OJK catat perbankan salurkan kredit berkelanjutan hingga Rp1.571 triliun

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan penyaluran kredit berkelanjutan oleh perbankan terus bertumbuh dari tahun ke tahun, di mana total kredit berkelanjutan yang disalurkan pada 2022 mencapai Rp1.571 triliun.

 

"Total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan pertumbuhan," kata Dian di Jakarta, Kamis.

 

Sementara untuk tahun 2023 masih dalam tahap pengumpulan dan validasi data, namun OJK menyakini penyaluran kredit/pembiayaan berkelanjutan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan total kredit industri perbankan yang tercatat sebesar 10,38 persen secara year on year (yoy).

 

Karena data tersebut masih dalam pengumpulan, maka untuk kredit yang disalurkan ke energi baru terbarukan (EBT) juga masih dalam kompilasi.

 

Dian menuturkan total kredit atau pembiayaan berkelanjutan pada 2019 hanya sebesar Rp927 triliun atau porsi dari total kredit sebesar 19,78 persen.

 

Kemudian pada 2020 penyaluran kredit ke sektor berkelanjutan terus tumbuh menjadi Rp1.181 triliun (27,7 persen), di tahun 2021 tumbuh kembali menjadi Rp1.409 triliun (29,76 persen), dan pada 2022 total penyaluran kredit/pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp1.571 triliun (30,22 persen).
 

Adapun berdasarkan laporan implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) posisi Desember 2022, penyaluran pembiayaan berkelanjutan ke Kegiatan Usaha Energi Terbarukan mencapai Rp42,6 triliun atau 2,81 persen dari total penyaluran pembiayaan bank kepada Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUBL).

 

Menurut dia, industri perbankan mungkin menghadapi beberapa tantangan dalam menyalurkan kredit ke EBT. Beberapa tantangan tersebut antara lain risiko proyek, kurangnya data dan pengalaman, dan pembiayaan jangka panjang.

 

Investasi dalam proyek EBT seringkali melibatkan risiko yang lebih tinggi daripada proyek-proyek konvensional. Faktor-faktor seperti ketidakpastian persediaan sumber daya alam (SDA) seperti bahan tambang, dan faktor eksternal seperti bencana alam dapat meningkatkan risiko proyek.

 

Sementara data yang dimiliki industri perbankan terkait EBT masih terbatas, selain itu belum memiliki banyak pengalaman dalam menilai risiko kredit yang terkait dengan proyek EBT.