Anarajawabarat.com, 4/7 - DPRD Jawa Barat meminta pemerintah provinsi atau kabupaten/kota memberikan pendampingan maksimal bagi aparatur desa setelah dana desa cair.
"Selain melakukan pengawasan, pemerintah harus mendampingi aparatur desa dengan turut menyiapkan program pembangunan yang tepat. Harus turut serta mengawasi dan memberi arahan. Jangan membiarkan begitu saja," kata Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Syahrir, di Bandung, Jumat.
Sampai 30 Juni 2015 sebanyak 96,77 persen kabupaten/kota di Indonesia sudah menerima transfer dana desa tahap pertama dari pemerintah pusat.
Menurut dia, pemerintah pusat akan menerjunkan petugas khusus yang mengawasi guliran dana desa dan upaya tersebut akan lebih baik jika dibantu oleh pemerintah daerah, terutama pendampingan dalam menyusun program pembangunan desa.
Politisi Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat ini optimistis, jika hal ini dilakukan dengan baik, pembangunan di desa akan terpacu seiring masuknya dana desa tersebut.
"Otomatis desa tersebut akan mandiri. Dengan sendirinya akan menentukan program apa yang menjadi kebutuhannya," kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan aparatur desa harus mendapat pelatihan yang baik terkait penyusunan program pembangunan.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menambahkan dengan adanya dana bantuan ke desa tersebut maka diharapkan ke depannya desa akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
"Terlebih, selain dari pusat, pemprov pun mengalokasi dana desa sebesar Rp 150 juta per desa. Kita ingin membangun desa dan perkampungan kita," kata dia.
Ia menuturkan, salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut maka diharapkan sebanyak 5.321 desa yang ada di Jabar serius dalam membentuk BUMDes yang programnya akan disatukan dengan SMS center yang bekerja sama dengan operator seluler.
"Untuk desa yang sudah memiliki badan usaha, nantinya tinggal berperan dalam mencegah urbanisasi warga," kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Jawa Barat Dede Rusdia mendorong desa membentuk BUMDes berkaitan dengan upaya pemprov dalam mengembangkan berbagai bidang usaha dan potensi ekonomi yang ada di desa.
"Jadi BUMDes sudah berjalan lama dan keterkaitan dengan pembangunan desa nanti ini," kata Dede.
Menurut dia, lewat BUMDes, pihaknya mempunyai rencana untuk membangun desa melalui santri pada 2016 mendatang sehingga akan dijaring sebanyak 130 desa yang memiliki BUMDes dengan manajemen baik dan menarik.
"Sebanyak 50 desa terpilih diharapkan akan menjadi contoh dan pelopor bagi peningkatan pembangunan desa lainnya di Jabar. Saat ini, BUMDes yang aktif di Jabar baru sekitar 1000," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015
"Selain melakukan pengawasan, pemerintah harus mendampingi aparatur desa dengan turut menyiapkan program pembangunan yang tepat. Harus turut serta mengawasi dan memberi arahan. Jangan membiarkan begitu saja," kata Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Syahrir, di Bandung, Jumat.
Sampai 30 Juni 2015 sebanyak 96,77 persen kabupaten/kota di Indonesia sudah menerima transfer dana desa tahap pertama dari pemerintah pusat.
Menurut dia, pemerintah pusat akan menerjunkan petugas khusus yang mengawasi guliran dana desa dan upaya tersebut akan lebih baik jika dibantu oleh pemerintah daerah, terutama pendampingan dalam menyusun program pembangunan desa.
Politisi Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat ini optimistis, jika hal ini dilakukan dengan baik, pembangunan di desa akan terpacu seiring masuknya dana desa tersebut.
"Otomatis desa tersebut akan mandiri. Dengan sendirinya akan menentukan program apa yang menjadi kebutuhannya," kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan aparatur desa harus mendapat pelatihan yang baik terkait penyusunan program pembangunan.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menambahkan dengan adanya dana bantuan ke desa tersebut maka diharapkan ke depannya desa akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
"Terlebih, selain dari pusat, pemprov pun mengalokasi dana desa sebesar Rp 150 juta per desa. Kita ingin membangun desa dan perkampungan kita," kata dia.
Ia menuturkan, salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut maka diharapkan sebanyak 5.321 desa yang ada di Jabar serius dalam membentuk BUMDes yang programnya akan disatukan dengan SMS center yang bekerja sama dengan operator seluler.
"Untuk desa yang sudah memiliki badan usaha, nantinya tinggal berperan dalam mencegah urbanisasi warga," kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Jawa Barat Dede Rusdia mendorong desa membentuk BUMDes berkaitan dengan upaya pemprov dalam mengembangkan berbagai bidang usaha dan potensi ekonomi yang ada di desa.
"Jadi BUMDes sudah berjalan lama dan keterkaitan dengan pembangunan desa nanti ini," kata Dede.
Menurut dia, lewat BUMDes, pihaknya mempunyai rencana untuk membangun desa melalui santri pada 2016 mendatang sehingga akan dijaring sebanyak 130 desa yang memiliki BUMDes dengan manajemen baik dan menarik.
"Sebanyak 50 desa terpilih diharapkan akan menjadi contoh dan pelopor bagi peningkatan pembangunan desa lainnya di Jabar. Saat ini, BUMDes yang aktif di Jabar baru sekitar 1000," kata dia.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015