Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun strategi untuk kelanjutan program Citarum Harum yang anggarannya terancam dihapus seiring kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman di Bandung, Jumat, mengungkapkan bahwa dalam simulasi yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) beberapa waktu lalu, anggaran program untuk perbaikan kualitas Sungai Citarum yang sempat menduduki sebagai yang paling tercemar di dunia akan dihapus.
Baca juga: CARP berharap laboratorium hidup Citarum bisa diaplikasikan sepanjang DAS
"Kemarin itu (sebelum efisiensi) kalau tidak salah Rp129 miliar, dan sekarang angkanya disimulasikan kemarin nol, itu diefisiensi, tidak ada sama sekali. Hal ini pun sudah saya sampaikan ke Pj gubernur dan gubernur terpilih. Saat ini sedang dibahas strategi dan langkah-langkah yang diambil jika diefisiensi," kata Herman.
Herman menyebutkan bahwa dirinya telah melaporkan hal ini ke para pejabat terkait termasuk Kementerian PU untuk berkomunikasi agar tidak dilakukan pemangkasan secara keseluruhan mengingat program yang dijalankan sejak 2018 ini ditargetkan rampung pada 2025, namun masih banyak PR yang harus diselesaikan.
"Kami harapkan jangan sampai diefisiensikan semuanya, karena faktanya di lapangan kita masih membutuhkan atensi. Kami sudah lapor ke pak Gubernur dan sudah komunikasi dengan kementerian kami mohon agar kalaupun diefisiensi jangan sampai hilang semuanya dan mudah-mudahan dipertimbangkan, kami masih menunggu," ujarnya.
Terkait dengan strategi yang akan dilakukan, Herman mengatakan hal ini dibahas bersama Satgas Citarum Harum baik BBWS Citarum, unsur TNI pada tiap sektor, tim ahli, penggiat lingkungan, hingga OPD, agar setidaknya bisa meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA) di Citarum.
Saat ini, IKA Citarum berada pada posisi 51, sementara target pada 2025 mencapai angka 60 yang terkategori cemar ringan.
"Tentu ini harus ada effort, harus ada upaya-upaya yang serius di berbagai hal termasuk pengelolaan sampah, limbah dan lain sebagainya. Indeks kualitas airnya hari ini kan di kisaran 51 ya, dan target kami di 2025 ini bisa menembus 60, sehingga disiapkan strateginya," ucapnya.
Jika pun harus dirfisiensi, Herman mengatakan, Pemprov Jabar bersama Satgas akan menjalankan beberapa program Citarum Harum lewat pembiayaan APBD meski disebutnya tidak akan sama kondisinya seperti sebelumnya.
"Yang jelas Pemda Provinsi Jawa Barat harus antisipasi, harus mitigatif, makanya untuk urusan-urusan sumber daya air ya, kami sudah mulai membicarakan agar kita laksanakan secara mandiri, tapi kerjasama dengan BBWS, misalnya normalisasi sungai, sarana persaraan dari BBWS nanti untuk belanja BBM dan lain sebagainya kita backup dari APBD," ujarnya
"Tentu harus ada perubahan strategi, berarti kemandirian provinsi, kabupaten kota, dan kerja sama pentahelix ini harus ditingkatkan. Jadi jangan sampai efisiensi kemudian kita jadi mati langkah," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Mochamad Dian Al Ma’ruf mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan Sungai Citarum, agar target IKA di sana tahun 2025 bisa tercapai.
Terlebih, saat ini anggaran program Citarum Harum direncanakan untuk dihapus akibat efisiensi anggaran.
"Jadi sebenarnya gini, Citarum Harum itu kan bukan hanya BBWS Citarum. Citarum Harum itu program yang dilaksanakan dengan mengandung asas pentahelix. Sekarang barangkali pemerintah sedang terbatas anggaran karena ada hal lain yang lebih prioritas. Tentu masyarakat bukan berarti jadi loyo kan? Tentu masyarakat seharusnya lebih aware,” katanya.
Ia meminta masyarakat untuk peduli kepada Citarum melalui hal kecil seperti tidak membuang sampah ke Sungai. Sebab, SDM untuk pembersihan yang tersedia cukup terbatas, apalagi harus ditekan dengan efisiensi anggaran yang ada.
"Sekarang jangan buang di situ lagi. Gak ada lagi yang ngangkat gitu karena walaupun ada ya terbatas, alat ada tapi kan harus digerakkan Itu pakai BBM. Intinya pemerintah tetap ada di depan untuk kesejahteraan, masyarakatnya saja skala prioritasnya sekarang yang mungkin digeser," tutur Dian.
Diketahui, Komisi V DPR RI menyatakan pagu anggaran aktif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2025 sebesar Rp50,483 triliun setelah dilakukan efisiensi. Hal ini diumumkan dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) Komisi VI DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis, (13/2).
Berdasar perhitungan itu maka anggaran Kementerian PU bertambah hampir 50 persen jika dibandingkan dengan angka setelah dilakukan efisiensi pertama yaitu Rp29,57 triliun.
“Setelah mengalami rekonstruksi anggaran, ada penambahan kembali, efisiensinya menurun dari Rp81 triliun menjadi Rp60,469 triliun sehingga pagu baru Kementerian PU senilai Rp50,48 triliun,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Raker/RDP tersebut.
Sebelumnya, anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas hingga hampir menyentuh angka 80 persen, setelah pada tahun sebelumnya pagu anggaran Kementerian PU memiliki angka sebesar Rp110,95 triliun.
Hal ini pun menyisakan anggaran Kementerian PU 2025 saat efisiensi pertama sebesar Rp29,57 triliun saja.
"Sekarang, total pagu anggaran setelah efisiensi kedua menjadi sebesar Rp50,48 triliun," kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
Lebih lanjut Dody mengatakan pagu anggaran ini akan dimanfaatkan untuk beberapa hal utama seperti belanja pegawai, operasional perkantoran, ditjen sumber daya air, bina marga, cipta karya, prasarana dan strategis, hingga Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan.
Baca juga: Luhut berharap keberlangsungan program Citarum Harum terus dilanjutkan
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2025