Pemprov Jabar merancang program untuk atasi banjir rob di Indramayu

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah merancang program jangka panjang untuk mengatasi banjir rob yang terjadi secara berulang di wilayah pesisir Eretan Indramayu.

 

“Untuk mengatasi banjir rob yang sering terjadi, kami mengupayakan normalisasi sungai, pembangunan tanggul, hingga relokasi penduduk secara bertahap,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin saat meninjau kawasan terdampak banjir rob di Indramayu, Senin.

Baca juga: Pemkab Indramayu memprioritaskan penurunan stunting hingga 4,4 persen

 

Ia mengatakan penanganan banjir tersebut membutuhkan koordinasi dan kebijakan lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah agar persoalan ini dapat diatasi dengan benar.

 

“Ini bukan pekerjaan mudah dan butuh waktu. Namun, dengan kerja bersama, kami optimistis dampak banjir rob dapat diminimalkan,” katanya.

 

Ia menjelaskan banjir rob di kawasan itu meningkat dalam beberapa hari terakhir dengan ketinggian air mencapai 50 cm.

Kondisi tersebut, menurut Bey, jauh di atas rata-rata sebelumnya, yakni ketinggian air hanya berkisar 10-20 cm dan biasanya banjir rob bisa surut dalam hitungan jam.

 

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemprov Jabar segera berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk memprioritaskan pembangunan tanggul pada tahun 2025.

 

Selain itu, kata dia, lahan seluas 1,5 hektare di Kabupaten Indramayu telah disiapkan untuk merelokasi 93 kepala keluarga (KK) yang terdampak banjir rob.

 

“Relokasi ini merupakan bagian dari program nasional pembangunan perumahan bagi keluarga nelayan. Selain tempat tinggal, mereka juga akan mendapatkan pelatihan usaha skala mikro dan UMKM,” ujarnya.

---

Di sela-sela kunjungannya, Pj Gubernur Jabar juga mendengar sejumlah aspirasi dari para nelayan di Indramayu terkait kebutuhan penambahan kuota BBM subsidi jenis solar.

 

Bey menegaskan akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk memastikan kebutuhan tersebut dapat terakomodasi.

 

“Permintaan ini wajar mengingat nelayan membutuhkan BBM untuk mendukung aktivitas mereka. Kami akan usulkan agar kuota BBM subsidi jenis solar dapat ditambah,” ucap dia.