Presiden Joko Widodo saat meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara mengatakan pengelolaan air harus menjadi konsentrasi kerja.
"Ke depan urusan air, urusan energi ini akan menjadi sebuah persoalan besar kalau kita tidak siapkan sekarang," katanya di Bolaang Mongondow, Jumat.
Indonesia, kata dia, memiliki 4.400-an sungai, akan tetapi baru 292 sungai yang memiliki bendungan.
Sebagai ilustrasi, China memiliki sebanyak 98.000 bendungan, Korea Selatan memiliki kurang lebih 20.000 bendungan, sementara Indonesia memiliki 292 bendungan.
Presiden menyebutkan Bendungan Lolak bisa menampung sebesar 16 juta meter kubik yang mampu mengairi sawah kurang lebih 2.200 hektare.
"Jadi kalau di provinsi yang lain, di kabupaten yang lain juga kita memiliki bendungan dengan kapasitas yang kurang lebih sama, air yang ada di negara kita akan bisa kita kelola dengan baik sehingga bermanfaat," katanya.
Bendungan Lolak juga bisa menyediakan air baku bagi masyarakat Bolaang Mongondow yang mereduksi banjir hingga 29 persen.
"Kalau sebelumnya banjir, banjir kemudian ada bendungan, banjir menjadi terkurangi 29 persen. Begitu juga untuk listrik mini hidro," kata Presiden.
Apalagi, kata dia, berdasarkan informasi dari Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Kabupaten Bolaang Mongondow lumbung padinya Sulawesi Utara.
"Betul-betul kita mengharapkan Bendungan Lolak bisa bermanfaat bagi kita semuanya," kata dia.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pembangunan bendungan, yang dilakukan BUMN, telah membantu ketahanan air di seluruh Indonesia.
"Jelas sekali membantu ketahanan air," ujar Staf Khusus (Stafsus) Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Pembangunan-pembangunan bendungan dilakukan oleh BUMN dalam peranannya sebagai kontraktor atau pelaksana pembangunan bendungan.
Firdaus mengatakan bahwa pembangunan bendungan baru dapat meningkatkan kapasitas air baku yang nantinya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.
Peningkatan kapasitas air menjadi penting, karena kapasitas tampung bendungan harus terus ditingkatkan seiring pertumbuhan jumlah populasi masyarakat di Indonesia.
Menurut Firdaus, di sinilah peran BUMN dalam membangun bendungan-bendungan untuk menjaga ketahanan air.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Indonesia telah membangun 61 bendungan dalam 10 tahun terakhir.
Dia berharap ke depan bisa terus dilanjutkan dengan membangun 50 bendungan baru setiap lima tahun.
Basuki juga mengatakan pembangunan bendungan dan embung sebagai tampungan air di berbagai wilayah Indonesia merupakan salah satu upaya nyata untuk mengatasi ancaman perubahan iklim (climate change).
Indonesia butuh banyak tambahan tampungan air lagi untuk menghadapi cuaca ekstrem dan perubahan iklim. Tidak ada pilihan lain untuk mengatasi banjir dan kekeringan, kecuali dengan menambah bendungan dan embung lebih banyak lagi.
Basuki juga menyampaikan terkait pentingnya memperhatikan dan memodifikasi desain bendungan agar dapat berfungsi optimal dalam pemanfaatan air, baik di musim kemarau dan hujan.
Kementerian PUPR terus mengutamakan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di berbagai infrastruktur.
Sebagai contoh pembangkit listrik tenaga surya terapung (floating solar energy) yang memanfaatkan 20 persen luas permukaan genangan bendungan. Terdapat potensi floating solar energy sebesar 4.800 MW dari dari seluruh bendungan yang ada.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pembangunan bendungan, yang dilakukan BUMN, telah membantu ketahanan air di seluruh Indonesia.
"Jelas sekali membantu ketahanan air," ujar Staf Khusus (Stafsus) Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Pembangunan-pembangunan bendungan dilakukan oleh BUMN dalam peranannya sebagai kontraktor atau pelaksana pembangunan bendungan.
Firdaus mengatakan bahwa pembangunan bendungan baru dapat meningkatkan kapasitas air baku yang nantinya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.
Peningkatan kapasitas air menjadi penting, karena kapasitas tampung bendungan harus terus ditingkatkan seiring pertumbuhan jumlah populasi masyarakat di Indonesia.
Menurut Firdaus, di sinilah peran BUMN dalam membangun bendungan-bendungan untuk menjaga ketahanan air.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Indonesia telah membangun 61 bendungan dalam 10 tahun terakhir.
Dia berharap ke depan bisa terus dilanjutkan dengan membangun 50 bendungan baru setiap lima tahun.
Basuki juga mengatakan pembangunan bendungan dan embung sebagai tampungan air di berbagai wilayah Indonesia merupakan salah satu upaya nyata untuk mengatasi ancaman perubahan iklim (climate change).
Indonesia butuh banyak tambahan tampungan air lagi untuk menghadapi cuaca ekstrem dan perubahan iklim. Tidak ada pilihan lain untuk mengatasi banjir dan kekeringan, kecuali dengan menambah bendungan dan embung lebih banyak lagi.
Basuki juga menyampaikan terkait pentingnya memperhatikan dan memodifikasi desain bendungan agar dapat berfungsi optimal dalam pemanfaatan air, baik di musim kemarau dan hujan.
Kementerian PUPR terus mengutamakan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di berbagai infrastruktur.
Sebagai contoh pembangkit listrik tenaga surya terapung (floating solar energy) yang memanfaatkan 20 persen luas permukaan genangan bendungan. Terdapat potensi floating solar energy sebesar 4.800 MW dari dari seluruh bendungan yang ada.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Jokowi: Pengelolaan air harus jadi konsentrasi kerja
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024