Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tidak ragu dalam mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
"MUI mendesak ICC agar berani dan tidak mengenal istilah takut untuk menegakkan keadilan, karena kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu ini sudah benar-benar luar biasa biadabnya," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI Anwar Abbas dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Anwar menegaskan penangkapan Netanyahu tidak perlu melalui proses panjang, karena menurutnya selama ini Israel telah melakukan tindakan genosida yang menewaskan sebanyak 33.797 orang dan melukai 76.465 orang rakyat Palestina sejak enam bulan yang lalu.
"Ini jelas-jelas merupakan tindakan genosida yang ditujukan oleh Benjamin Netanyahu untuk menghancurkan seluruh atau sebagian dari rakyat Palestina," katanya.
Anwar menilai jika ICC tidak berani mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel tersebut karena takut dengan ancaman dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, maka hukum serta nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan sudah tergadaikan dan tidak lagi dihormati oleh ICC.
Menurutnya, saat ini Benjamin Netanyahu sedang berada dalam ketakutan jika ICC benar-benar mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya. Sehingga, Netanyahu telah melakukan berbagai usaha diplomatik dan meminta bantuan Presiden Amerika Serikat Joe Biden agar bisa terhindar dari penangkapan tersebut.
"Untuk itu, mari kita tunggu apakah ICC masih punya nyali atau tidak. Jika tidak, maka ICC tidak lagi berhak untuk dipercaya sebagai Mahkamah Pidana Internasional, dan kita meminta kepada masyarakat dunia supaya mahkamah tersebut dibubarkan saja," ucap Anwar Abbas.
Diketahui, Israel disebut semakin resah atas kemungkinan dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh ICC terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan Angkatan Bersenjata Israel, lapor Axios yang mengutip dua pejabat Israel dan AS.
Pada Selasa (30/4), juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby menegaskan kembali bahwa AS tidak mendukung penyelidikan ICC yang sedang berlangsung.
Turki Ikuti Afrika Selatan
Turki akan mengajukan permohonan untuk menjadi bagian dari kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ), kata ketua Komite Keadilan Majelis Nasional Agung Turki Cuneyt Yuksel pada Rabu (1/5).
Langkah itu diumumkan setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan memutuskan bahwa Turki akan bergabung dalam penuntutan kasus tersebut.
"Seperti yang telah kami lakukan hingga saat ini, kami akan melanjutkan upaya kami dengan tekad untuk memastikan kecaman terhadap Israel, yang telah dikutuk oleh hati nurani umat manusia dan juga di mata hukum,” kata Yuksel dalam keterangan tertulisnya.
Menyinggung pada 75 tahun kejahatan apartheid, 56 tahun pendudukan, dan 16 tahun pengepungan yang bertujuan untuk menjajah dan mencaplok wilayah Palestina, Yuksel mengatakan isu Palestina--diharapkan didasarkan pada supremasi hukum dan hukum internasional--adalah masalah yang bahkan dapat mempengaruhi keberlangsungan tatanan internasional saat ini dan menimbulkan konsekuensi global.
Dia mengatakan Israel secara terang-terangan melanggar Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
Ia pun menekankan bahwa hukum internasional harus diterapkan secara setara kepada semua orang, tanpa pengecualian atau hak istimewa dalam keadaan apa pun.
Meyakini bahwa ICJ akan bertindak sesuai prinsip tersebut, Yuksel mengatakan Turki berharap berharap pengadilan dunia akan mengungkap genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel dan segera memulai proses peradilan.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pun membenarkan rencana Ankara untuk bersama-sama Afsel menuntut Israel atas tindakan genosidanya, terutama selama perang di Jalur Gaza.
“Dengan langkah ini, kami berharap proses di hadapan ICJ akan berjalan ke arah yang benar,” kata Fidan dalam konferensi pers bersama Menlu Indonesia Retno Marsudi, Rabu.
Israel telah melancarkan serangan tanpa henti di Gaza menyusul serangan lintas batas oleh kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober lalu. Serangan Hamas disebut Israel menewaskan sekitar 1.200 korban.
Lebih dari 34.500 warga Palestina telah terbunuh dan ribuan orang lainnya terluka akibat kehancuran massal dan kurangnya kebutuhan pokok di Gaza.
Israel juga telah memberlakukan pengepungan yang melumpuhkan wilayah kantong Palestina tersebut, hingga menyebabkan sebagian besar penduduknya, khususnya penduduk Gaza utara, berada di ambang kelaparan.
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: MUI minta ICC untuk tidak ragu dalam menangkap Benjamin Netanyahu
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"MUI mendesak ICC agar berani dan tidak mengenal istilah takut untuk menegakkan keadilan, karena kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu ini sudah benar-benar luar biasa biadabnya," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI Anwar Abbas dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Anwar menegaskan penangkapan Netanyahu tidak perlu melalui proses panjang, karena menurutnya selama ini Israel telah melakukan tindakan genosida yang menewaskan sebanyak 33.797 orang dan melukai 76.465 orang rakyat Palestina sejak enam bulan yang lalu.
"Ini jelas-jelas merupakan tindakan genosida yang ditujukan oleh Benjamin Netanyahu untuk menghancurkan seluruh atau sebagian dari rakyat Palestina," katanya.
Anwar menilai jika ICC tidak berani mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel tersebut karena takut dengan ancaman dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, maka hukum serta nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan sudah tergadaikan dan tidak lagi dihormati oleh ICC.
Menurutnya, saat ini Benjamin Netanyahu sedang berada dalam ketakutan jika ICC benar-benar mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya. Sehingga, Netanyahu telah melakukan berbagai usaha diplomatik dan meminta bantuan Presiden Amerika Serikat Joe Biden agar bisa terhindar dari penangkapan tersebut.
"Untuk itu, mari kita tunggu apakah ICC masih punya nyali atau tidak. Jika tidak, maka ICC tidak lagi berhak untuk dipercaya sebagai Mahkamah Pidana Internasional, dan kita meminta kepada masyarakat dunia supaya mahkamah tersebut dibubarkan saja," ucap Anwar Abbas.
Diketahui, Israel disebut semakin resah atas kemungkinan dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh ICC terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan Angkatan Bersenjata Israel, lapor Axios yang mengutip dua pejabat Israel dan AS.
Pada Selasa (30/4), juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby menegaskan kembali bahwa AS tidak mendukung penyelidikan ICC yang sedang berlangsung.
Turki Ikuti Afrika Selatan
Turki akan mengajukan permohonan untuk menjadi bagian dari kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ), kata ketua Komite Keadilan Majelis Nasional Agung Turki Cuneyt Yuksel pada Rabu (1/5).
Langkah itu diumumkan setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan memutuskan bahwa Turki akan bergabung dalam penuntutan kasus tersebut.
"Seperti yang telah kami lakukan hingga saat ini, kami akan melanjutkan upaya kami dengan tekad untuk memastikan kecaman terhadap Israel, yang telah dikutuk oleh hati nurani umat manusia dan juga di mata hukum,” kata Yuksel dalam keterangan tertulisnya.
Menyinggung pada 75 tahun kejahatan apartheid, 56 tahun pendudukan, dan 16 tahun pengepungan yang bertujuan untuk menjajah dan mencaplok wilayah Palestina, Yuksel mengatakan isu Palestina--diharapkan didasarkan pada supremasi hukum dan hukum internasional--adalah masalah yang bahkan dapat mempengaruhi keberlangsungan tatanan internasional saat ini dan menimbulkan konsekuensi global.
Dia mengatakan Israel secara terang-terangan melanggar Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
Ia pun menekankan bahwa hukum internasional harus diterapkan secara setara kepada semua orang, tanpa pengecualian atau hak istimewa dalam keadaan apa pun.
Meyakini bahwa ICJ akan bertindak sesuai prinsip tersebut, Yuksel mengatakan Turki berharap berharap pengadilan dunia akan mengungkap genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel dan segera memulai proses peradilan.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pun membenarkan rencana Ankara untuk bersama-sama Afsel menuntut Israel atas tindakan genosidanya, terutama selama perang di Jalur Gaza.
“Dengan langkah ini, kami berharap proses di hadapan ICJ akan berjalan ke arah yang benar,” kata Fidan dalam konferensi pers bersama Menlu Indonesia Retno Marsudi, Rabu.
Israel telah melancarkan serangan tanpa henti di Gaza menyusul serangan lintas batas oleh kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober lalu. Serangan Hamas disebut Israel menewaskan sekitar 1.200 korban.
Lebih dari 34.500 warga Palestina telah terbunuh dan ribuan orang lainnya terluka akibat kehancuran massal dan kurangnya kebutuhan pokok di Gaza.
Israel juga telah memberlakukan pengepungan yang melumpuhkan wilayah kantong Palestina tersebut, hingga menyebabkan sebagian besar penduduknya, khususnya penduduk Gaza utara, berada di ambang kelaparan.
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: MUI minta ICC untuk tidak ragu dalam menangkap Benjamin Netanyahu
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024