Antarajawabarat.com, 15/1 - Sejumlah pengrajin produk permainan anak-anak di Kota Bandung mengeluhkan mahalnya biaya pengurusan Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga cukup memberatkannya.
"SNI penting, tapi biayanya mahal," kata salah seorang pengrajin boneka Ahmad Rudiana (37) di Cibuntu Kota Bandung, Kamis.
Menurutnya, para pengrajin boneka diminta untuk mendapatkan sertifikasi SNI. Di sisi lain mereka terkendala biaya itu sehingga berharap ada mekanisme bantuan atau pembebanan yang melibatkan para pengepul atau bandar yang menampung produk mereka.
"Untuk dapat sertifikai SNI dibutuhkan biaya Rp20 juta sedangkan para pengrajin boneka rata-rata modalnya Rp5 juta hingga Rp10 juta. Beda dengan bandar yang mampu memodali beberapa pengrajin untuk membuat pesanannya," katanya.
Ahmad mengaku belum ada bantuan pemerintah terkait penerapan SNI di wilayah Bandung.
"Beberapa kali saya dengar akan ada bantuan berupa modal dana atau mesin jahit dari pemerintah, tapi tidak pernah sampai ke pengrajin," katanya.
Sementara itu, di situs resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Euis Saedah mengatakan Kemenperin sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk membantu proses sertifikasi bagi IKM.
Dalam artikel yang dilansir 14 Januari 2015 lalu, menegaskan tahun 2015 Kemenperin menargetkan 100 produk mainan anak yang difasilitasi agar mendapatkan sertifikasi SNI.
Hal itu dilakukan guna melindungi konsumen dan pasar dalam negeri.
Pelaku industri rumahaan seperti Ahmad mengaku dirinya khawatir produknya kalah saing dengan produk pabrik dan boneka asal pabrikan Cina yang sudah lebih dahulu mengurus sertifikasi itu.
"Modal mereka lebih besar dan harga bisa lebih murah, sedangkan pengrajin seperti saya modalnya kecil. Bila ada SNI, minimal produk saya dinilai punya kualitas dan bisa bersaing dengan produk pabrik" kata Ahmad menambahkan.***3***
Seyla
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015
"SNI penting, tapi biayanya mahal," kata salah seorang pengrajin boneka Ahmad Rudiana (37) di Cibuntu Kota Bandung, Kamis.
Menurutnya, para pengrajin boneka diminta untuk mendapatkan sertifikasi SNI. Di sisi lain mereka terkendala biaya itu sehingga berharap ada mekanisme bantuan atau pembebanan yang melibatkan para pengepul atau bandar yang menampung produk mereka.
"Untuk dapat sertifikai SNI dibutuhkan biaya Rp20 juta sedangkan para pengrajin boneka rata-rata modalnya Rp5 juta hingga Rp10 juta. Beda dengan bandar yang mampu memodali beberapa pengrajin untuk membuat pesanannya," katanya.
Ahmad mengaku belum ada bantuan pemerintah terkait penerapan SNI di wilayah Bandung.
"Beberapa kali saya dengar akan ada bantuan berupa modal dana atau mesin jahit dari pemerintah, tapi tidak pernah sampai ke pengrajin," katanya.
Sementara itu, di situs resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Euis Saedah mengatakan Kemenperin sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk membantu proses sertifikasi bagi IKM.
Dalam artikel yang dilansir 14 Januari 2015 lalu, menegaskan tahun 2015 Kemenperin menargetkan 100 produk mainan anak yang difasilitasi agar mendapatkan sertifikasi SNI.
Hal itu dilakukan guna melindungi konsumen dan pasar dalam negeri.
Pelaku industri rumahaan seperti Ahmad mengaku dirinya khawatir produknya kalah saing dengan produk pabrik dan boneka asal pabrikan Cina yang sudah lebih dahulu mengurus sertifikasi itu.
"Modal mereka lebih besar dan harga bisa lebih murah, sedangkan pengrajin seperti saya modalnya kecil. Bila ada SNI, minimal produk saya dinilai punya kualitas dan bisa bersaing dengan produk pabrik" kata Ahmad menambahkan.***3***
Seyla
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015