Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.
Jokowi soal Kaesang ke KPK: Semua sama di mata hukum
Presiden Joko Widodo menanggapi langkah putranya Kaesang Pangarep mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengklarifikasi sejumlah hal.
Menurut Jokowi semua warga negara sama di mata hukum, tidak terkecuali putranya itu.
Selengkapnya klik di sini.
KPK tetapkan lima tersangka korupsi pengadaan tanah di Rorotan
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Rorotan, Jakarta Utara, oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tahun 2019–2020.
Selengkapnya klik di sini.
Pansel: Seleksi capim KPK berlangsung ketat
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) Yusuf Ateh menyebut seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah berlangsung ketat.
“Berat nih kelihatannya ketat sekali, banyak yang bagus,” kata Ateh kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, setelah menyelesaikan tes wawancara terhadap 20 orang capim KPK selama dua hari (17/9-18/9).
Selengkapnya klik di sini.
Komnas HAM proses 1.227 aduan pada semester pertama tahun 2024
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memproses sebanyak 1.227 aduan dugaan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam maupun luar negeri pada semester pertama tahun 2024.
Selengkapnya klik di sini.
Bareskrim beberkan modus pencucian uang terpidana mati kasus narkotika
Badan Reserse Kriminal Polri membeberkan modus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan terpidana hukuman mati kasus narkotika HS beserta delapan rekannya.
"Kami akan kejar sampai aset-asetnya, kami akan kenakan TPPU," kata Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya klik di sini.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Hukum kemarin, Kaesang dan KPK hingga TPPU narkotika
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Jokowi soal Kaesang ke KPK: Semua sama di mata hukum
Presiden Joko Widodo menanggapi langkah putranya Kaesang Pangarep mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengklarifikasi sejumlah hal.
Menurut Jokowi semua warga negara sama di mata hukum, tidak terkecuali putranya itu.
Selengkapnya klik di sini.
KPK tetapkan lima tersangka korupsi pengadaan tanah di Rorotan
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Rorotan, Jakarta Utara, oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tahun 2019–2020.
Selengkapnya klik di sini.
Pansel: Seleksi capim KPK berlangsung ketat
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) Yusuf Ateh menyebut seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah berlangsung ketat.
“Berat nih kelihatannya ketat sekali, banyak yang bagus,” kata Ateh kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, setelah menyelesaikan tes wawancara terhadap 20 orang capim KPK selama dua hari (17/9-18/9).
Selengkapnya klik di sini.
Komnas HAM proses 1.227 aduan pada semester pertama tahun 2024
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memproses sebanyak 1.227 aduan dugaan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam maupun luar negeri pada semester pertama tahun 2024.
Selengkapnya klik di sini.
Bareskrim beberkan modus pencucian uang terpidana mati kasus narkotika
Badan Reserse Kriminal Polri membeberkan modus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan terpidana hukuman mati kasus narkotika HS beserta delapan rekannya.
"Kami akan kejar sampai aset-asetnya, kami akan kenakan TPPU," kata Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya klik di sini.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Hukum kemarin, Kaesang dan KPK hingga TPPU narkotika
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024