu kalau mereka tinggal atau menempati kawasan rawan bencana. Ini akan sangat bahaya sekali," kata Ineu.
Sementara itu Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kasbani menuturkan Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang berpotensi tinggi mengalami bencana longsor dan itu tidak hanya di satu titik namun hampir seluruh wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami pergerakan tanah.
Ia menuturkan ada 22 kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki kerawanan tinggi terjadinya longsor yakni Kota Bandung, Cimahi, Banjar, dan Depok, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Indramayu. Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, serta Tasikmalaya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Terkait masih ada lima daerah yang belum punya BPBD. Saya menilai itu harus segera dibentuk dan harus siap sedia terhadap kondisi rawan bencana di musim hujan ini," kata Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari di Bandung, Rabu.
Ia mengatakan dengan situasi dan kondisi cuaca ekstrim beberapa hari ini ini yang terjadi di wilayah Jawa Barat maka pihaknya mengimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk waspada dan tanggap terhadap kondisi tersebut.
"Perlu ada kewaspadaan dari pemda dan masyarakat, utamanya yang berada di daerah rawan bencana alam seperti banjir dan longsor," kata politisi perempuan dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat ini.
Kewaspadaan terhadap bencana alam ini, menurut Ineu, sangat diperlukan karena dampak yang disebabkan oleh bencana alam sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan.
"Contoh, Jembatan Putrapinggan dan Blok Kopo di Kota Banjar yang ambles kemarin sangat dirasakan oleh warga sekitar. Akses transportasi menjadi sulit untuk dijangkau dan pergerakan orang atau barang pun menjadi terhambat," ujar dia.
Ia juga meminta kepada pemda yang wilayahnya masuk zona rawan bencana alam agar lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap siaga dan waspada bencana, terlebih memasuki November 2016 yang diprediksi menjadi puncak musim hujan di Provinsi Jawa Barat.
"Khusus daerah yang rawan bencana, sosialisasi oleh pemda sangat penting karena kita khawatir malah masyarakat tidak tahu kalau mereka tinggal atau menempati kawasan rawan bencana. Ini akan sangat bahaya sekali," kata Ineu.
Sementara itu Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kasbani menuturkan Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang berpotensi tinggi mengalami bencana longsor dan itu tidak hanya di satu titik namun hampir seluruh wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami pergerakan tanah.
Ia menuturkan ada 22 kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki kerawanan tinggi terjadinya longsor yakni Kota Bandung, Cimahi, Banjar, dan Depok, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Indramayu. Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, serta Tasikmalaya.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016