Antarajawabarat.com,23/10 - Forum Tuna Netra Menggugat menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Kamis, mereka menuntut aksesibilitas ketenagakerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas khususnya tuna netra kepada pemerintah.
Koordinator Aksi dari Forum Tunanetra Menggugat Suhendar mengatakan, aksinya itu menuntut hidup lebih layak tanpa terkecuali bagi kaum disabilitas.
"Transisi kepemimpinan nasional telah berganti, begitu juga di Provinsi, ketua DPRD telah resmi dilantik, harapannya tentu kami ingin hidup lebih layak," kata Suhendar disela-sela aksinya.
Ia menuturkan, mengacu pada Perda nomor 10 tahun 2006 tentang perlindungan penyandang cacat dan konvensi PBB tahun 2007 tentang hak penyandang disabilitas harus menjadi panduan mengikat untuk memperhatikan disabilitas termasuk mendapatkan pekerjaan layak.
Dia menegaskan, penyandang disabilitas sudah seharusnya mendapatkan akses dalam ketenagakerjaan, seperti yang telah dilakukan di negara-negara maju.
"Di kita fakta membuktikan lain, diskriminasi selalu menjadi momok yang menakutkan, padahal di negara maju, penyandang disabilitas diberi kesempatan untuk bekerja sesuai keahliannya," kata Suhendar.
Ia menambahkan, isu penyandang disabilitas telah menjadi isu global hak asasi manusia dalam upaya memberikan kontribusi secara ekonomi dan sosial.
Untuk itu, Suhendar berharap di Jabar dapat terlaksana dengan baik penerapan Perda Nomor 10 untuk memperhatikan kaum penyandang disabilitas.
"Pengawasan pelaksanaan Perda Nomor 10 tahun 2006 harus ditingkatkan agar para pemangku kepentingan dapat melaksanakannya sesuai peraturan daerah," katanya.***3***
Feri P
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014
Koordinator Aksi dari Forum Tunanetra Menggugat Suhendar mengatakan, aksinya itu menuntut hidup lebih layak tanpa terkecuali bagi kaum disabilitas.
"Transisi kepemimpinan nasional telah berganti, begitu juga di Provinsi, ketua DPRD telah resmi dilantik, harapannya tentu kami ingin hidup lebih layak," kata Suhendar disela-sela aksinya.
Ia menuturkan, mengacu pada Perda nomor 10 tahun 2006 tentang perlindungan penyandang cacat dan konvensi PBB tahun 2007 tentang hak penyandang disabilitas harus menjadi panduan mengikat untuk memperhatikan disabilitas termasuk mendapatkan pekerjaan layak.
Dia menegaskan, penyandang disabilitas sudah seharusnya mendapatkan akses dalam ketenagakerjaan, seperti yang telah dilakukan di negara-negara maju.
"Di kita fakta membuktikan lain, diskriminasi selalu menjadi momok yang menakutkan, padahal di negara maju, penyandang disabilitas diberi kesempatan untuk bekerja sesuai keahliannya," kata Suhendar.
Ia menambahkan, isu penyandang disabilitas telah menjadi isu global hak asasi manusia dalam upaya memberikan kontribusi secara ekonomi dan sosial.
Untuk itu, Suhendar berharap di Jabar dapat terlaksana dengan baik penerapan Perda Nomor 10 untuk memperhatikan kaum penyandang disabilitas.
"Pengawasan pelaksanaan Perda Nomor 10 tahun 2006 harus ditingkatkan agar para pemangku kepentingan dapat melaksanakannya sesuai peraturan daerah," katanya.***3***
Feri P
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014