Beberapa berita politik sepekan menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, mulai dari presiden tanda-tangani pengesahan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta hingga Pilkada serentak.
 
Berikut enam berita politik sepekan terakhir yang masih menarik untuk dibaca kembali:
 
Jokowi teken pengesahan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
 
Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, yang salah satunya mengatur tentang peralihan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
 
 
Selengkapnya baca di sini
 
 
Seleksi CASN segera dibuka, Anas minta instansi kebut rincian formasi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 bisa dimulai segera.
 
Hal ini setelah proses validasi selesai berdasarkan hasil pengisian/input rincian formasi dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).
 
Selengkapnya baca di sini
 
 
May Day 2024, Ketua DPR ingatkan perlindungan bagi buruh lepas

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemberi kerja untuk memberikan perlindungan kepada buruh lepas atau musiman pada momentum Hari Buruh Internasional atau May Day 2024 yang diperingati setiap tanggal 1 Mei.
 
 
Selengkapnya baca di sini
 
 
Mendagri: Pilkada Serentak 2024 tak dipercepat ke September

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa tak ada percepatan jadwal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dari November ke September.
 
Selengkapnya baca di sini
 
 
Jokowi tegaskan susunan kabinet hak prerogatif Presiden Terpilih
 
 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo Subianto.

Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi saat ditanya apakah dirinya diminta atau ikut memberikan saran terkait susunan kabinet mendatang.
 
 
Selengkapnya baca di sini
 
 
KPU Riau hadapi 11 gugatan perselisihan hasil Pemilu 2024 di MK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menghadapi 11 gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait dengan proses demokrasi untuk pemilihan legislatif pusat dan daerah serta dewan perwakilan daerah (DPD) di Mahkamah Konstitusi (MK).
 
 
Selengkapnya baca di sini

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Politik sepekan, UU DKJ disahkan hingga pilkada serentak 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty

Editor : Yuniardi Ferdinan


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024