Hasil survei Pusat Kajian Politik (Puskapol) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) melalui ajang "Muda Kawal Pilkada 2024" menyebutkan tingkat kepuasan warga atas kinerja Pemerintah Kota Depok mencapai 58 persen.
Kepuasan ini terdiri atas sangat puas tiga persen, puas sembilan persen dan cukup puas 46 persen, sedangkan tidak puas 34 persen dan sangat tidak puas delapan persen.
Peneliti Puskapol UI Muhammad Imam di Depok, Selasa menjelaskan salah satu temuan penting survei mengenai tingkat kepuasan warga Kota Depok terhadap kinerja Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono.
Berdasar sektor pembangunan yang dinilai warga memuaskan itu pada bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Sementara itu, warga tidak puas terhadap kinerja Pemerintah Kota Depok pada aspek kemacetan dan pelayanan transportasi umum, serta sektor lingkungan.
Urgensi isu pembangunan, berdasar pengelompokan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2024, yang paling disorot warga adalah soal pengangguran, sampah dan banjir, kemiskinan, transportasi, dan UMKM.
Di bahwa bidang di atas adalah soal stunting, ketahanan keluarga, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta ketahanan pangan.
Ditanya apakah survei mencari tahu arah pilihan warga Kota Depok pada Pilkada 2024?
Imam menegaskan bahwa pihaknya tidak menanyakan soal itu secara spesifik karena survei aspirasi warga ini sesungguhnya diarahkan sebagai bahan pertanyaan pada ajang townhall meeting.
"Kami tidak secara khusus mencari tahu pilihan warga Kota Depok pada pelaksanaan Pilkada tahun ini. Namun, bisa saja tergambar pada angka kepuasan atau ketidakpuasan warga terhadap kinerja pejabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota sekarang," kata Imam.
"Survei aspirasi warga Kota Depok ini melibatkan 289 responden yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Depok sebagai unit sampling primer," katanya.
Ia menjelaskan survei ini dilakukan untuk mencerminkan pendapat masyarakat yang minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah pada saat Pilkada dilaksanakan.
Data dikumpulkan melalui pengisian kuesioner terstruktur secara daring. Survei dilaksanakan pada 11 Oktober hingga 29 Oktober 2024.
Isu pertanyaan survei disesuaikan dengan sektor pembangunan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 Kota Depok.
Hasil dari survei kemudian diolah dalam focus group discussion atau FGD. Pesertanya dosen dari semua departemen di FISIP UI, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan perwakilan PWI Kota Depok.
Kegiatan yang menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok itu bagian dari serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk turut menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Depok.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Kepuasan ini terdiri atas sangat puas tiga persen, puas sembilan persen dan cukup puas 46 persen, sedangkan tidak puas 34 persen dan sangat tidak puas delapan persen.
Peneliti Puskapol UI Muhammad Imam di Depok, Selasa menjelaskan salah satu temuan penting survei mengenai tingkat kepuasan warga Kota Depok terhadap kinerja Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono.
Berdasar sektor pembangunan yang dinilai warga memuaskan itu pada bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Sementara itu, warga tidak puas terhadap kinerja Pemerintah Kota Depok pada aspek kemacetan dan pelayanan transportasi umum, serta sektor lingkungan.
Urgensi isu pembangunan, berdasar pengelompokan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2024, yang paling disorot warga adalah soal pengangguran, sampah dan banjir, kemiskinan, transportasi, dan UMKM.
Di bahwa bidang di atas adalah soal stunting, ketahanan keluarga, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta ketahanan pangan.
Ditanya apakah survei mencari tahu arah pilihan warga Kota Depok pada Pilkada 2024?
Imam menegaskan bahwa pihaknya tidak menanyakan soal itu secara spesifik karena survei aspirasi warga ini sesungguhnya diarahkan sebagai bahan pertanyaan pada ajang townhall meeting.
"Kami tidak secara khusus mencari tahu pilihan warga Kota Depok pada pelaksanaan Pilkada tahun ini. Namun, bisa saja tergambar pada angka kepuasan atau ketidakpuasan warga terhadap kinerja pejabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota sekarang," kata Imam.
"Survei aspirasi warga Kota Depok ini melibatkan 289 responden yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Depok sebagai unit sampling primer," katanya.
Ia menjelaskan survei ini dilakukan untuk mencerminkan pendapat masyarakat yang minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah pada saat Pilkada dilaksanakan.
Data dikumpulkan melalui pengisian kuesioner terstruktur secara daring. Survei dilaksanakan pada 11 Oktober hingga 29 Oktober 2024.
Isu pertanyaan survei disesuaikan dengan sektor pembangunan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 Kota Depok.
Hasil dari survei kemudian diolah dalam focus group discussion atau FGD. Pesertanya dosen dari semua departemen di FISIP UI, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan perwakilan PWI Kota Depok.
Kegiatan yang menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok itu bagian dari serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk turut menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Depok.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024