Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sebanyak 517 kepala daerah mengikuti acara pengarahan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa.
"Dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa jumlah kepala daerah saat ini, gubernur ada 38 orang, wali kota ada 98 orang, dan bupati ada 416. Total 552 orang. Hadir saat ini langsung 517 gubernur, wali kota, bupati, baik penjabat maupun yang definitif," kata Tito di Istana Negara, IKN, Selasa.
Menurut Tito, terdapat 35 kepala daerah yang berhalangan hadir, karena sakit, harus mengikuti sidang paripurna DPRD hingga tidak kebagian tiket pesawat.
"Semua gubernur sudah tiba sejak tadi malam menginap di Hotel Nusantara. Bupati dan wali kota semua menginap di Balikpapan dan tadi jam 6 dari Balikpapan," ujar Tito.
Tito mewakili seluruh kepala daerah yang hadir mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kesempatan hadir di Istana Negara IKN.
Soroti program tidak jelas
Dalam pertemuan itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti terdapat kabupaten dengan anggaran yang besar, namun memiliki program yang tidak jelas.
“Ada kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali, tetapi arah program tidak jelas,” ucap Jokowi dalam pengarahan Presiden kepada kepala daerah seluruh Indonesia yang berlangsung di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Selasa.
Jokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Jokowi berpandangan, apabila anggaran tersebut diarahkan untuk program yang lebih tepat dan berorientasi kepada kepentingan publik, bisa saja pemerintah daerah membangun fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.
“Padahal kalau itu bisa diarahkan, bisa menjadi rumah sakit, 10 saja bisa, universitas bisa,” kata Jokowi.
Oleh karena itu, Presiden memerintahkan gubernur untuk mengarahkan program-program di daerah agar bisa sejalan dengan pemerintah pusat.
Terutama, lanjut dia, agar program-program yang direncanakan dapat berdampak kepada masyarakat, serta mendorong kerja sama antardaerah.
“Sehingga, satu masalah, misalnya urusan sampah, bisa diangkat oleh 1, 2, 3 daerah, sehingga bisa lebih meringankan,” kata Jokowi.
Presiden mengingatkan bahwa gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat.
Ia meminta kepada gubernur, sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah, harus paham skala prioritas dan arahan kebijakan pemerintah pusat.
“Sehingga bisa mengawal, memonitor bupati-wali kota agar daerah bisa sejalan dan inline dengan pemerintah pusat,” ucapnya.
Terutama, lanjut dia, yang berkaitan dengan prioritas-prioritas pembangunan strategis.
“Jangan sampai pemerintah pusat ke utara, daerah ke selatan,” ujar Jokowi mengingatkan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendagri: 517 kepala daerah simak arahan Presiden di Istana Negara IKN
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa jumlah kepala daerah saat ini, gubernur ada 38 orang, wali kota ada 98 orang, dan bupati ada 416. Total 552 orang. Hadir saat ini langsung 517 gubernur, wali kota, bupati, baik penjabat maupun yang definitif," kata Tito di Istana Negara, IKN, Selasa.
Menurut Tito, terdapat 35 kepala daerah yang berhalangan hadir, karena sakit, harus mengikuti sidang paripurna DPRD hingga tidak kebagian tiket pesawat.
"Semua gubernur sudah tiba sejak tadi malam menginap di Hotel Nusantara. Bupati dan wali kota semua menginap di Balikpapan dan tadi jam 6 dari Balikpapan," ujar Tito.
Tito mewakili seluruh kepala daerah yang hadir mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kesempatan hadir di Istana Negara IKN.
Soroti program tidak jelas
Dalam pertemuan itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti terdapat kabupaten dengan anggaran yang besar, namun memiliki program yang tidak jelas.
“Ada kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali, tetapi arah program tidak jelas,” ucap Jokowi dalam pengarahan Presiden kepada kepala daerah seluruh Indonesia yang berlangsung di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Selasa.
Jokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Jokowi berpandangan, apabila anggaran tersebut diarahkan untuk program yang lebih tepat dan berorientasi kepada kepentingan publik, bisa saja pemerintah daerah membangun fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.
“Padahal kalau itu bisa diarahkan, bisa menjadi rumah sakit, 10 saja bisa, universitas bisa,” kata Jokowi.
Oleh karena itu, Presiden memerintahkan gubernur untuk mengarahkan program-program di daerah agar bisa sejalan dengan pemerintah pusat.
Terutama, lanjut dia, agar program-program yang direncanakan dapat berdampak kepada masyarakat, serta mendorong kerja sama antardaerah.
“Sehingga, satu masalah, misalnya urusan sampah, bisa diangkat oleh 1, 2, 3 daerah, sehingga bisa lebih meringankan,” kata Jokowi.
Presiden mengingatkan bahwa gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat.
Ia meminta kepada gubernur, sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah, harus paham skala prioritas dan arahan kebijakan pemerintah pusat.
“Sehingga bisa mengawal, memonitor bupati-wali kota agar daerah bisa sejalan dan inline dengan pemerintah pusat,” ucapnya.
Terutama, lanjut dia, yang berkaitan dengan prioritas-prioritas pembangunan strategis.
“Jangan sampai pemerintah pusat ke utara, daerah ke selatan,” ujar Jokowi mengingatkan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendagri: 517 kepala daerah simak arahan Presiden di Istana Negara IKN
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024