Antarajabar.com - Komisi IV DPRD Jawa Barat mengimbau Pemprov Jawa Barat lebih proaktif terkait pengambilalihan pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati oleh pemerintah pusat dari pemerintah provinsi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanadi, di Bandung, Kamis, upaya ini penting agar pemprov tidak kehilangan peran dalam pengelolaan bandara itu karena Bandara Kertajati memiliki potensi yang besar terutama untuk pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut dia, dengan diambilalihnya pembangunan oleh pemerintah pusat maka pemprov terancam tidak terlibat dalam operasional BIJB Kertajati sehingga bisa kehilangan PAD.
"Sehingga pemprov harus proaktif melobby pusat agar bisa dilibatkan dalam pengelolaannya," kata Daddy.
Ia menambahkan, pengambilalihan BIJB Kertajati oleh pusat tidak berarti negatif justeru hal ini akan mempercepat pembangunan sehingga bandara tersebut bisa segera dioperasikan.
Selain itu, lanjut Daddy, diambilalihnya Kertajati oleh pusat akan meringankan APBD Pemprov sehingga bisa dialihkan untuk pembangunan lainnya.
"Jadi APBD provinsi tak lagi digerogoti, kita enggak perlu menyertakan modal ke PT BIJB," kata Daddy.
Oleh karena itu, ia meminta pemprov membatalkan penyertaan modal ke PT BIJB sebesar Rp200 miliar pada tahun ini.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan apabila pengelolaan Bandara Kertajati dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Pemprov Jabar tidak bisa terlibat apa pun di dalamnya.
Akan tetapi, kata Aher, jika pengelolaannya dilakukan BUMN, maka peluang pengelolaan masih terbuka sehingga pihaknya meminta 25 persen pembagian saham.
"Jika dikelola pusat, ya milik pusat, langsung melekat ke negara, kita tak ikut campur. Kalau pengelolaan di PT-kan, BUMN, kan kita bisa masuk di situ sebagai pemegang saham," kata dia.
Dikatakan dia permintaan ini sangat wajar mengingat pada awalnya Pemprov Jabar yang menginisiasi dan memulai pembangunan BIJB Kertajati.
"Karena ada peran pemprov di situ. Perencanaan, pembebasan lahan. Peran tersebut dibagi, maka pengelolaan pun ada pembagian," katanya.
Menurut Aher, jika dalam operasional BIJB Kertajati pemprov tidak terlibat maka pihaknya akan fokus pada pengelolaan kawasan aerocity.
"Pengelolaan ini hampir dipastikan jatuh ke tangan pemprov dan akan diserahkan ke PT BIJB Kertajati yang merupakan BUMD milik pemprov Mengokohkan aerocity dikelola (PT) BIJB). Harus tertulis, kan kemarin baru lisan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanadi, di Bandung, Kamis, upaya ini penting agar pemprov tidak kehilangan peran dalam pengelolaan bandara itu karena Bandara Kertajati memiliki potensi yang besar terutama untuk pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut dia, dengan diambilalihnya pembangunan oleh pemerintah pusat maka pemprov terancam tidak terlibat dalam operasional BIJB Kertajati sehingga bisa kehilangan PAD.
"Sehingga pemprov harus proaktif melobby pusat agar bisa dilibatkan dalam pengelolaannya," kata Daddy.
Ia menambahkan, pengambilalihan BIJB Kertajati oleh pusat tidak berarti negatif justeru hal ini akan mempercepat pembangunan sehingga bandara tersebut bisa segera dioperasikan.
Selain itu, lanjut Daddy, diambilalihnya Kertajati oleh pusat akan meringankan APBD Pemprov sehingga bisa dialihkan untuk pembangunan lainnya.
"Jadi APBD provinsi tak lagi digerogoti, kita enggak perlu menyertakan modal ke PT BIJB," kata Daddy.
Oleh karena itu, ia meminta pemprov membatalkan penyertaan modal ke PT BIJB sebesar Rp200 miliar pada tahun ini.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan apabila pengelolaan Bandara Kertajati dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Pemprov Jabar tidak bisa terlibat apa pun di dalamnya.
Akan tetapi, kata Aher, jika pengelolaannya dilakukan BUMN, maka peluang pengelolaan masih terbuka sehingga pihaknya meminta 25 persen pembagian saham.
"Jika dikelola pusat, ya milik pusat, langsung melekat ke negara, kita tak ikut campur. Kalau pengelolaan di PT-kan, BUMN, kan kita bisa masuk di situ sebagai pemegang saham," kata dia.
Dikatakan dia permintaan ini sangat wajar mengingat pada awalnya Pemprov Jabar yang menginisiasi dan memulai pembangunan BIJB Kertajati.
"Karena ada peran pemprov di situ. Perencanaan, pembebasan lahan. Peran tersebut dibagi, maka pengelolaan pun ada pembagian," katanya.
Menurut Aher, jika dalam operasional BIJB Kertajati pemprov tidak terlibat maka pihaknya akan fokus pada pengelolaan kawasan aerocity.
"Pengelolaan ini hampir dipastikan jatuh ke tangan pemprov dan akan diserahkan ke PT BIJB Kertajati yang merupakan BUMD milik pemprov Mengokohkan aerocity dikelola (PT) BIJB). Harus tertulis, kan kemarin baru lisan," katanya.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016