Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pihak Tiktok membantu pemerintah dengan menurunkan atau take down 10 juta konten berita hoaks yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Data tersebut merupakan hasil penyaringan selama masa kampanye dan pemilu yakni sejak tanggal 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024.
"Tiktok sendiri sudah melapor ke kami selama pemilu ini dia sudah men-take down 10.8 juta (konten) hoaks. Ini yang secara mandiri tanpa kita minta," kata Budi saat memberikan keterangan pers di kantor Menko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa.
Informasi tersebut diturunkan lantaran dianggap menyesatkan dan bersifat provokatif terhadap pihak-pihak tertentu.
Tidak hanya platform media sosial asal China itu saja. Google juga dikatakan Budi telah membantu pemerintah menyaring berita hoaks terkait pemilu.
"Google juga hampir 2 juta lebih yang sudah di take down, secara mandiri ya bukan kita yang minta," kata Budi.
Budi pun mengapresiasi kerja yang telah dilakukan oleh perusahaan swasta asal luar negeri itu. Tidak hanya swasta, Budi beserta jajarannya juga bergerilya menyaring berita hoaks di media sosial selama masa kampanye pemilu.
Alhasil, sebanyak 1.971 berita hoaks telah diturunkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Sebaran hoaks itu mencapai jumlahnya adalah 3.235 hoax dimana 1.971 hoax kita take down," kata Budi.
Sisa berita hoaks yang lain, lanjut Budi, tidak diturunkan melainkan hanya diberikan stampel "hoaks" saja lantaran dianggap tidak memuat informasi yang terlalu berbahaya.
Budi menjelaskan narasi hoaks yang bergulir di media sosial pun beragam, dari mulai bersifat provokatif hingga isu yang tidak benar.
"Judulnya enggak masuk akal seperti Pak Hadi mau nyapres kan ini hoax dong," jelas dia.
Dari data yang diterima Budi, 92 persen berita hoaks tersebut disebarkan oleh buzzer media sosial yang berafiliasi dengan kelompok tertentu.
Namun setelah proses penyaringan hoaks telah dilakukan, Budi mengaku situasi media sosial saat ini cukup kondusif dan aman. Isu-isu yang berkeliaran di media sosial pun dia nilai masih dalam kondisi wajar dan tetap diawasi pihaknya.
Dia memastikan pengawasan tersebut akan terus berlangsung hingga proses rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai, bahkan sampai presiden dan wakil presiden RI telah dilantik.
Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota, dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkominfo dibantu Tiktok turunkan 10 juta konten hoaks soal pemilu
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Data tersebut merupakan hasil penyaringan selama masa kampanye dan pemilu yakni sejak tanggal 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024.
"Tiktok sendiri sudah melapor ke kami selama pemilu ini dia sudah men-take down 10.8 juta (konten) hoaks. Ini yang secara mandiri tanpa kita minta," kata Budi saat memberikan keterangan pers di kantor Menko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa.
Informasi tersebut diturunkan lantaran dianggap menyesatkan dan bersifat provokatif terhadap pihak-pihak tertentu.
Tidak hanya platform media sosial asal China itu saja. Google juga dikatakan Budi telah membantu pemerintah menyaring berita hoaks terkait pemilu.
"Google juga hampir 2 juta lebih yang sudah di take down, secara mandiri ya bukan kita yang minta," kata Budi.
Budi pun mengapresiasi kerja yang telah dilakukan oleh perusahaan swasta asal luar negeri itu. Tidak hanya swasta, Budi beserta jajarannya juga bergerilya menyaring berita hoaks di media sosial selama masa kampanye pemilu.
Alhasil, sebanyak 1.971 berita hoaks telah diturunkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Sebaran hoaks itu mencapai jumlahnya adalah 3.235 hoax dimana 1.971 hoax kita take down," kata Budi.
Sisa berita hoaks yang lain, lanjut Budi, tidak diturunkan melainkan hanya diberikan stampel "hoaks" saja lantaran dianggap tidak memuat informasi yang terlalu berbahaya.
Budi menjelaskan narasi hoaks yang bergulir di media sosial pun beragam, dari mulai bersifat provokatif hingga isu yang tidak benar.
"Judulnya enggak masuk akal seperti Pak Hadi mau nyapres kan ini hoax dong," jelas dia.
Dari data yang diterima Budi, 92 persen berita hoaks tersebut disebarkan oleh buzzer media sosial yang berafiliasi dengan kelompok tertentu.
Namun setelah proses penyaringan hoaks telah dilakukan, Budi mengaku situasi media sosial saat ini cukup kondusif dan aman. Isu-isu yang berkeliaran di media sosial pun dia nilai masih dalam kondisi wajar dan tetap diawasi pihaknya.
Dia memastikan pengawasan tersebut akan terus berlangsung hingga proses rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai, bahkan sampai presiden dan wakil presiden RI telah dilantik.
Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota, dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkominfo dibantu Tiktok turunkan 10 juta konten hoaks soal pemilu
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024