Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melibatkan sejumlah dinas termasuk Dinas kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Cianjur dalam pembuatan KTP elektronik bagi petani sehingga dapat membeli pupuk bersubsidi sesuai prosedur.
Bupati Cianjur Herman Suherman di Cianjur Jumat, mengatakan belum merata-nya alokasi pupuk bersubsidi ke para petani karena masalah pembaruan data dimana masih banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani tidak terdaftar karena belum memiliki KTP elektronik.
"Sarat mendapatkan pupuk bersubsidi salah satunya memiliki KTP elektronik, dan fakta di lapangan banyak petani yang berusia lanjut hanya memiliki KTP manual, sehingga kesulitan ketika membeli pupuk bersubsidi," katanya.
Sehingga terkait pembaruan data bagi petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi wajib menggunakan KTP elektronik membuat Pemkab Cianjur melakukan jemput bola melalui Disdukcapil agar petani yang sudah berusia lanjut mendapat KTP elektronik.
Namun permasalahan tersebut tidak hanya diselesaikan Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura (DPPPH) Cianjur dan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagin) Cianjur, namun melibatkan beberapa dinas termasuk disdukcapil.
"Saat ini sedang didata yang masih punya KTP manual nanti Disdukcapil Cianjur akan jemput bola ke masing-masing ke kelompok tani, sehingga mereka dapat mendaftar untuk pembelian pupuk bersubsidi di bulan Agustus," katanya.
Pihaknya mencatat tahun 2024 di Cianjur terdapat 194.814 orang petani dengan alokasi lahan tanam seluas 224.778 hektare, sehingga membutuhkan pupuk subsidi jenis Urea sebanyak 48.013 ton dan NPK 57.558 ton per tahun.
Sedangkan yang sudah terealisasi baru untuk Urea sekitar 40 ribu ton dan untuk NPK baru sekitar 30 ribu ton sehingga dinilai masih belum mencukupi, untuk mencapai target pemkab mengajukan penambahan melalui data KTP masyarakat yang diperbarui.
"Kami menargetkan sesuai dengan alokasi yang diterima setiap bulan sesuai dengan kebutuhan di angka 48 ribu ton Urea dan 57 ribu ton NKP, sehingga petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Bupati Cianjur Herman Suherman di Cianjur Jumat, mengatakan belum merata-nya alokasi pupuk bersubsidi ke para petani karena masalah pembaruan data dimana masih banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani tidak terdaftar karena belum memiliki KTP elektronik.
"Sarat mendapatkan pupuk bersubsidi salah satunya memiliki KTP elektronik, dan fakta di lapangan banyak petani yang berusia lanjut hanya memiliki KTP manual, sehingga kesulitan ketika membeli pupuk bersubsidi," katanya.
Sehingga terkait pembaruan data bagi petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi wajib menggunakan KTP elektronik membuat Pemkab Cianjur melakukan jemput bola melalui Disdukcapil agar petani yang sudah berusia lanjut mendapat KTP elektronik.
Namun permasalahan tersebut tidak hanya diselesaikan Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura (DPPPH) Cianjur dan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagin) Cianjur, namun melibatkan beberapa dinas termasuk disdukcapil.
"Saat ini sedang didata yang masih punya KTP manual nanti Disdukcapil Cianjur akan jemput bola ke masing-masing ke kelompok tani, sehingga mereka dapat mendaftar untuk pembelian pupuk bersubsidi di bulan Agustus," katanya.
Pihaknya mencatat tahun 2024 di Cianjur terdapat 194.814 orang petani dengan alokasi lahan tanam seluas 224.778 hektare, sehingga membutuhkan pupuk subsidi jenis Urea sebanyak 48.013 ton dan NPK 57.558 ton per tahun.
Sedangkan yang sudah terealisasi baru untuk Urea sekitar 40 ribu ton dan untuk NPK baru sekitar 30 ribu ton sehingga dinilai masih belum mencukupi, untuk mencapai target pemkab mengajukan penambahan melalui data KTP masyarakat yang diperbarui.
"Kami menargetkan sesuai dengan alokasi yang diterima setiap bulan sesuai dengan kebutuhan di angka 48 ribu ton Urea dan 57 ribu ton NKP, sehingga petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024