Kota Depok Jawa Barat berhasil mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kategori Pratama pada acara UHC Awards 2024, setelah berhasil mencapai UHC menembus angka 103,13 persen dari total penduduk 1.941.360 jiwa.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kota Depok Gandara Budiana di Depok Sabtu mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Depok untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh, dengan memastikan akses layanan yang mudah, cepat, dan setara.
Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma'ruf Amin.
Dia menjelaskan, dengan UHC tinggi tersebut, masyarakat Kota Depok yang sedang menjalani rawat inap di ruang perawatan kelas 3 Rumah Sakit cukup dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) maka akan mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan.
Selanjutnya, bagi yang masih belum terdaftar ataupun BPJS Kesehatannya tidak aktif karena tidak mampu membayar tunggakan iurannya, maka akan diproses pendaftaran menjadi peserta yang dibayarkan iurannya oleh Pemkot Depok atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD.
"Program ini sudah bisa dirasakan masyarakat Kota Depok usai deklarasi UHC pada Desember 2023 lalu," katanya.
Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin saat menyerahkan penghargaan tersebut di Jakarta Kamis (8/8/2024) menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN.
“Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN,” kata Ma’ruf Amin.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kota Depok Gandara Budiana di Depok Sabtu mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Depok untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh, dengan memastikan akses layanan yang mudah, cepat, dan setara.
Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma'ruf Amin.
Dia menjelaskan, dengan UHC tinggi tersebut, masyarakat Kota Depok yang sedang menjalani rawat inap di ruang perawatan kelas 3 Rumah Sakit cukup dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) maka akan mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan.
Selanjutnya, bagi yang masih belum terdaftar ataupun BPJS Kesehatannya tidak aktif karena tidak mampu membayar tunggakan iurannya, maka akan diproses pendaftaran menjadi peserta yang dibayarkan iurannya oleh Pemkot Depok atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD.
"Program ini sudah bisa dirasakan masyarakat Kota Depok usai deklarasi UHC pada Desember 2023 lalu," katanya.
Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin saat menyerahkan penghargaan tersebut di Jakarta Kamis (8/8/2024) menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN.
“Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN,” kata Ma’ruf Amin.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024