Antarajabar.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, anggaran untuk program perlindungan sosial Conditional Cash Transfer (CCT) atau Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2016 mencapai Rp9,98 triliun, jumlah ini naik dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar Rp5,6 triliun.
"Bulan April ini Kemensos melakukan finalisasi tambahan Program Keluarga Harapan atau PKH sebanyak 2,5 juta penerima baru dari yang sudah ada sekarang 3,5 juta penerima," kata Khofifah Indar Parawansa, saat memberikan sambutan pada Rakor Program Pemberdayaan Sosial, di Bandung, Rabu.
Pihaknya meminta agar dinas sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar siap dan siaga mengingat besarnya jumlah dana PKH yang diberikan pada tahun ini.
Ia mengatakan dana PHK tersebut diberikan kepada keluarga yang dikategorikan sangat miskin dan pemberiannya tanpa terpengaruh faktor "accident" seperti terkait kenaikan harga BBM atau gelolak ekonomi.
"Jadi dana ini tidak tergantung 'accident' dan diberikannya per tiga bulan sekali atau dalam satu tahun empat kali pencairan," kata dia.
Pihaknya menuturkan pada tahun 2015 Kemensos berfokus pada verifikasi serta validasi data yang prosesnya dilakukan bersama dengan BPS, Tim Nasioan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk menentukan 40 persen masyarakat status ekonomi terendah yang disebut basis data induk (BDI).
"Lalu diintervensi melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) itu 25 persen, itu yang disebut basis data terpadu atau BDT. BDI-nya SK Mensosnya sudah selesai BDT-nya menunggu finalisasi dari dukcapil. Agar semua pemprov pemerintah abupaten/kota dan kementerian/ lembaga jelas referensinya. Ini loh kalau mau intervensi program fakir miskin datanya ini.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Arifin Kertasaputra menuturkan jumlah warga Jawa Barat yang masuk dalam Program Keluarga Harapan saat ini mencapai sekitar 700 ribuan.
"Sekitar 20 persen dari total jumlah nasional PKH, yakni 3,5 juta penerima. Kalau untuk yang tambahan 2,5 juta penerima kita belum tahu berapa. Dan kebanyakan yang menerimanya itu ," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Bulan April ini Kemensos melakukan finalisasi tambahan Program Keluarga Harapan atau PKH sebanyak 2,5 juta penerima baru dari yang sudah ada sekarang 3,5 juta penerima," kata Khofifah Indar Parawansa, saat memberikan sambutan pada Rakor Program Pemberdayaan Sosial, di Bandung, Rabu.
Pihaknya meminta agar dinas sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar siap dan siaga mengingat besarnya jumlah dana PKH yang diberikan pada tahun ini.
Ia mengatakan dana PHK tersebut diberikan kepada keluarga yang dikategorikan sangat miskin dan pemberiannya tanpa terpengaruh faktor "accident" seperti terkait kenaikan harga BBM atau gelolak ekonomi.
"Jadi dana ini tidak tergantung 'accident' dan diberikannya per tiga bulan sekali atau dalam satu tahun empat kali pencairan," kata dia.
Pihaknya menuturkan pada tahun 2015 Kemensos berfokus pada verifikasi serta validasi data yang prosesnya dilakukan bersama dengan BPS, Tim Nasioan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk menentukan 40 persen masyarakat status ekonomi terendah yang disebut basis data induk (BDI).
"Lalu diintervensi melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) itu 25 persen, itu yang disebut basis data terpadu atau BDT. BDI-nya SK Mensosnya sudah selesai BDT-nya menunggu finalisasi dari dukcapil. Agar semua pemprov pemerintah abupaten/kota dan kementerian/ lembaga jelas referensinya. Ini loh kalau mau intervensi program fakir miskin datanya ini.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Arifin Kertasaputra menuturkan jumlah warga Jawa Barat yang masuk dalam Program Keluarga Harapan saat ini mencapai sekitar 700 ribuan.
"Sekitar 20 persen dari total jumlah nasional PKH, yakni 3,5 juta penerima. Kalau untuk yang tambahan 2,5 juta penerima kita belum tahu berapa. Dan kebanyakan yang menerimanya itu ," kata dia.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016