Antarajawabarat.com,7/8 - Komisi D DPRD Provinsi Jabar menyampaikan kekhawatiran kebijakan pemerintah terkait pembatasan solar akan berdampak pada kenaikan tarif angkutan massal yang banyak digunakan berbagai kalangan masyarakat.
"Khawatir kebijakan ini berdampak pada kenaikan tarif transportasi massal yang menggunakan solar sebagai bahan bakarnya," kata Ketua Komisi D DPRD Jabar M. Q. Iswara di Bandung, Rabu.
Ia menuturkan, kebijakan pemerintah membatasi solar bersubsidi tentu akan menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Ia berharap, kebijakan itu tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara.
"Yang pasti kebijakan ini jangan sampai merugikan masyarakat," kata politisi Partai Golkar itu.
Ia berharap, pemerintah menyiapkan solusi mengantisipasi dampak kebijakan pembatasan solar tersebut.
Solusi itu, kata Iswara, seperti kendaraan angkutan umum tidak terkena kebijakan tersebut sehingga tidak berimbas pada kenaikan tarif angkutan.
"Semua transportasi massal tidak terkena pengurangan subsidi solar, sehingga masyarakat tidak terkena imbasnya," kata Iswara.
Menurut dia, sebaiknya pemerintah tidak memutuskan kebijakan pembatasan solar, karena jumlah penggunaan solar masih dibawah premium.
Bahkan penggunaan solar, lanjut Iswara, lebih banyak digunakan oleh kendaraan umum dibandingkan premium oleh kendaraan pribadi.
"Saya pribadi belum memahami (pembatasan solar). Kenapa tidak premium," katanya.***1***
Feri P
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014
"Khawatir kebijakan ini berdampak pada kenaikan tarif transportasi massal yang menggunakan solar sebagai bahan bakarnya," kata Ketua Komisi D DPRD Jabar M. Q. Iswara di Bandung, Rabu.
Ia menuturkan, kebijakan pemerintah membatasi solar bersubsidi tentu akan menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Ia berharap, kebijakan itu tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara.
"Yang pasti kebijakan ini jangan sampai merugikan masyarakat," kata politisi Partai Golkar itu.
Ia berharap, pemerintah menyiapkan solusi mengantisipasi dampak kebijakan pembatasan solar tersebut.
Solusi itu, kata Iswara, seperti kendaraan angkutan umum tidak terkena kebijakan tersebut sehingga tidak berimbas pada kenaikan tarif angkutan.
"Semua transportasi massal tidak terkena pengurangan subsidi solar, sehingga masyarakat tidak terkena imbasnya," kata Iswara.
Menurut dia, sebaiknya pemerintah tidak memutuskan kebijakan pembatasan solar, karena jumlah penggunaan solar masih dibawah premium.
Bahkan penggunaan solar, lanjut Iswara, lebih banyak digunakan oleh kendaraan umum dibandingkan premium oleh kendaraan pribadi.
"Saya pribadi belum memahami (pembatasan solar). Kenapa tidak premium," katanya.***1***
Feri P
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014