Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan pemerintah saat ini berfokus pada pemulihan layanan publik yang terimbas dari adanya serangan siber ransomware Brain Cipher yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
Hal ini disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan apakah pemerintah bakal membayar uang tebusan 8 juta dolar AS atau setara Rp131 miliar yang diminta oleh penyerang sistem PDNS 2.
"Belum, belum bicara soal itu (membayar tebusan 8 juta dolar AS). Kami lagi bekerja keras mengatasi terutama layanan publik tetap berjalan kembali seperti sedia kala. Mohon dukungan dan doanya semua," kata Nezar di Jakarta, Senin.
Dalam konferensi pers di Kementerian Kominfo, disampaikan bahwa serangan siber yang menyerang PDNS 2 merupakan varian baru atau turunan dari ransomware lockbit 3.0.
Adapun serangan tersebut menyebabkan sebanyak 210 instansi baik di tingkat daerah maupun pusat mengalami kendala dan menyebabkan layanan publik terganggu.
Salah satu layanan publik yang paling terimbas ialah kegiatan keimigrasian yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Dalam rangka pemulihan layanan publik, Pemerintah mendorong instansi-instansi pemilik data sebagai tenant untuk melakukan migrasi data sehingga layanan publik yang terdampak bisa kembali normal.
"Secepatnya kami pulihkan, beberapa sudah bisa dipulihkan, migrasi layanan pokoknya kita pulihkan,"kata Nezar.
Di samping itu, pemerintah juga menjalankan dengan intensif investigasi dan forensik digital untuk dapat mengamankan data yang diserang tidak bertambah.
Untuk bagian yang sudah terkontaminasi serangan siber tersebut, Pemerintah telah melakukan karantina pada bagian yang mengalami masalah.
"Kami konsentrasi isolasi dan containment data-data yang terdampak," tambah Nezar.
Ransomware Brain Cipher merupakan terbaru dari ransomware lockbit 3.0. Ransomware lockbit 3.0 mungkin sudah dikenal sebagai jenis ransomware yang juga sempat menyerang sistem Bank Syariah Indonesia pada 2023.
Cara kerja ransomware sendiri menyebabkan data yang dimiliki oleh pemilik data terenkripsi sehingga akses informasi menjadi terbatas atau bahkan hilang sepenuhnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sedang mendalami permasalahan terkait gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, bersama Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).
“Kita sedang mengumpulkan informasi dan sedang mendalami itu dengan bekerja sama dengan BSSN terkait apakah ada kendala teknis atau apakah ada hal lain,” kata dia ketika ditemui di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Senin.
Sebelumnya, pada Sabtu (22/6), Kapolri juga mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut adalah asesmen pada sistem keamanan PDNS. Apabila ditemukan permasalahan hukum, maka akan diproses oleh kepolisian.
“Ini sudah biasa kita lakukan oleh teman-teman yang membidangi siber,” kata dia.
Diketahui, terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara 2 yang berdampak pada beberapa layanan publik. Salah satu layanan yang terdampak adalah keimigrasian.
Setelah dilakukan perbaikan, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebutkan sistem keimigrasian sudah mulai normal setelah sebelumnya baru sebagian yang pulih.
Hal ini dibuktikan dari sistem yang sudah lancar di layanan autogate Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu (23/6) malam baik di bagian kedatangan maupun keberangkatan internasional.
"Baik kedatangan internasional sudah lancar dan keberangkatan internasional sudah normal. Autogate sudah dapat digunakan. Tidak ada antrian menumpuk seperti sebelum-sebelumnya," kata Budi.
Tidak hanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, perbaikan layanan imigrasi juga sudah terlihat berlangsung di bandara internasional lainnya seperti di Bandara Ngurah Rai, Bali.
Saat ini Kemenkominfo terus berupaya melakukan pemulihan PDNS 2 dengan kolaborasi menggaet lembaga dan instansi, seperti Polri, BSSN, PT. Telkom, serta Polri.
Kementerian itu juga berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah strategis dan cepat dalam proses pemulihan gangguan demi kepentingan masyarakat luas. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan.
"Langkah-langkah pemulihan terus dilakukan dengan perkembangan sebagai berikut. Pertama, sebagian layanan keimigrasian seperti paspor, visa, izin tinggal, dan perlintasan sudah mulai kembali beroperasi," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah fokus pulihkan layanan publik imbas serangan siber PDNS
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Hal ini disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan apakah pemerintah bakal membayar uang tebusan 8 juta dolar AS atau setara Rp131 miliar yang diminta oleh penyerang sistem PDNS 2.
"Belum, belum bicara soal itu (membayar tebusan 8 juta dolar AS). Kami lagi bekerja keras mengatasi terutama layanan publik tetap berjalan kembali seperti sedia kala. Mohon dukungan dan doanya semua," kata Nezar di Jakarta, Senin.
Dalam konferensi pers di Kementerian Kominfo, disampaikan bahwa serangan siber yang menyerang PDNS 2 merupakan varian baru atau turunan dari ransomware lockbit 3.0.
Adapun serangan tersebut menyebabkan sebanyak 210 instansi baik di tingkat daerah maupun pusat mengalami kendala dan menyebabkan layanan publik terganggu.
Salah satu layanan publik yang paling terimbas ialah kegiatan keimigrasian yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Dalam rangka pemulihan layanan publik, Pemerintah mendorong instansi-instansi pemilik data sebagai tenant untuk melakukan migrasi data sehingga layanan publik yang terdampak bisa kembali normal.
"Secepatnya kami pulihkan, beberapa sudah bisa dipulihkan, migrasi layanan pokoknya kita pulihkan,"kata Nezar.
Di samping itu, pemerintah juga menjalankan dengan intensif investigasi dan forensik digital untuk dapat mengamankan data yang diserang tidak bertambah.
Untuk bagian yang sudah terkontaminasi serangan siber tersebut, Pemerintah telah melakukan karantina pada bagian yang mengalami masalah.
"Kami konsentrasi isolasi dan containment data-data yang terdampak," tambah Nezar.
Ransomware Brain Cipher merupakan terbaru dari ransomware lockbit 3.0. Ransomware lockbit 3.0 mungkin sudah dikenal sebagai jenis ransomware yang juga sempat menyerang sistem Bank Syariah Indonesia pada 2023.
Cara kerja ransomware sendiri menyebabkan data yang dimiliki oleh pemilik data terenkripsi sehingga akses informasi menjadi terbatas atau bahkan hilang sepenuhnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sedang mendalami permasalahan terkait gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, bersama Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).
“Kita sedang mengumpulkan informasi dan sedang mendalami itu dengan bekerja sama dengan BSSN terkait apakah ada kendala teknis atau apakah ada hal lain,” kata dia ketika ditemui di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Senin.
Sebelumnya, pada Sabtu (22/6), Kapolri juga mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut adalah asesmen pada sistem keamanan PDNS. Apabila ditemukan permasalahan hukum, maka akan diproses oleh kepolisian.
“Ini sudah biasa kita lakukan oleh teman-teman yang membidangi siber,” kata dia.
Diketahui, terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara 2 yang berdampak pada beberapa layanan publik. Salah satu layanan yang terdampak adalah keimigrasian.
Setelah dilakukan perbaikan, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebutkan sistem keimigrasian sudah mulai normal setelah sebelumnya baru sebagian yang pulih.
Hal ini dibuktikan dari sistem yang sudah lancar di layanan autogate Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu (23/6) malam baik di bagian kedatangan maupun keberangkatan internasional.
"Baik kedatangan internasional sudah lancar dan keberangkatan internasional sudah normal. Autogate sudah dapat digunakan. Tidak ada antrian menumpuk seperti sebelum-sebelumnya," kata Budi.
Tidak hanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, perbaikan layanan imigrasi juga sudah terlihat berlangsung di bandara internasional lainnya seperti di Bandara Ngurah Rai, Bali.
Saat ini Kemenkominfo terus berupaya melakukan pemulihan PDNS 2 dengan kolaborasi menggaet lembaga dan instansi, seperti Polri, BSSN, PT. Telkom, serta Polri.
Kementerian itu juga berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah strategis dan cepat dalam proses pemulihan gangguan demi kepentingan masyarakat luas. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan.
"Langkah-langkah pemulihan terus dilakukan dengan perkembangan sebagai berikut. Pertama, sebagian layanan keimigrasian seperti paspor, visa, izin tinggal, dan perlintasan sudah mulai kembali beroperasi," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah fokus pulihkan layanan publik imbas serangan siber PDNS
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024