Antarajabar.com - Dinas Kependudukan dan CatatanSipil (Disdukcapil) Cianjur, Jabar, melakukan percepatan pelayanan dengan mendatangi sejumlah tempat seperti rumah sakit, panti jompo dan panti asuhan, untuk mengejar pembuatan KTP dan Akta Kelahiran.
Kepala Disdukcapil Cianjur, Moch Ginanjar di Cianjur, Senin, mengatakan, percepatan pelayanan dan pembuatan administrasi kependudukan menjadi salah satu program 100 hari kerja bupati, sebelumnya upaya jemput bola dilakukan dengan mobil keliling dan saat ini pihaknya mendatangi rumah sakit serta panti.
"Sejak minggu lalu, kami turunkan staf ke sejumlah tempat untuk mengejar target percepatan perekaman dan pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran, kami melayani mereka yang tidak bisa membuat KTP langsung karena sedang menjalani perawatan, sedangkan untuk BPJS harus memiliki kartu identitas," katanya.
Pihaknya mencatat dari 1,6 juta penduduk wajib KTP, saat ini hanya tersisa sekitar 200 ribu warga yang belum melakukan pendaftaran, sehingga target tersebut harus diselesaikan bulan depan."Kemungkinan tidak seluruhnya hingga ratusan ribu karena kami akan melakukan validasi data terlebih dahulu," katanya.
Sedangkan untuk meningkatkan pencapaian pembuatan Akta Kelahiran, terutama warga yang tinggak di panti asuhan akan diprioritaskan karena selama ini mereka kerap mengalami kesulitan sehingga mayoritas tidak memiliki akta.
Selama ini tutur dia, warga panti terkendala sosialisasi dan kartu keluarga, namun saat ini dapat diatasi dengan atas nama dari pengurus panti, sehingga pembuatan akta dapat dioptimalkan.
Namun pengadaan akta untuk anak panti masih terkendala data karena pihaknya belum memiliki data valid jumlah anak yatim piatu, untuk melakukan hal tersebut pihaknya akan berkordinasi dengan Dinsosnakertrans Cianjur, dalam mevalidasi data tersebut.
"Pihak panti juga harus secara intens melaporkan data anak yatimnya agar dapat kami buatkan aktanya. Data yang kami miliki warga berumur 0 sampai 18tahun yang belum memiliki akta mencapai 668 ribu. Baru 67 persen yang membuat akta, sedangkan akhir tahun pencapaiannya harus berada diangka 77 persen," katanya.
Sementara untuk menunjang target tersebut, Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, akan mendesak kemendagri untuk memberikan blanko sesuai kebutuhan di daerah karena ketersediaan yang minim akan membuat pelayanan di daerah terkendala.
"Jangan jadikan masalah di pusat menjadi kendala di kami, kalau memang tidak sanggup memenuhi silahkan urus sendiri. Kami akan meminta mendagri untuk segera memberikan tambahan blangko sesuai kebutuhan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
Kepala Disdukcapil Cianjur, Moch Ginanjar di Cianjur, Senin, mengatakan, percepatan pelayanan dan pembuatan administrasi kependudukan menjadi salah satu program 100 hari kerja bupati, sebelumnya upaya jemput bola dilakukan dengan mobil keliling dan saat ini pihaknya mendatangi rumah sakit serta panti.
"Sejak minggu lalu, kami turunkan staf ke sejumlah tempat untuk mengejar target percepatan perekaman dan pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran, kami melayani mereka yang tidak bisa membuat KTP langsung karena sedang menjalani perawatan, sedangkan untuk BPJS harus memiliki kartu identitas," katanya.
Pihaknya mencatat dari 1,6 juta penduduk wajib KTP, saat ini hanya tersisa sekitar 200 ribu warga yang belum melakukan pendaftaran, sehingga target tersebut harus diselesaikan bulan depan."Kemungkinan tidak seluruhnya hingga ratusan ribu karena kami akan melakukan validasi data terlebih dahulu," katanya.
Sedangkan untuk meningkatkan pencapaian pembuatan Akta Kelahiran, terutama warga yang tinggak di panti asuhan akan diprioritaskan karena selama ini mereka kerap mengalami kesulitan sehingga mayoritas tidak memiliki akta.
Selama ini tutur dia, warga panti terkendala sosialisasi dan kartu keluarga, namun saat ini dapat diatasi dengan atas nama dari pengurus panti, sehingga pembuatan akta dapat dioptimalkan.
Namun pengadaan akta untuk anak panti masih terkendala data karena pihaknya belum memiliki data valid jumlah anak yatim piatu, untuk melakukan hal tersebut pihaknya akan berkordinasi dengan Dinsosnakertrans Cianjur, dalam mevalidasi data tersebut.
"Pihak panti juga harus secara intens melaporkan data anak yatimnya agar dapat kami buatkan aktanya. Data yang kami miliki warga berumur 0 sampai 18tahun yang belum memiliki akta mencapai 668 ribu. Baru 67 persen yang membuat akta, sedangkan akhir tahun pencapaiannya harus berada diangka 77 persen," katanya.
Sementara untuk menunjang target tersebut, Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, akan mendesak kemendagri untuk memberikan blanko sesuai kebutuhan di daerah karena ketersediaan yang minim akan membuat pelayanan di daerah terkendala.
"Jangan jadikan masalah di pusat menjadi kendala di kami, kalau memang tidak sanggup memenuhi silahkan urus sendiri. Kami akan meminta mendagri untuk segera memberikan tambahan blangko sesuai kebutuhan," katanya.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016